Tes kesehatan tersebut diperlukan untuk mencegah serta menekan potensi personel Polri jatuh sakit atau meninggal dunia sebab Mabes Polri berharap seluruh personel yang bertugas dalam Pilkada nantinya telah dipastikan dalam kondisi prima dan mampu melaksanakan pengamanan.
JERNIH-Dalam waktu dekat masyarakat Indonesia akan menghadapi pemilihan kepala daerah (Pilkada) dan untuk meminimalkan risiko terhadap anggota Polri yang akan melakukan tugas pengamanan maka seluruh personel yang mengamankan Pilkada Serentak 2024 wajib dites kesehatannya.
Hal tersebut disampaikan Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (As SDM Kapolri) Irjen Pol Dedi Prasetyo yang menyebut dari hasil pemeriksaan kesehatan akan menentukan apakah personil tersebut mendapat rekomendasi dalam pengamanan Pilkada.
“Yang lolos pemeriksaan kesehatan baru diberikan rekomendasi boleh terlibat langsung di dalam seluruh rangkaian pengamanan pilkada,” kata Irjen Dedi melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, pada Senin (30/9/2024).
Tes kesehatan tersebut diperlukan untuk mencegah serta menekan potensi personel Polri jatuh sakit atau meninggal dunia sebab Mabes Polri berharap seluruh personel yang bertugas dalam Pilkada nantinya telah dipastikan dalam kondisi prima dan mampu melaksanakan pengamanan.
“Jadi kondisi personel yang ditugaskan harus betul-betul sehat. Kami memitigasi jangan sampai terjadi fatalitas seperti tahun-tahun atau pemilu sebelumnya,” kata Irjen Dedi lebih lanjut.
Bagi anggota Polri yang dinyatakan lolos Kesehatan juga diperintahkan melakukan pemeriksaan kesamaptaan atau tes fisik dan psikologi juga akan dilakukan terhadap anggota pengamanan Pilkada.
“Oleh sebab itu semangat para personel perlu diimbangi kondisi prima,” katanya.
Para personel Polri khususnya yang bertugas di lapangan diharap bersemangat dan berjibaku menjalankan tugas meski harus melintasi medan dengan berbagai tantangan, sebagaimana dalam pelaksanaan pengamanan Pilpres serta Pileg
Mabes Polri juga menyiapkan scenario memanfaatkan siswa Sekolah Polisi Negara (SPN) dalam pengamanan kantor-kantor polisi saat rangkaian kegiatan pilkada berlangsung.
“Namun, hal tersebut dilakukan jika benar-benar diperlukan”. (tvl)
