Bagi sebagian rakyat, sosok wakil presiden seharusnya menjadi penyangga intelektual dan moral kekuasaan, figur yang matang secara pengalaman, tenang dalam berpikir, dan berwibawa dalam bersikap. Standar ini tidak muncul begitu saja, melainkan terbentuk dari jejak para wakil presiden sebelumnya, mulai dari Mohammad Hatta, Adam Malik, BJ Habibie, hingga Boediono dan Jusuf Kalla, yang dikenal memiliki bobot akademik, pengalaman panjang, serta kapasitas kenegarawanan yang relatif mapan.
Oleh : Priatna Agus Setiawan*
JERNIH– Sejak dilantik sebagai wakil presiden Republik Indonesia periode 2024–2029, Gibran Rakabuming Raka tidak pernah benar-benar lepas dari sorotan. Bukan semata karena ia anak dari presiden sebelumnya, melainkan karena kehadirannya di panggung kekuasaan nasional terus memantik kegundahan publik. Kegundahan itu hadir dalam beragam bentuk: keraguan atas kapasitas kepemimpinan, pertanyaan soal legitimasi moral, hingga perdebatan mengenai etika politik dan kebebasan berekspresi.
Bagi sebagian rakyat, sosok wakil presiden seharusnya menjadi penyangga intelektual dan moral kekuasaan, figur yang matang secara pengalaman, tenang dalam berpikir, dan berwibawa dalam bersikap. Standar ini tidak muncul begitu saja, melainkan terbentuk dari jejak para wakil presiden sebelumnya, mulai dari Mohammad Hatta, Adam Malik, BJ Habibie, hingga Boediono dan Jusuf Kalla, yang dikenal memiliki bobot akademik, pengalaman panjang, serta kapasitas kenegarawanan yang relatif mapan. Di titik inilah, publik mulai membandingkan.
Keraguan Kapasitas dan Beban Jabatan
Tidak sedikit masyarakat yang bertanya: apakah Gibran sudah siap memikul beban jabatan wakil presiden? Pertanyaan ini bukan serangan personal, melainkan refleksi wajar atas fakta bahwa Gibran menempuh jalur politik nasional dalam waktu yang relatif singkat. Pengalaman sebagai wali kota memang penting, tetapi lonjakan langsung ke posisi wakil presiden, jabatan strategis di level global, membuat sebagian publik merasa loncatannya terlalu jauh.
Keraguan ini kemudian berlipat ganda ketika penampilan publik Gibran, baik dalam forum resmi maupun komunikasi politik, dinilai belum mencerminkan kedalaman gagasan dan ketegasan visi yang biasanya melekat pada figur wakil presiden.
Politik Dinasti dan Luka Etika Demokrasi
Isu yang paling sulit dihindari adalah dugaan politik dinasti dan nepotisme. Terlepas dari legalitas pencalonan Gibran, publik sulit menutup mata terhadap fakta bahwa perubahan aturan usia calon presiden dan wakil presiden terjadi menjelang Pilpres 2024, dan secara langsung menguntungkan dirinya.
Di sinilah kegundahan rakyat menemukan dimensi etiknya. Banyak yang merasa bahwa demokrasi prosedural memang terpenuhi, tetapi demokrasi moral justru terluka. Ketika hukum dipersepsikan lentur terhadap kekuasaan, kepercayaan publik ikut terkikis, bukan hanya terhadap individu, tetapi terhadap sistem.
Kontroversi lain, termasuk soal ijazah, jejak digital, hingga berbagai isu simbolik, memperpanjang daftar keraguan. Mungkin sebagian tudingan belum terbukti secara hukum, namun dalam politik, persepsi publik sering kali lebih menentukan daripada putusan pengadilan.
Puncaknya, ruang kritik semakin panas ketika materi stand-up comedy Mens Rea oleh Pandji Pragiwaksono dipersoalkan secara hukum. Sindiran, mimik, dan gestur yang meniru Gibran memicu laporan ke polisi oleh sekelompok pihak. Peristiwa ini memunculkan kegelisahan baru: apakah kritik dan satire terhadap pejabat publik masih aman di negeri demokrasi?
Menariknya, respons Gibran yang relatif santai dan tidak reaktif justru memperlihatkan potensi kedewasaan politik, sebuah sinyal positif di tengah suasana yang tegang.
Lalu, Apa Jalan Keluar dari Gundah Gulana Ini?
Kegundahan publik tidak akan selesai hanya dengan bantahan, pencitraan, atau pembelaan normatif. Yang dibutuhkan adalah pembuktian nyata. Beberapa langkah berikut dapat menjadi solusi strategis:
1. Memperjelas Peran dan Fokus Wakil Presiden
Gibran perlu menunjukkan secara konkret bidang strategis apa yang ia kuasai dan pimpin secara serius, misalnya transformasi digital UMKM, kepemudaan nasional, atau ekonomi kreatif. Fokus yang jelas akan menggantikan keraguan dengan ukuran kinerja.
2. Membangun Kapasitas Intelektual dan Kebijakan
Wakil presiden tidak harus menjadi profesor, tetapi ia harus dikelilingi oleh lingkar kebijakan yang kuat, kritis, dan independen. Publik perlu melihat bahwa setiap pernyataan dan langkahnya lahir dari pemikiran yang matang, bukan sekadar simbol politik.
3. Membuka Ruang Kritik, Bukan Menyempitkannya
Kegundahan rakyat akan reda jika kritik diperlakukan sebagai vitamin demokrasi, bukan ancaman. Menjaga jarak dari kriminalisasi kritik, termasuk satire, akan memperkuat legitimasi moral kepemimpinan.
4. Menjaga Etika Kekuasaan, Bukan Sekadar Legalitas
Apa yang sah secara hukum belum tentu sehat secara etik. Gibran perlu tampil sebagai simbol pembaruan etika politik, bukan sekadar pewaris kekuasaan.
5. Membuktikan Diri dengan Kerja, Bukan Nama
Pada akhirnya, sejarah tidak mencatat silsilah, tetapi warisan kebijakan dan dampak nyata bagi rakyat. Jika Gibran mampu menunjukkan kontribusi signifikan selama lima tahun ke depan, perbandingan dengan wakil presiden sebelumnya akan berubah dengan sendirinya.
Gibran Rakabuming Raka kini berada di persimpangan sejarah. Ia bisa terus menjadi sumber kegundahan publik, atau bertransformasi menjadi wakil presiden yang tumbuh, belajar, dan membuktikan diri. Demokrasi memberi ruang untuk yang muda, tetapi kepercayaan publik hanya diberikan kepada mereka yang mampu menjawab tanggung jawab kekuasaan dengan kapasitas, integritas, dan kerendahan hati.
Rakyat tidak menuntut kesempurnaan. Yang mereka harapkan hanyalah kepantasan antara jabatan dan kualitasnya. [ ]
