Jika kantor presiden dan wapres ini pindah sebelum 2024, maka kementerian Kemendagri, Kemenlu dan Kementerian Pertahanan akan mendampingi di IKN
JERNIH-Pemerintah menargetkan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur pada semester I-2024. Begitu juga Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan mulai berkantor di sana. Direncanakan pula pada peringatan Hari Ulang Tahun HUT Kemerdekaan RI ke-79, 17 Agustus 2024, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan merayakannya di IKN Baru.
Beberapa waktu lalu, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menyebut sebanyak 2.350 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dijadwalkan segera pindah ke IKN, dalam tahap awal yakni pada tahun ini.
“Dalam konteks tahap paling awal ini, jika kantor presiden dan wapres ini pindah sebelum 2024, tentu beberapa kementerian Kemendagri, Kemenlu dan Kementerian Pertahanan itu minimal strategic public office yang akan pindah,” kata Bima Haria dalam paparan dalam rapat kerja dengan DPR RI,
BKN telah menyiapkan sekitar Rp 5,5 miliar untuk tahun ini. Kemudian dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022, sudah dialokasikan anggaran Rp 510 miliar untuk pembangunan infrastruktur tahap dasar IKN.
Sementara terkait jadwal kepindahan lembaga mana saja yang akan segera dipindahkan terlebih dahulu, Staf Ahli Kepala Bappenas Bidang Sektor Unggulan dan Infrastruktur Velix Vernando Wangai menyebut, dalam tahap awal ini hanya ada beberapa Kementerian yang akan dipindahkan, hal tersebut diputuskan setelah melakukan konsultasi public.
Velix menyatakan tiga kementerian akan terlebih dahulu pindah yakni Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).
“Misalnya untuk tahap paling awal ini jika kantor Presiden maupun Wakil Presiden ini pindah sebelum 2024 maka tentu beberapa kementerian, baik misalnya Kementerian Dalam Negeri, kemudian Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan. Minimal strategic public office yang akan pindah ke IKN ini,”
“Jadi ada strategi perpindahan kelembagaan yang bersifat subtansial dan esensial,” kata Velix menambahkan.
Sementara kementerian lain segera menyusul. Kementerian tersebut diutamakan yang berkaitan dengan dukungan terhadap kebijakan negara. Misalnya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang memiliki jumlah pegawai negeri sipil (PNS) sangat banyak.
“Kemenkeu adalah kementerian besar, begitu juga SDM-nya. Sehingga pengaturan Kemenkeu akan diatur secara bertahap dalam strategi perpindahan ASN,” kata Velix menyebut salah satu kementerian yang juga akan segera menempatkan pegawainya di IKN.
Sementara itu, instansi lainnya akan mengikuti setelah 2024 sampai dengan 2029 yang disebutkan sebagai tahap kedua. Adapun tahap satu akan berlangsung dari 2022-2024.
Selain PNS, pada periode 2022 hingga 2024 akan turut dipindahkan personel TNI dan Polri. Proses pemindahannya disesuaikan dengan kebutuhan pemerintahan yang akan berjalan secara bertahap di ibukota baru. (tvl)
