Setelah lima tahun memimpin melalui moncong senjata, Jenderal Senior Min Aung Hlaing akhirnya resmi menanggalkan seragam militer demi kursi kepresidenan. Dengan kemenangan mutlak 88% suara di parlemen yang telah dikondisikan.
WWW.JERNIH.CO – Peta politik Myanmar memasuki babak baru yang telah diprediksi banyak pihak. Jenderal Senior Min Aung Hlaing, sosok yang memimpin kudeta militer tahun 2021, secara resmi terpilih sebagai Presiden Myanmar melalui mekanisme pemungutan suara di parlemen.
Langkah ini menandai transisi formal dari pemerintahan militer terbuka menuju apa yang oleh para analis disebut sebagai “pemerintahan sipil semu,” sebuah upaya untuk melegitimasi kekuasaan di tengah kecaman internasional dan perang saudara yang tak kunjung usai.
Kemenangan Min Aung Hlaing bukanlah hasil dari kompetisi demokrasi yang terbuka, melainkan sebuah proses yang dirancang dengan sangat presisi. Ia terpilih oleh Pyidaungsu Hluttaw (majelis legislatif) yang kini didominasi oleh partai pro-militer, Union Solidarity and Development Party (USDP).
Pemilihan ini menyusul rangkaian pemilu yang digelar junta pada akhir 2025 dan awal 2026, yang secara luas dianggap sebagai “pemilu sandiwara” karena partai oposisi utama, National League for Democracy (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi, telah dibubarkan dan para tokohnya dipenjara.
Faktor utama yang membuatnya menang adalah kontrol total terhadap struktur politik. Melalui konstitusi yang disusun militer, kursi parlemen dijamin bagi perwakilan militer (Tatmadaw), sementara partai-partai sisa dikondisikan untuk mendukung agenda junta.
Selain itu, Min Aung Hlaing melakukan manuver strategis dengan menunjuk orang kepercayaannya, mantan kepala intelijen Ye Win Oo, sebagai Panglima militer baru. Hal ini memungkinkannya untuk melepaskan seragam militer dan mengenakan pakaian sipil kepresidenan tanpa kehilangan kendali atas kekuatan senjata.
Min Aung Hlaing bukanlah pemain baru dalam politik Myanmar. Ia telah menjabat sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata sejak tahun 2011, periode di mana ia harus berbagi panggung dengan pemerintahan sipil transisi.
Selama satu dekade (2011–2021), ia mengamati pertumbuhan pengaruh NLD dengan rasa tidak percaya. Ambisi politiknya terlihat jelas saat ia memimpin kudeta pada 1 Februari 2021, dengan alasan adanya kecurangan pemilu tahun 2020—sebuah klaim yang ditolak oleh pengamat independen.
Sejak kudeta tersebut, ia menjabat sebagai Ketua Dewan Administrasi Negara (SAC) dan Perdana Menteri sejak 2021 hingga 2025. Perjalanan kariernya mencerminkan doktrin militer Myanmar bahwa Tatmadaw adalah “penjaga tunggal” persatuan nasional.
Bagi Min Aung Hlaing, jabatan presiden adalah puncak dari karier panjangnya untuk memastikan militer tetap menjadi institusi paling berpengaruh dalam kehidupan bernegara.
Meskipun ia kini menyandang gelar Presiden, Myanmar jauh dari kata stabil. Situasi politik saat ini dicirikan oleh perlawanan bersenjata dari People’s Defence Force (PDF) dan kelompok etnis bersenjata terus menggerogoti kendali junta di wilayah perbatasan.
Jutaan orang mengungsi, dan ekonomi negara tersebut mengalami kemerosotan tajam akibat sanksi internasional dan ketidakpastian keamanan.
Penobatan Min Aung Hlaing sebagai presiden tidak menghentikan tekanan global. Ia tetap menjadi subjek penyelidikan Mahkamah Kriminal Internasional (ICC) terkait dugaan genosida terhadap etnis Rohingya pada 2017.
Secara keseluruhan, terpilihnya Min Aung Hlaing sebagai presiden adalah langkah “kosmetik” politik untuk memberikan kesan normalisasi.
Namun, bagi rakyat Myanmar dan komunitas internasional, perubahan gelar ini tidak mengubah fakta bahwa negara tersebut masih berada di bawah cengkeraman kekuasaan otoriter militer yang mendalam.(*)
BACA JUGA: ASEAN tidak Mengakui Pemilu Myanmar, yang Diklaim Dimenangkan Partai Didukung Militer
