Pembelian senjata melonjak—hari ini, diperkirakan 80 juta orang Amerika memiliki senjata. Pada Desember lalu, seorang anak laki-laki berusia tiga belas tahun yang paham teknologi di Georgia, yang memesan peralatan ‘senjata hantu’ dan kemudian merakitnya di rumah untuk dijual, secara tidak sengaja menembak dan membunuh saudara perempuannya yang berusia empat belas tahun.
Oleh : David Rohde
JERNIH–Hanya beberapa minggu setelah menjabat sebagai Walikota New York, Eric Adams menghadapi tantangan politik dan kebijakan publik yang menjengkelkan walikota Demokrat di seluruh negeri—dan tentu Presiden Joe Biden.
Kekerasan senjata api di Amerika Serikat berada pada rekor tertinggi, dan Demokrat berada di bawah tekanan kuat untuk menurunkan kejahatan kekerasan senjata api sambil juga mengekang penyalahgunaan kekerasan oleh polisi. Lebih dari dua pertiga kota terbesar di negara itu, termasuk tiga kota terbesar—New York, Los Angeles, dan Chicago—mengalami peningkatan kasus pembunuhan pada tahun 2021, kelanjutan dari lonjakan kekerasan yang diharapkan beberapa pejabat akan memudar seiring penyebaran virus corona. Sebaliknya, pembunuhan juga meningkat di kota-kota kecil, seperti Albuquerque, Austin, Columbus, Louisville, Nashville, Rochester, dan Tucson.
Secara keseluruhan, lebih dari dua puluh ribu orang terbunuh oleh kekerasan senjata pada tahun 2021—meningkat dari rekor jumlah yang ditetapkan pada tahun 2020, ketika pembunuhan melonjak sekitar tiga puluh persen dari tahun sebelumnya, lompatan satu tahun terbesar sejak FBI mulai menerbitkan angka-angka di tahun 1960-an.
Seperti yang telah terjadi selama beberapa dekade, sebagian besar dari mereka yang terbunuh adalah pemuda kulit berwarna yang tinggal di komunitas berpenghasilan rendah. Tetapi orang Amerika juga sekarat dalam konfrontasi atas tempat parkir, atau karena sesuatu yang mereka tulis di media sosial. Orang kebanyakan, banyak dari mereka anak-anak, juga terbunuh atau terluka dalam jumlah yang meningkat.
Penerimaan pasien penembakan di rumah sakit anak meningkat di beberapa kota, dengan peningkatan tiga ratus persen di Hartford, Connecticut, dan kenaikan lima puluh persen di Houston. Petugas polisi juga tewas, dengan enam puluh satu petugas tewas oleh senjata api pada tahun 2021, meningkat 36 persen dari tahun 2020. (Pembunuh nomor 1 pejabat penegak hukum tahun lalu adalah covid, yang menewaskan tiga ratus dan satu perwira, peningkatan enam puluh lima persen dari tahun 2020.)
Pandemi juga membatasi persidangan, dengan juri sering kali tidak dapat bertemu. Dan pembelian senjata melonjak—hari ini, diperkirakan 80 juta orang Amerika memiliki senjata.
Selama bulan pertama tugas Walikota Adams, seorang pria dengan riwayat masalah kesehatan mental mendorong Michelle Go, seorang wanita berusia empat puluh tahun, di depan kereta bawah tanah di stasiun kereta bawah tanah Times Square, yang tentu membunuhnya; seorang bayi berusia sebelas bulan tertembak di pipinya oleh peluru nyasar saat duduk di mobil yang diparkir bersama ibunya di Bronx; dan Kristal Bayron-Nieves, seorang kasir berusia 19 tahun di Burger King, ditembak mati ketika dia berusaha membuka registernya selama proses perampokan yang gagal di East Harlem.
Petugas polisi terluka dalam insiden terpisah di Bronx dan di Staten Island. Tapi itu adalah seruan yang tampaknya rutin untuk gangguan domestik di Harlem pada Jumat malam, yang menghadirkan tantangan terbesar sejauh ini bagi Adams dalam masa jabatannya yang singkat.
Jason Rivera, seorang perwira polisi berusia dua puluh dua tahun, dan Wilbert Mora, seorang perwira berusia dua puluh tujuh tahun, terluka parah oleh seorang pria yang memegang pistol Glock dengan magasin berkapasitas tinggi. Pistol itu telah dicuri dari pemiliknya di Baltimore, pada 2017. Pria bersenjata itu, yang ditembak petugas ketiga, mati karena luka-lukanya.
“Ini adalah kota kami melawan para pembunuh,” kata Adams, yang juga pensiunan kapten polisi, saat konferensi pers di lokasi penembakan. “Ini bukan serangan terhadap tiga perwira pemberani. Ini adalah serangan terhadap kota New York.”
Pada hari Senin, Adams, seorang Demokrat yang berkampanye dengan janji untuk mengurangi kejahatan, meluncurkan “Blueprint to End Gun Violence” yang mencakup pembenahan unit polisi anti-kejahatan yang telah dibubarkan oleh Pemerintahan Walikota Bill de Blasio pada tahun 2020, setelah berminggu-minggu protes terhadap kebrutalan polisi setelah pembunuhan George Floyd, di Minneapolis.
Kaum progresif segera mengkritik Adams karena membawa kembali unit-unit tersebut, yang telah dikritik karena menggunakan taktik kasar di komunitas kulit berwarna, memperkirakan bahwa langkah tersebut akan meningkatkan ketegangan antara komunitas tersebut dan polisi. Adams juga menyerukan perubahan undang-undang negara bagian seputar jaminan bagi terdakwa yang dianggap berbahaya dan usia minimum seseorang dapat dituntut sebagai orang dewasa.
Adams, dalam sebuah wawancara di televisi lokal pada hari Selasa, menepis kritik dari kaum progresif dan mengatakan bahwa dia telah berjanji kepada para pemilih bahwa dia akan menindak senjata ilegal.
“Rakyat kota ini memilih saya sebagai walikota,” katanya. “Apa yang saya yakini telah terjadi di kota dan negara ini adalah bahwa media sosial yang cerdas, yang paling keras, tubuh itu, telah benar-benar membajak narasi. Orang-orang ingin aman dan mereka tidak percaya orang-orang yang membawa senjata harus kembali ke jalan-jalan kami.”
Walikota Demokrat di seluruh negeri—dan pemerintahan Biden—juga mengumumkan strategi baru. Tahun lalu, Presiden Biden dan Jaksa Agung Merrick Garland meluncurkan inisiatif Departemen Kehakiman untuk mengurangi kejahatan kekerasan dengan memperlambat penyebaran senjata ilegal.
Departemen tersebut telah menciptakan lima pasukan penyerang regional untuk menargetkan koridor perdagangan senjata, mengharuskan kantor Kejaksaan AS untuk memperbarui dan meningkatkan strategi bersama dengan penegak hukum lokal yang disesuaikan dengan wilayah tertentu, dan memberikan sekitar 750 juta dolar AS dalam bentuk hibah untuk mengurangi kejahatan dengan kekerasan.
Beberapa jam sebelum pembunuhan perwira polisi muda di New York, dalam pidatonya di Konferensi Wali Kota AS, Garland mengumumkan bahwa pemerintah Biden meminta satu miliar dolar dari Kongres untuk tambahan dana hibah kepolisian kepada masyarakat.
“Sementara banyak tantangan keselamatan publik yang dihadapi, kota-kota kita membutuhkan pendekatan yang unik dan disesuaikan, kekerasan senjata adalah tantangan universal dan menuntut tindakan komprehensif,” kata Garland.
Perdagangan senjata api di Interstate 95, dengan undang-undang kontrol senjata yang lebih longgar ke New York dan kota-kota besar di Timur Laut lainnya, di mana perdagangan itu begitu menguntungkan, telah menjadi begitu umum sehingga pejabat penegak hukum menyebut jalan raya itu sebagai “Jalur Pipa Besi.” Biden dan Garland juga mengumumkan tindakan keras terhadap “senjata hantu”—senjata api yang sulit dilacak yang sering dibeli secara online dan dikirim dalam suku cadang yang dapat dirakit setelah pengiriman.
Mereka mengusulkan perubahan aturan yang akan menghilangkan celah dalam peraturan federal, yang memungkinkan suku cadang senjata api tertentu diproduksi tanpa nomor seri karena secara hukum bukan senjata api sebelum dirakit. Siapa pun yang secara hukum dilarang membeli senjata api dapat memesan perlengkapan senjata hantu secara online karena pemeriksaan latar belakang tidak diperlukan untuk pembelian. Pada bulan Desember, seorang anak laki-laki berusia tiga belas tahun yang paham teknologi di Georgia, yang memesan peralatan senjata hantu dan kemudian merakit senjata di rumah dan menjualnya, secara tidak sengaja menembak dan membunuh saudara perempuannya yang berusia empat belas tahun.
Pejabat terpilih dari Partai Republik menggambarkan negara yang kini berada di bawah Biden dan walikota-walikota kota besar Demokrat itu tanpa hukum—sebagian besar mereka mencemooh tindakan semacam itu. Upaya untuk “menggunduli” departemen kepolisian sebagian besar terhenti, tetapi kaum konservatif terus menyoroti masalah ini sebagai bukti bahwa Demokrat bersikap lunak terhadap kejahatan. Beberapa anggota parlemen sayap kanan di negara bagian yang dikuasai Partai Republik melangkah lebih jauh, menolak untuk berpartisipasi dalam upaya federal untuk melacak senjata ilegal yang digunakan dalam kejahatan.
Tahun lalu, legislatif negara bagian yang dikendalikan Partai Republik di Missouri mengesahkan undang-undang yang melarang pejabat penegak hukum setempat untuk berpartisipasi dalam program federal yang melakukannya. Undang-undang itu adalah bagian dari gerakan “Perlindungan Amandemen Kedua” yang dipimpin oleh aktivis konservatif yang, menurut New York Times, menuntut agar pemerintah negara bagian yang dikendalikan Partai Republik bertindak lebih agresif dengan menentang pemerintah federal yang dikendalikan Demokrat, dalam masalah perang budaya, seperti aborsi, hak suara, dan hak senjata.
Lisa Monaco, wakil Jaksa Agung, mengatakan bahwa departemennya mengajukan pernyataan minat yang mendukung gugatan yang diajukan oleh kota St. Louis yang menantang konstitusionalitas undang-undang Missouri, yang telah mengakibatkan setidaknya selusin petugas di seluruh negara bagian menolak untuk berpartisipasi dalam program pelacakan senjata federal.
“Fokus kami, fokus saya adalah: apa dampaknya terhadap kemampuan kami untuk benar-benar melakukan tugas penegakan hukum, untuk melakukan tugas melindungi masyarakat?” kata Monako kepada saya. “Kami telah melihat kemunduran dari partisipasi di gugus tugas kami, hal-hal seperti Gugus Tugas ATF, dan memberikan informasi, menyediakan senjata untuk kita lacak.”
Monaco mengatakan bahwa pendekatan pemerintahan Biden berpusat pada identifikasi penyelundup senjata dan pelanggar berulang yang merupakan sumber utama kekerasan senjata, serta bekerja sama dengan anggota masyarakat dan penegak hukum setempat. Ditanya tentang prioritas untuk meningkatkan penangkapan, sebuah strategi yang digembar-gemborkan oleh beberapa Republikan, Monaco menolak mengomentari upaya dan pendekatan dari pemerintahan sebelumnya.
“Apa yang menjadi fokus kami adalah mengatasi penyebab paling signifikan dari kejahatan kekerasan,” katanya. “Pelanggar berulang, perdagangan senjata, dan kekerasan senjata dan melakukannya dengan komunitas.”
Apapun, kejahatan tampaknya menjadi kerentanan politik yang berkembang untuk Gedung Putih. Jajak pendapat bulan Desember yang digelar ABC News dan Ipsos menemukan menurunnya kepercayaan dalam penanganan kejahatan oleh Biden, dengan hanya 36 persen dari mereka yang disurvei menyetujui, turun dari 43 persen pada Oktober lalu. Persetujuan atas penanganannya terhadap kekerasan senjata bahkan lebih rendah: 32 persen, turun dari 39 persen di bulan Oktober. Hanya satu dari empat kalangan Independen mengatakan bahwa mereka mendukung tanggapan Biden terhadap kekerasan senjata.
Seorang pejabat Departemen Kehakiman berharap bahwa, ketika dampak pandemi mulai mereda, beberapa faktor yang kemungkinan berkontribusi pada peningkatan kekerasan senjata—lebih sedikit pengadilan kriminal, penutupan sekolah, dan berkurangnya akses ke perawatan narkoba—akan berakhir juga. Mereka mengatakan dampak covid-19 “tidak dapat dilebih-lebihkan.”
“Itu menghapus dukungan sosial—antara lain pertemuan, perawatan obat-obatan, perawatan kesehatan mental secara langsung. Anak-anak tidak lagi bersekolah,” kata pejabat itu. “Sistem peradilan pidana di semua tingkatan sangat dipengaruhi oleh pandemi.”
Sejumlah kecil kota yang dikuasai Demokrat—termasuk Dallas, Boston, dan Charlotte, Carolina Utara—mengalami penurunan tingkat pembunuhan pada tahun 2021. Dan, di St. Louis, yang memiliki tingkat pembunuhan terburuk di negara ini pada tahun 2020, angka pembunuhan menurun sebesar 25 persen pada tahun 2021. Para kriminolog mengatakan terlalu dini untuk mengatakan strategi mana yang terbukti efektif di kota-kota tersebut, tetapi pekan lalu Washington Post melaporkan bahwa beberapa pendekatan menunjukkan harapan.
Mengkonsentrasikan upaya polisi pada kelompok kriminal paling aktif dan individu yang tampaknya memicu pembunuhan tampaknya berdampak. Departemen kepolisian yang menganut transparansi dan berinvestasi secara signifikan dalam upaya meningkatkan hubungan dengan masyarakat setempat juga tampaknya mendapatkan lebih banyak kerja sama dari masyarakat.
Walikota Adams, ketika dia menguraikan rencananya pada hari Senin, mencatat bahwa tindakan segera diperlukan. “Saya ingin memperjelas: ini bukan hanya rencana untuk masa depan—ini adalah rencana untuk saat ini,” katanya. “Kekerasan senjata adalah krisis yang hidup di masyarakat kita. Tidak ada waktu untuk menunggu.”
Perpecahan tetap ada di dalam dan di antara pihak-pihak tentang bagaimana mengekang kekerasan senjata. Tetapi seperti yang dikatakan Adams, ini adalah krisis di masyarakat—yang merenggut rekor jumlah nyawa orang Amerika. Dan, seperti halnya covid, kegagalan untuk mengatasinya secara agresif akan memiliki konsekuensi politik. [The New Yorker]
David Rohde adalah editor eksekutif newyorker.com. Bukunya yang terbaru adalah “In Deep: The FBI, the CIA, and the Truth about America’s ‘Deep State.’”
