Kebijakan penataan SDM yang baik berarti semua personel Polri menempati jabatan fungsional sesuai kompetensi masing masing.
JERNIH-Jelang berakhirnya masa jabatan Kapolri Jenderal Pol Idham Azis pada Januari 2021 mendatang, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Edi Hasibuan, memberi evaluasi kinerja Idham selama mengemban jabatan pada institusi bhayangkara tersebut.
Edi Hasibuan, menilai kinerja Idham positif, terutama terkait kebijakannya menata sumberdaya manusia (SDM) di internal Polri. Dengan kebijakan SDM tersebut membuat perwira menengah (Pamen)bergairah kembali, setelah bertahun-tahun tak kunjung mendapat jabatan sesuai dengan pendidikan yang telah dicapai. Kebijakan Idham dinilai dapat mengurangi rasa frustasi para Pamen yang berdampak pada kinerja.
“Kami melihat program kapolri ini sangat baik dan tentu saja banyak diapresiasi masyarakat dan disambut anggota Polri,” kata Edi pada Jumat (27/11/2020).
Sudah sejak lama muncul permasalahan dalam penataan SDM terutama dalam penempatan personel di tingkat Pamen. Terjadi penumpukan personel dengan Kombes dan AKBP, yang jumlahnya mencapai lebih kurang 500 orang. Sebagian besar sudah menyelesaikan sekolah Sespimti.
“Bisa dibayangkan ketika para pamen ini menyelesaikan sekolah pimpinan Polri (Sespimti), justru mereka tidak mendapat job alias menganggur, sehingga melahirkan kekecewaan dan rasa frustasi. Kini, dengan kebijakan kapolri tersebut, tidak ada lagi yang non-job,” katanya.
“Sekitar 500 pamen tidak memiliki job, padahal sebagian besar mereka sudah menyelesaikan sekolah pimpinan (sespimti). Bahkan pada masa Kapolri jenderal Tito, muncul wacana para pamen ini agar ditempatkan di luar struktur Polri,” kata Edi lebih lanjut.
Meski demikian, kebijakan penataan SDM era Idham tetap tidak menyelesaikan masalah, karena jumlah Pamen yang telah menyelesaikan sekolah perwira tinggi polri dari tahun ke tahun jumlahnya juga bertambah.
Sebelumnya Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane, menyebut tantangan besar atau pekerjaan rumah (PR) yang akan dihadapi bagi calon Kapolri di masa mendatang justru akan datang dari internal Korps Bhayangkara itu sendiri.
“Persoalan kelebihan jenderal, kombes dan AKBP di Polri,” kata Neta kepada wartawan, Jumat (27/11/2020). (tvl)
