Catatan Foreign Policy: Mengapa Twitter Tidak Akan Memulihkan “Kebebasan Berbicara”?
Sejak tahun 2020, Turki telah memerintahkan perusahaan media sosial dengan lebih dari 1 juta pengguna harian untuk menunjuk perwakilan lokal dan membentuk entitas lokal yang dapat dikenakan denda karena tidak mematuhi perintah pemerintah. Keinginan untuk mengontrol itu sejalan dengan tindakan keras media yang lebih luas yang telah melihat Turki menjadi salah satu penjara jurnalis terbesar di dunia.
JERNIH–Elon Musk, orang terkaya di dunia, membeli Twitter pada Senin lalu seharga 44 miliar dollar AS (sekitar Rp 635 triliun), dengan tujuan untuk memulihkan “kebebasan berbicara” di platform media sosial yang berpengaruh itu.
Kemungkinan Musk mengartikan ini dalam konteks Amerika, di mana pertempuran untuk “kebebasan berbicara” telah menjadi seruan bagi mereka yang memiliki hak politik AS yang menuduh Twitter (dan perusahaan teknologi besar lainnya) membungkam suara-suara konservatif dengan menegakkan apa yang mereka anggap kebijakan moderasi konten yang sewenang-wenang—pendekatan sederhana yang, seperti yang dikatakan Anand Giridharadas di New York Times, dapat belajar sesuatu dari filsuf Isaiah Berlin soal konsep kebebasan negatif dan positif.
Daftar keluhannya panjang, tetapi yang paling atas adalah larangan yang sedang berlangsung dari mantan Presiden AS Donald Trump, pengguna Twitter yang terkenal akan keranjingannya mencuit.
Jadi, ketika menyangkut masa depan Twitter di Amerika Serikat, melonggarkan moderasi konten dan kembalinya Trump mungkin cukup bagi para pencela perusahaan AS untuk mengklaim kemenangan.
Di luar AS, cerita bisa berbeda. Itu karena selama bertahun-tahun, negara bagian, bukan perusahaan media sosial, telah memimpin dalam memutuskan siapa yang akan berbicara secara online. Pendekatan ini membuat platform sosial tidak lagi menjadi alun-alun publik seperti taman bermain sekolah, di mana pemerintah dapat bertindak sebagai pengawas, pendisiplin, dan penindas pada saat yang bersamaan.
Anehnya, bukan negara otoriter tertutup yang menduduki puncak daftar pemerintah yang meminta penghapusan konten dari platform. Jepang memimpin dunia dalam tuntutan hukum terkait konten Twitter pada paruh pertama tahun 2021, periode terbaru di mana perusahaan telah menerbitkan data. Menurut laporan transparansi Twitter, permintaan Jepang—43 persen dari total global—berasal dari kekhawatiran atas “undang-undang tentang narkotika dan pengawasan obat-obatan, kecabulan, atau kejahatan terkait keuangan.”
Pelaku yang lebih umum muncul saat bergerak ke bawah daftar. Rusia, Turki, dan India, bersama dengan Korea Selatan, melengkapi lima besar dan menyumbang 95 persen dari semua tuntutan hukum pada periode pelaporan.
Sementara Cina menghindari masalah ini sepenuhnya dengan memblokir saluran media sosial utama (kebijakan yang tidak menghentikan para diplomatnya yang menyukai Twitter), Turki dan India telah mengambil pendekatan yang lebih langsung.
Sejak tahun 2020, Turki telah memerintahkan perusahaan media sosial dengan lebih dari 1 juta pengguna harian untuk menunjuk perwakilan lokal dan membentuk entitas lokal yang dapat dikenakan denda karena tidak mematuhi perintah pemerintah. Keinginan untuk mengontrol itu sejalan dengan tindakan keras media yang lebih luas yang telah melihat Turki menjadi salah satu penjara jurnalis terbesar di dunia.
India juga mengikuti rute yang sama, baru-baru ini melembagakan aturan yang mewajibkan perusahaan media sosial besar untuk membuka kantor lokal dan menunjuk perwakilan lokal untuk mengawasi kepatuhan terhadap peraturan barunya—dan dimintai pertanggungjawaban pidana atas pelanggaran apa pun. Twitter juga menghadapi tekanan dari pemerintah India untuk menghapus akun yang mendukung protes petani tahun lalu dan merupakan salah satu dari beberapa perusahaan yang diminta untuk menghapus akun yang mengkritik perlakuan nasional terhadap epidemi COVID-19 negara itu.
Turki dan India bukanlah pihak asing dalam upaya mereka untuk mengatur konten media sosial. Pada tahun 2021, setidaknya 24 negara memberlakukan undang-undang atau aturan baru untuk mengontrol bagaimana perusahaan beroperasi di ruang itu, menurut data dari laporan Freedom On The Net terbaru dari Freedom House.
Bukan hanya negara-negara dengan cita-cita demokrasi yang goyah yang juga ingin mengawasi “pidato” online. Regulator UE, yang telah lama menjadi duri di Silicon Valley, meluncurkan rencana baru selama akhir pekan yang akan membatasi bagaimana pengguna ditargetkan dengan iklan, serta memaksa perusahaan teknologi untuk menekan konten ilegal atau berpotensi menghadapi denda miliaran dolar.
Aturan baru juga akan mencakup “mekanisme krisis” yang akan memungkinkan blok tersebut untuk secara ketat mengontrol bagaimana perusahaan media sosial beroperasi selama keadaan darurat kesehatan atau keamanan.
Jangkauan luas dari peraturan UE, yang dikenal sebagai Digital Services Act (DSA), dikritik Jacob Mchangama dalam Foreign Policy, baru-baru ini di mana ia memperingatkan bahwa peraturan baru dapat menyebabkan “kerusakan jaminan serius terhadap kebebasan berbicara online di Eropa.”
“Kemungkinan besar akan mengakibatkan menyusutnya ruang untuk ekspresi online, karena perusahaan media sosial diberi insentif untuk menghapus sejumlah besar konten legal yang sempurna,” tulis Mchangama.
Jika Musk sebenarnya ingin meningkatkan kebebasan berbicara di situs web barunya, gelombang regulasi global menentangnya. Thierry Breton, komisaris UE untuk pasar internal, mengatakan kepada Financial Times bahwa Musk akan tunduk pada persyaratan yang sama seperti perusahaan lain: “Elon, ada aturan. Anda dipersilakan tetapi ini adalah aturan kami. Bukan aturan Anda yang akan berlaku di sini,”katanya. [Foreign Policy]
