Dari ruang sidang membela tokoh kontroversial, kini berpindah ke kursi panas penjaga gerbang negara. Siapa sebenarnya Hendarsam Marantoko?
WWW.JERNIH.CO – Hendarsam Marantoko secara resmi dilantik sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi pada 1 April 2026. Penunjukan ini menarik perhatian publik karena Hendarsam bukan datang dari lingkungan internal imigrasi maupun kepolisian, melainkan seorang advokat senior dan politikus aktif dari Partai Gerindra.
Langkah Presiden Prabowo Subianto menunjuk orang kepercayaannya di partai untuk memimpin gerbang kedaulatan negara ini menjadi sinyal kuat akan adanya reformasi besar-besaran di tubuh institusi keimigrasian.
Hendarsam Marantoko lahir di Tanjung Karang, Lampung, pada 22 Desember 1977. Ia menempuh pendidikan dasar hukum di Universitas Lampung (lulus 2002) sebelum akhirnya meraih gelar Magister Hukum dari Universitas Gadjah Mada (UGM) pada tahun 2020 dengan spesialisasi hukum bisnis.
Sebelum terjun ke dunia birokrasi, Hendarsam membangun reputasi yang solid sebagai praktisi hukum. Ia mendirikan HMP Law Firm (Hendarsam Marantoko & Partners) pada tahun 2007 dan aktif di berbagai organisasi profesi, seperti menjadi Wakil Ketua Asosiasi Advokat Muda Seluruh Indonesia (AAMSI) serta pengurus di Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia (HKPI).
Jejak digital Hendarsam menunjukkan transformasi dari seorang pengacara profesional menjadi figur politik yang vokal. Pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo, namanya mulai mencuat saat bergabung dengan Advokat Cinta Tanah Air (ACTA), sebuah organisasi advokat yang kerap berseberangan dengan kebijakan pemerintah saat itu atau membela tokoh-tokoh oposisi.
Namun, seiring dengan dinamika politik nasional, Hendarsam kemudian memantapkan posisinya di Partai Gerindra dan menjabat sebagai Ketua DPP Bidang Kajian Hukum. Kedekatannya dengan lingkaran kekuasaan Prabowo semakin terlihat saat ia dipercaya menjadi Tenaga Ahli di Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Komisaris Independen di PT RNI (ID Food) pada tahun 2025 sebelum akhirnya ditarik menduduki kursi Dirjen Imigrasi.
Sebagai seorang pengacara, Hendarsam tidak lepas dari sorotan kamera. Ia pernah menjadi bagian dari tim hukum tokoh-tokoh besar, termasuk Ahmad Dhani dalam kasus “ujaran kebencian” dan beberapa tokoh Gerindra lainnya. Kontroversi yang sering dikaitkan dengannya biasanya berkaitan dengan sikap politiknya yang keras saat berada di luar pemerintahan (era ACTA).
Namun, pelantikannya sebagai Dirjen Imigrasi justru dihadiri oleh tokoh-tokoh antikorupsi seperti Novel Baswedan dan Haris Azhar, yang menunjukkan bahwa Hendarsam memiliki jejaring luas lintas kubu yang menghargai integritas profesionalnya meski latar belakang politiknya sangat kental.
Sebagai Dirjen Imigrasi yang baru di bawah kementerian yang kini terpisah (Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan), Hendarsam memikul tanggung jawab besar yang diamanatkan oleh Menteri Agus Andrianto. Beberapa persoalan krusial yang menunggunya.
Ia mesti melanjutkan modernisasi sistem paspor elektronik dan autogate di seluruh bandara internasional untuk meningkatkan efisiensi tanpa mengabaikan keamanan.
Selain itu menertibkan warga negara asing (WNA) yang menyalahgunakan izin tinggal, khususnya di daerah wisata seperti Bali yang belakangan menjadi sorotan publik.
Di lingkungan internal yakni membersihkan praktik pungutan liar dan “jalur belakang” dalam pengurusan dokumen keimigrasian yang masih menjadi keluhan masyarakat. Selain memperketat filter masuknya pelaku kejahatan transnasional, termasuk judi online dan perdagangan orang (TPPO).(*)
BACA JUGA: Imigrasi Didorong Jadi Motor Ekonomi, Lapas Diarahkan ke Pembinaan Produktif
