Di tengah tekanan ekonomi, kekalahan politik di Sabah, dan meningkatnya skeptisisme publik, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim akhirnya mengocok ulang mesin kekuasaan.
WWW.JERNIH.CO – Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim secara resmi mengumumkan perombakan kabinet (reshuffle) besar-besaran pada Selasa, 16 Desember 2025. Langkah ini langsung menyita perhatian publik karena skalanya yang luas, mencakup hampir setengah struktur eksekutif negara. Sekitar 27 hingga 28 posisi menteri dan wakil menteri terdampak, dengan komposisi 14 wajah baru dan selebihnya merupakan pergeseran portofolio. Ini bukan sekadar rotasi rutin, melainkan sinyal bahwa Anwar sedang menata ulang arah pemerintahannya.
Momentum reshuffle ini datang pada saat yang tidak mudah. Pemerintah tengah menghadapi tekanan berat akibat kenaikan biaya hidup, kritik atas lambannya implementasi kebijakan ekonomi, serta pukulan politik serius setelah koalisi Pakatan Harapan (PH) mengalami kekalahan di Pemilu Negara Bagian Sabah. Dalam konteks ini, perombakan kabinet segera dibaca sebagai langkah korektif sekaligus konsolidasi kekuasaan untuk meredam ketidakpuasan publik dan menjaga stabilitas internal koalisi.
Tiga Alasan
Ada setidaknya tiga alasan utama yang menjelaskan mengapa Anwar memilih melakukan reshuffle pada titik ini. Pertama adalah kebutuhan untuk memperkuat tata kelola dan kinerja ekonomi. Anwar menilai kabinet sebelumnya belum cukup solid dalam mengeksekusi agenda pertumbuhan, investasi, dan reformasi struktural. Dengan menempatkan figur yang dinilai lebih teknokratis dan berpengalaman di sektor-sektor kunci, pemerintah berharap dapat mempercepat hasil nyata yang bisa dirasakan langsung oleh rakyat.
Alasan kedua bersifat politis, yakni sebagai respons atas kekalahan PH di Sabah. Kekalahan tersebut menjadi indikator melemahnya daya tarik pemerintah pusat, terutama di luar basis tradisional pendukungnya. Reshuffle ini dipandang sebagai upaya konsolidasi internal untuk memperkuat kohesi koalisi menjelang Pemilihan Umum ke-16 (GE16) yang dijadwalkan berlangsung pada 2028. Dalam politik koalisi, menjaga keseimbangan dan loyalitas partai-partai pendukung menjadi sama pentingnya dengan kinerja kebijakan.
Alasan ketiga bersifat praktis, yaitu untuk mengisi kekosongan jabatan strategis. Beberapa posisi menteri memang tidak terisi akibat berakhirnya masa jabatan senator, seperti Menteri Investasi, Perdagangan, dan Industri (MITI), serta pengunduran diri sejumlah menteri penting dalam beberapa bulan terakhir, termasuk Rafizi Ramli sebagai Menteri Ekonomi dan Ewon Benedick. Kekosongan ini membuat reshuffle nyaris tak terhindarkan.
Zulkifli Hasan
Dalam susunan kabinet terbaru per 16 Desember 2025, sejumlah posisi kunci mengalami perubahan signifikan. Datuk Seri Johari Ghani dipercaya mengisi MITI, menggantikan posisi yang sebelumnya kosong. Akmal Nasrullah Mohd Nasir naik menjadi Menteri Ekonomi, sementara Steven Sim mengambil alih Kementerian Pembangunan Kewirausahaan dan Koperasi.
Nama-nama lain yang menonjol antara lain Hannah Yeoh yang berpindah ke posisi Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Wilayah Persekutuan), Dr. Zulkifli Hasan sebagai Menteri Agama, serta Dr. Mohamad Taufiq Johari yang dipercaya memimpin Kementerian Pemuda dan Olahraga. Perubahan ini menunjukkan bahwa reshuffle menyentuh sektor ekonomi, sosial, hingga isu agama dan wilayah, bukan sekadar kosmetik politik.
Pasca perombakan ini, Kabinet Kerajaan Perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim kini berjumlah 65 posisi, terdiri dari 28 menteri—termasuk Perdana Menteri dan dua Wakil Perdana Menteri—serta 37 wakil menteri. Ukuran kabinet yang relatif besar ini mencerminkan karakter pemerintahan koalisi lintas partai. Di satu sisi, struktur tersebut memberi ruang representasi politik yang luas; di sisi lain, ia kerap dikritik sebagai tidak efisien dan berpotensi memperlambat pengambilan keputusan.
Merito dan Nepo
Seiring dengan itu, perdebatan lama kembali mencuat: apakah kabinet Anwar Ibrahim benar-benar berbasis meritokrasi atau masih sarat kompromi politik dan kekerabatan. Dari sisi merit, Anwar memperoleh apresiasi atas penunjukan figur seperti Johari Ghani yang memiliki latar belakang kuat di bidang ekonomi dan bisnis. Promosi Akmal Nasrullah dan Steven Sim juga dinilai sebagai penghargaan atas kinerja mereka sebelumnya. Bahkan, penunjukan akademisi seperti Dr. Zulkifli Hasan dipandang sebagai upaya menempatkan keahlian pada sektor yang sensitif dan strategis.
Namun, kritik nepotisme tetap tidak terhindarkan. Sorotan publik tertuju pada Dr. Mohamad Taufiq Johari, yang memiliki hubungan keluarga dengan tokoh senior dan sekutu dekat Anwar. Selain itu, sebagian analis menilai reshuffle ini juga merupakan bagian dari akomodasi politik untuk menjaga keseimbangan kekuatan partai-partai koalisi seperti UMNO dan DAP, sehingga pertimbangan stabilitas politik kerap berjalan beriringan dengan pertimbangan kapasitas individu.
Secara umum, kabinet baru ini dipandang sebagai upaya Anwar untuk “memperbaiki mesin” pemerintahan yang sempat tersendat. Harapan besar disematkan pada tim ekonomi baru agar lebih agresif menarik investasi dan merespons keresahan publik terkait lapangan kerja serta harga kebutuhan pokok. Meski demikian, tantangan tetap besar. Beberapa pergeseran menteri dipersepsikan lebih sebagai penyesuaian strategi komunikasi ketimbang solusi substantif atas masalah struktural.(*)
BACA JUGA: Malaysia akan Melarang Penggunaan Medsos untuk Anak di Bawah 16 Tahun Tahun Depan
