Sebelumnya, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ridwan Djamaluddin mengakui, lemahnya penegakan hukum oleh aparat jadi penyebab utama maraknya tambang ilegal.
JERNIH-Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto menilai, dalam menangani kasus Desa Wadas, di Purworejo, Jawa Tengah, Polisi sangat berbeda sikapnya ketika bertindak soal tambang ilegal di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.
Saat menangani rencana penambangan di Desa Wadas, Polisi bertindak represif. Sementara tambang ilegal di Tanah Bumbu, sangat lembek dan terkesan dibiarkan yang ada di wilayah konsesi PT Anzawara Satria. Padahal jelas, penambang nekat menerobos garis polisi.
“Sekarang ini di dalam penanganan kasus penambangan tertentu (ilegal), aparat terkesan lembek. Sementara untuk kasus penambangan yang lain (Wadas), aparat represif dan intimidatif. Akhirnya yang menjadi korban masyarakat,” kata Mulyanto, Jumat (18/2).
Harusnya, Polisi dan Kementerian ESDM baik di level pusat atau daerah solid dalam meangani persoalan tambang agar tak ada tindakan yang terkesan berpihak.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ridwan Djamaluddin mengakui, lemahnya penegakan hukum oleh aparat jadi penyebab utama maraknya tambang ilegal. Bahkan, para penambang liar berani merusak garis polisi seperti yang terjadi pada Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Anzawara Satria.
“Ada oknum mengambil batu bara dari IUP yang sah. Tindakan sudah dilakukan namun berulang-ulang terjadi, bahkan garis polisi tidak dipatuhi,” ujar Ridwan.
Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Beka Ulung Hapsara mengatakan, pihaknya menemukan indikasi kekerasan dari pihak aparat kepolisian kepada masyarakat selama proses pengukuran lahan untuk penambangan andesit tersebut.
“Saya mengonfirmasi betul, bahwa ada kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian pada saat pengamanan pengukuran di lahan warga yang sudah setuju, itu saya konfirmasi,” kata Beka.
