“Jejak sejarah tidak hilang dan ditulis dalam buku ini. Bahkan pernah dalam satu halaman itu nama Pak Harto ditulis dua kali, jadi tidak hilang jejak sejarahnya,” jelas Mahfud.
JERNIH-Nama mantan Presiden Soeharto, tak dicantumkan dalam Keputusan Presiden nomor 2 tahun 2022 tentang hari penegakkan kedaulatan negara. Dewan Pimpinan Pusat Partai berkarya pun angkat bicara dengan menyindir Kepres tersebut. Soalnya, mantan Presiden RI ke 2 itu dianggap banyak berperan dalam peristiwa itu.
Sekjen Partai Berkarya, Priyo Budi Santoso, meminta semua pihak agar jangan sekali-kali menghilangkan sejarah. Sebab di dalam serangan umum 1 Maret 1949, selain Jenderal Soedirman dan Sri Sultan Hamengkubuwono, ada nama Soeharto di dalamnya.
Menko Polhukam Mahfud MD bilang, terkait tidak dicantumkannya nama Soeharto dalam Kepres itu, lantaran bukanlah buku sejarah sehingga perlu mencantumkan nama-nama pihak yang terlibat di dalamnya. Dia memastikan, nama Soeharto tetap ada dalam catatan sejarah serangan umum 1 Maret tersebut.
“Ini adalah keputusan presiden tentang titik krusial terjadinya peristiwa, yaitu hari yang sangat penting. Ini bukan buku sejarah, kalau buku sejarah tentu akan sebutkan nama orang yang banyak,” kata Mahfud dalam keterangan video, Kamis (3/3).
Mahfud bilang, dalam Kepres itu hanya disebutkan tokoh-tokoh sentral yang berperan sebagai penggagas dan penggerak serangan umum 1 Maret 1949 yakni, Presiden Soekarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta, Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengku Buwono IX, dan Panglima Jenderal Besar Soedirman.
Mahfud juga bilang, hal ini serupa dengan teks proklamasi kemerdekaan yang ditandatangani Soekarno-Hatta. Padahal, yang mendirikan negara ini banyak sekali.
“Kalau bicara BPUPKI itu jumlahnya 64 orang, 60 anggota, ada ketua, wakil ketua, dan sebagainya, tapi hanya disebut dua orang proklamasi, yaitu Soekarno dan Hatta. Kalau disebut semua namanya sejarah. Kalau misalnya dalam Serangan Umum 1 Maret disebut semua tanggal sekian, persiapan dari sini lalu ada pesawat lewat, belok kiri, kanan, itu sejarah,” kata dia menuturkan.
Meski nama Soeharto tak dicantumkan dalam Kepres nomor 2 tahun 2022 tentang penegakkan kedaulatan negara, Mahfud memastikan nama bekas orang nomor satu tersebut tak hilang dalam catatan sejarah dan tetap ada di dalam naskah akademik pencatatan sejarahnya.
“Jejak sejarah tidak hilang dan ditulis dalam buku ini. Bahkan pernah dalam satu halaman itu nama Pak Harto ditulis dua kali, jadi tidak hilang jejak sejarahnya,” jelas Mahfud.[]
