Di tengah meningkatnya tekanan politik dari Washington, Pemerintah Greenland menegaskan kesetiaannya pada Denmark, NATO, dan Uni Eropa. Pernyataan ini disampaikan jelang pertemuan penting antara pejabat Greenland–Denmark dan jajaran pemerintahan Amerika Serikat.
WWW.JERNIH.CO – Pemerintah Greenland secara terbuka menolak gagasan untuk berada di bawah kendali Amerika Serikat. Perdana Menteri Greenland Jens-Frederik Nielsen menegaskan bahwa jika harus memilih, Greenland lebih memilih tetap bersama Denmark dibandingkan dengan AS. Pernyataan tegas ini disampaikan Nielsen dalam konferensi pers di Kopenhagen, menjelang pertemuan tingkat tinggi dengan pejabat Amerika Serikat.
“Jika kami harus memilih antara Amerika Serikat dan Denmark, di sini dan saat ini, kami memilih Denmark,” ujar Nielsen.
Ia menambahkan bahwa Greenland juga memilih NATO, Kerajaan Denmark, serta Uni Eropa sebagai kerangka kerja politik dan keamanannya.
Nielsen tampil bersama Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen, yang menyatakan bahwa tantangan ke depan masih besar. Menurut Frederiksen, terdapat banyak indikasi bahwa fase paling sulit dari dinamika hubungan ini masih akan terjadi, mengisyaratkan ketegangan yang belum mereda dengan Washington.
Pernyataan tersebut muncul menjelang pertemuan di Gedung Putih yang akan mempertemukan Wakil Presiden AS JD Vance, Menteri Luar Negeri Marco Rubio, serta menteri luar negeri Denmark dan Greenland. Seorang sumber yang mengetahui perencanaan pertemuan tersebut mengonfirmasi agenda ini kepada media AS.
Isu Greenland kembali memanas setelah Presiden Donald Trump berulang kali menyatakan keinginannya untuk “mengakuisisi” wilayah semi-otonom milik Denmark itu. Trump beralasan bahwa penguasaan Greenland penting bagi keamanan nasional AS, terutama untuk mencegah pengaruh Rusia atau China di kawasan Arktik. “Jika kita tidak mengambil Greenland, Rusia atau China akan mengambilnya,” kata Trump dalam pernyataannya akhir pekan lalu.
Meski menyebut lebih memilih kesepakatan damai, Trump juga melontarkan pernyataan kontroversial dengan mengatakan bahwa “dengan cara apa pun, kita akan memiliki Greenland.” Sementara itu, Marco Rubio berusaha meredakan kekhawatiran dengan menyatakan bahwa penggunaan kekuatan militer bukanlah opsi yang diutamakan.
Namun, penolakan dari Greenland dan Denmark sangat jelas. Nielsen kembali menegaskan bahwa Greenland tidak untuk dijual dan tidak ingin menjadi bagian dari Amerika Serikat. “Satu hal harus jelas: Greenland tidak ingin dimiliki, diperintah, atau menjadi bagian dari Amerika Serikat,” katanya.
Dari pihak Denmark, Frederiksen bahkan menyebut tekanan dari AS sebagai sesuatu yang “sama sekali tidak dapat diterima,” terutama mengingat Denmark telah menjadi salah satu sekutu NATO paling setia selama lebih dari 75 tahun.
Di dalam negeri AS sendiri, wacana penggunaan kekuatan militer untuk Greenland menuai penolakan luas. Senator Demokrat Tim Kaine menyebut aksi militer apa pun terhadap Greenland sebagai “bencana” dan meyakini Kongres—baik Demokrat maupun Republik—akan menghentikannya. Senator Republik Rand Paul juga menyatakan akan melakukan segala upaya untuk mencegah pengambilalihan militer, meski ia tidak menutup kemungkinan pembelian wilayah melalui cara damai.
Secara konstitusional, hanya Kongres AS yang berwenang menyatakan perang. Pekan lalu, Senat bahkan meloloskan resolusi kekuasaan perang untuk membatasi langkah militer pemerintahan Trump, dengan dukungan lintas partai. Sejumlah anggota DPR juga mengajukan rancangan undang-undang untuk melarang aksi militer terhadap sesama anggota NATO.
Anggota DPR Don Bacon, salah satu pengusul rancangan tersebut, menilai tindakan terhadap Greenland sebagai langkah keliru. “Mereka adalah sekutu kita. Anda tidak memperlakukan sekutu seperti ini,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa sebagian besar warga Greenland ingin tetap menjadi Greenland—bukan Amerika—dan situasi ini justru menimbulkan kemarahan serta luka diplomatik di Eropa.
Dengan sikap yang kian tegas dari Greenland dan Denmark, serta penolakan signifikan dari Kongres AS, ambisi Washington terhadap pulau Arktik itu tampaknya akan menghadapi jalan terjal, baik secara diplomatik maupun politik.(*)
BACA JUGA: Mengintip Cara-cara ‘Keras’ Trump Merebut Greenland
