Jawaban Anies masuk akal. “Hasil penelitian itu tidak akan pernah sampai kepada pejabat yang berkuasa. Kalau aksi langsung terlihat hasilnya,” kata Anies. Sampai sekarang persoalan kita selalu seperti itu. Tulisan para aktivis, pengamat dan pakar, betapa pun mencerahkannya, hampir tidak pernah sampai kepada pembuat keputusan. Ide-ide yang cemerlang dan mencerahkan dalam tulisan tersebut tidak mampu menjadi pertimbangan utuk menciptakan perubahan.
Oleh : Prof Ana Nadhya Abrar*
JERNIH–Suatu hari di bulan Agustus 2009. Saya menemani Gusti, seorang wartawan Kabar UGM, yang sedang mewawancari Anies Baswedan. Saat itu, Anies menjadi Rektor Universitas Paramadina. Dia dianggap Gusti sebagai salah seorang lulusan UGM yang berhasil memajukan masyarakat. Sementara saya menjadi editor buku berjudul Jurus Lulusan UGM Memajukan Masyarakat. Dalam posisi ini, saya menyunting hasil wawancara Gusti dengan Anies Baswedan.
Ketika Anies menjawab sebuah pertanyaan Gusti, saya tertegun. Soalnya, jawaban Anies tidak umum. Katanya, “Daripada repot melakukan penelitian, lebih baik melakukan aksi.” Saya mau bertanya tentang argumentasi Anies di balik pernyataan itu. Namun, Gusti sudah lebih dulu bertanya.
Jawaban Anies masuk akal. “Hasil penelitian itu tidak akan pernah sampai kepada pejabat yang berkuasa. Kalau aksi langsung terlihat hasilnya,” kata Anies.
Sampai sekarang persoalan kita selalu seperti itu. Tulisan para aktivis, pengamat dan pakar, betapa pun mencerahkannya, hampir tidak pernah sampai kepada pembuat keputusan. Ide-ide yang cemerlang dan mencerahkan dalam tulisan tersebut tidak mampu menjadi pertimbangan utuk menciptakan perubahan.
Maka penulis mesti punya kenalan orang dalam (ordal). Lewat perkenalan itu, lama-kelamaan tentu mereka akrab. Kalau sudah akrab, tentu mereka bisa menyodorkan tulisannya kepada pembuat kebijakan.
Para cendikiawan mengerti kondisi itu. Mereka pun berusaha mencari ordal. Namun, tidak mudah. Akhirnya rasionalitas yang dibawa oleh tulisannya terselubung. Diselubungi oleh ketiadaan relasi ordal.
Hampir tujuh tahun kemudian, persisnya 27 Februari 2026, Ketua BEM UGM,Tiyo Ardianto, menyampaikan pernyataannya kepada media. Pernyataan itu terkait dengan penolakannya bertemu dengan Presiden Prabowo. Ya, Tiyo menolak pertemuan tertutup antara dirinya dengan Presiden Prabowo.
Saya kaget. Kok berani-beraninya Tiyo menolak pertemuan pribadi dengan Presiden Prabowo! Namun, ketika membaca alasannya, saya mengangguk setuju. Tiyo khawatir realitas di lapangan tidak akan tersampaikan secara utuh jika komunikasi dilakukan secara privat (Radar Madiun, 27 Februari 2026).
Kecuali itu, Tiyo khawatir, adanya ketidakpekaan di lingkaran kekuasaan Presiden Prabowo. Kondisi ini menjadikan suara-suara kritis tak sepenuhnya tersampaikan. Dari sinilah Tiyo kemudian berujar, pemimpin negara membutuhkan akses informasi yang beragam dan jujur agar kebijakan yang diambil tepat sasaran (Radar Madiun, 27 Februari 2026).
Dalam keadaan begini, suara-suara kritis yang bisa membangun rasionalitas juga terselubung. Diselubungi oleh lingkaran dalam (inner circle) kekuasaan. Sampai di sini, tentu muncul pertanyaan, apakah rasionalitas itu hanya diselubungi oleh dua kondisi di atas?
Oh, tidak. Ada satu lagi. Lupa. Lihatlah sudah banyak suara yang mendorong agar Presiden Prabowo memberhentikan Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri. Suara itu disampaikan beberapa tokoh yang diundang menghadap Presiden Prabowo di Istana Negara maupun di kediamannya. Namun, Presiden Prabowo tak melakukannya. Dia lupa dengan ide itu.
Lalu soal reformasi Polri. Presiden Prabowo belum juga meminta hasil Keputusan Komisi Percepatan Reformasi Polri. Dia lupa kalau komisi itu sudah selesai bekerja dan menghasilkan kemungkinan-kemungkinan yang akan dipilih oleh Presiden Prabowo.
Mengapa lupa? Saya tidak tahu persis. Bisa saja Presiden Prabowo menemukan “permainan” yang mengasyikkan dalam berinteraksi dengan dunia internasional. Soalnya, beberapa hari terakhir ini dia berada di luar negeri.
Salahkah Presiden Prabowo lupa? Tidak. Sebagai manusia biasa, wajar dia lupa. “Manusia itu tempatnya salah dan lupa”, demikian penegasan salah satu sabda Nabi Muhammad saw.
Lalu, apa yang harus kita lakukan? Berdoa agar Presiden Prabowo tidak lupa dengan janjinya kepada para tokoh yang menyambanginya. Setelah itu?
Kita sampaikan dua usulan, pertama, Presiden Prabowo perlu meyakinkan dirinya, proses pengambil keputusannya memenuhi unsur rasionalitas. Sudah berpikir logis, objektif dan berorientasi pada pemenuhan kepentingan orang banyak.
Kedua, Presiden Prabowo perlu pula meyakinkan dirinya mengetahui semua fakta tentang berbagai aspek dari sebuah masalah yang dihadapi masyarakat.
Apakah ini berarti saya menasihati Presiden Prabowo? Oh, tentu saja tidak. Saya hanya ingin berkontribusi membangun rasionalitas pengguna jernih.co. [ ]
*Guru Besar Jurnalisme UGM
