Taliban memang berkepentingan untuk berubah. Taliban sudah dan sedang berubah. Itu perlu dan sudah dilakukan Taliban agar bisa melanggengkan kekuasaan, mendapat simpati dan dukungan rakyat Afghanistan serta memperoleh legitimasi internasional.
Oleh : Faisal Assegaf*
JERNIH– Kembalinya Taliban ke puncak kekuasaan di Afghanistan sangat mungkin sebuah keniscayaan.
Dalam sembilan hari sejak Jumat pekan lalu, Taliban telah merebut 19 dari 34 ibu kota provinsi. Bermula dari Zaranj (Provinsi Nimruz), kemudian berlanjut dengan Syabarghan (Provinsi Jauzan), Kunduz (Provinsi Kunduz), Saripul (Provinsi Saripul), Talaqan (Provinsi Takhar), Aibak (Provinsi Samangan), Farah (Provinsi Farah), Puli Khumri (Provinsi Baghlan), Faizabad (Provinsi Badakhsyan), Ghazni (Provinsi Ghazni), Kandahar (Provinsi Kandahar), Herat (Provinsi Herat), Qalai Nau (Provinsi Baghlan), Firuzkugh (Provinsi Ghor), Lasykargah (provinsi Helman), Puli Alam (Provinsi Logar), Qalat (Provinsi Zabul), Tarinkut (Provinsi Uruzgan), dan Maidan Syar (Provinsi Maidan Wardak).
Bagi negara-negara paranoid dengan kebangkitan gerakan Islam, tentu cemas kalau Taliban kembali pegang kendali bakal mempengaruhi kelompok Islam di negara mereka. Tentu saja di era komunikasi global seperti sekarang–di mana informasi gampang disebar lewat beragam aplikasi media social–pengaruh bakal ada. Namun level pengaruh ini akan sangat bergantung pada modal dasar masing-masing negara, hubungan pemerintah dengan kelompok Islam, dan lingkungan regional mereka.
Sebagian negara Barat barangkali bakal menolak kepemimpinan Taliban di Afghanistan dan akan menganggap Taliban sebagai rezim teroris karena masih meyakini Taliban bakal menerapkan syariat Islam versi ISIS (Negara Islam Irak dan Suriah).
Negara-negara tetangga berbatasan langsung dengan Afghanistan tentu akan mempertimbangkan aspek politik keamanan dan ekonomi. Sumber daya alam di Afghanistan, termasuk minyak, gas, dan emas, memiliki potensi ekonomi senilai 1 triliun dolar AS.
Namun Mullah Abdul Ghani Baradar, wakil pemimpin Taliban Urusan Politik sekaligus kepala Biro Politik Taliban di Ibu Kota Doha, Qatar, sudah menjelaskan konsep negara Islam versi mereka.
Pertama, Taliban akan membentuk negara Islam yang menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia. Taliban juga bakal membentuk pemerintahan inklusif, di mana warga Afghanistan dari pelbagai suku dan faksi bisa berkontribusi sesuai kompetensi.
Ketiga, Taliban berkomitmen membentuk pemerintahan transparan dan bebas dari praktek korupsi. Untuk itu, keempat, Taliban berprinsip semua warga negara berkedudukan sama di muka hukum dan tidak ada yang kebal hukum.
Kelima, Taliban berjanji menjamin hak-hak minoritas dan perempuan. Ini sudah mereka buktikan dengan memberi kebebasan bagi komunitas Syiah di Kota Ghazni untuk merayakan Hari Asyura (memperingati terbunuhnya Imam Husain bin Ali, cucu dari Rasulullah).
Juru Bicara Taliban, Suhail Syahin, pernah bilang kepada saya, perempuan boleh melakukan kegiatan apa saja asal berjilbab. Dia mengiyakan perempuan boleh bekerja, bersekolah, menyetir mobil, mengendarai sepeda motor, atau menonton pertandingan olahraga di stadion.
Berbeda dengan ISIS yang menghalalkan darah penganut Syiah, menurut Syahin, Taliban menganggap Syiah sebagai bagian dari Islam. “Minoritas di Afghanistan hanya Sikh,” katanya kepada Albalad.co.
Keenam, Taliban menegaskan akan menjamin semua hak warga negara. Ketujuh, Taliban juga bakal melindungi kebebasan berekspresi dan berpendapat.
Kalau ditanya apakah Taliban sudah berubah? Jawabannya iya. Perubahan itu sudah terjadi dan sedang berlangsung. Taliban bukan organisasi teroris karena bersedia berunding dengan Amerika dan ikut dalam dialog intra-Afghan. Tidak seperti ISIS atau Al-Qaidah.
Tidak seperti ISIS dan Al-Qaidah dipenuhi jihadis asing dari beragam negara, semua pejuang Taliban adalah warga Afghanistan. Taliban adalah sebuah gerakan nasionalis yang ingin Afghanistan merdeka dan berdaulat dari intervensi militer asing, seperti pernah dilakukan Uni Soviet selama satu dekade dan Amerika sepanjang dua dasawarsa.
Tidak seperti ISIS dan Al-Qaidah, Taliban tidak memiliki cabang di berbagai negara. Taliban hanya ingin mendirikan negara Islam di Afghanistan, bukan khilafah dunia.
Taliban selalu mengedepankan dialog. Saban kali memasuki pinggiran ibu kota sebuah provinsi, mereka menawarkan tentara dan pejabat pemerintah untuk menyerah. Jalau menolak, baru pertempuran dilakukan.
Jika menyerah–sesuai instruksi Mullah Muhammad Yakub, wakil pemimpin Taliban Urusan Militer sekaligus panglima angkatan bersenjata Taliban – tentara dan pejabat pemerintah tidak boleh ditawan, disiksa, atau dibunuh. Rumah dan harta mereka tidak boleh dijarah.
Mereka yang menyerah dikasih dua pilihan: bergabung dengan Taliban atau tidak. Mereka juga diizinkan pergi kalau merasa tidak nyaman tinggal di kota yang sudah dalam kontrol Taliban. Kalau opsi ini diambil, Taliban akan mengawal konvoi mereka hingga melewati batas kota.
Rakyat Afghanistan sendiri sudah muak dengan rezim penguasa Afghanistan selama 20 tahun ini, karena dipandang tidak becus dan korup. Karena itu sekarang ini muncul kampanye menyerukan rakyat Afghaniatan untuk mencegah pejabat lari ke negara lain.
Gerakan ini menggelinding saat Menteri Keuangan Khalid Payinda dan Wakil Presiden Amrullah Saleh, telah kabur ke negara tetangga Tajikistan.
Bukti lainnya adalah seruan Presiden Asyraf Ghani, yang menyerukan seluruh rakyat Afghanistan bersatu melawan Taliban, tidak mendapat respons. Sebab Taliban sudah berubah: menampilkan Islam ramah dan bersahabat.
Taliban memang berkepentingan untuk berubah. Taliban sudah dan sedang berubah karena mereka tengah memperoleh momentum untuk kembali ke puncak kekuasaan.
Perubahan ini perlu dan sudah dilakukan Taliban agar bisa melanggengkan kekuasaan: mendapat simpati dan dukungan rakyat Afghanistan serta memperoleh legitimasi internasional.
Alhasil, semua pihak harus belajar menerima Taliban karena mereka adalah sebuah realitas tengah menapaki tangga kekuasaan di Afghanistan. [ ]
*Founder Albalad.co, dan mantan kepala desk internasional Tempo.
