Israel saat ini mengalami salah satu krisis domestik terbesar dalam 75 tahun sejarahnya, sebagai akibat dari undang-undang baru yang didorong melalui parlemen sangat pro-pemerintah tapi anti-rakyat, yang bertujuan membatasi kekuasaan peradilan negara tersebut. “Ini adalah perubahan rezim, secara hukum mengubah Israel menjadi kediktatoran,” kata Nadav Argaman, mantan direktur dinas keamanan Shin Bet
JERNIH–Israel saat ini mengalami salah satu krisis domestik terbesar dalam 75 tahun sejarahnya, sebagai akibat dari undang-undang baru yang didorong melalui parlemen sangat pro-pemerintah tapi anti-rakyat, yang bertujuan membatasi kekuasaan peradilan negara tersebut.
Pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah menjadikan perombakan yudisial sebagai prioritas sejak mulai menjabat awal tahun ini. Sayap kanan di Israel telah lama mengeluh tentang kemampuan peradilan untuk menolak RUU yang disahkan oleh Knesset, mengklaim bahwa itu memiliki bias sayap kiri dan terlalu bersedia untuk mendukung hak minoritas atas mayoritas.
Kaum liberal dan kiri di Israel, sebaliknya, sering melihat peradilan sebagai benteng terakhir melawan perubahan yang semakin otoriter dan teokratis dalam politik negara itu.
Perubahan yang diusulkan telah memicu protes selama berminggu-minggu di dalam dan di luar Israel, dengan para mantan pejabat mengklaim negara itu tergelincir ke dalam “kediktatoran”.
Media yang selama ini konsen menyoroti masalah Palestina-Israel, Middle East Eye, melihat mengapa hal itu terjadi dan bagaimana proposal untuk mereformasi peradilan telah mendorong Israel ke tubir jurang kehancuran negara itu:
Mengapa undang-undang itu diusulkan?
Peradilan Israel, dan khususnya Mahkamah Agung, telah lama menjadi bête noire sayap kanan Israel. Berulang kali, pengadilan telah membatalkan undang-undang dan keputusan yang telah diajukan oleh anggota parlemen sayap kanan, mengklaim bahwa itu tidak konstitusional.
Contoh baru-baru ini termasuk membatalkan keputusan Komite Pemilihan Pusat Israel untuk melarang partai politik Palestina Balad, membatalkan larangan terhadap aktivis sayap kiri Amerika, membatalkan undang-undang yang melegalkan pemukiman ilegal di Tepi Barat yang diduduki, dan memutuskan mendukung melanjutkan pemenjaraan tersangka pelaku seks anak setelah pemerintah dituduh menghalangi kasusnya.
Dengan demikian, banyak orang di sayap kanan politik Israel menganggap pengurangan kekuasaan pengadilan sebagai hal yang penting untuk memajukan agenda politik mereka.
Selain itu, Netanyahu saat ini tengah diadili karena korupsi, dan meskipun dia menyangkal memiliki motif tersembunyi untuk undang-undang tersebut, banyak kritikus melihatnya sebagai cara baginya untuk mencegah pemenjaraannya.
Pengesahan pada Kamis lalu adalah tindakan yang akan mencegah Mahkamah Agung mempertimbangkan permintaan untuk menyatakan dia tidak layak menjabat, tampaknya mendukung kekhawatiran ini.
Apa undang-undang yang diusulkan?
Ada berbagai tindakan yang saat ini sedang diusulkan oleh pemerintah, beberapa di antaranya telah berubah sejak awalnya diajukan. Inti dari undang-undang tersebut adalah proposal yang ditujukan untuk mengakhiri atau membatasi kemampuan Mahkamah Agung untuk membatalkan keputusan yang dibuat oleh parlemen.
Mungkin tindakan yang paling diperdebatkan adalah mengizinkan mayoritas di Knesset–61 anggota parlemen dari 120-– kekuatan untuk mengembalikan undang-undang yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung.
Hal ini membuat khawatir para kritikus, yang mengatakan bahwa bahkan undang-undang yang ditemukan melanggar Undang-Undang Dasar Israel–hal yang paling dekat dengan konstitusi negara itu–masih dapat disahkan, yang akan memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada siapa pun yang berada di pemerintahan.
Unsur kontroversial lain dari undang-undang tersebut adalah usulan perubahan susunan panel yang memilih hakim untuk pengadilan Israel.
Saat ini, Panitia Seleksi Yudisial terdiri dari sembilan anggota, dan pengangkatan seorang hakim untuk pengadilan–selain Mahkamah Agung–memerlukan mayoritas sederhana dari anggota panitia yang hadir, asalkan tidak kurang dari tujuh anggota berpartisipasi dalam pemungutan suara.
Sedangkan pengangkatan ke Mahkamah Agung membutuhkan dukungan tujuh dari sembilan anggota panitia. Kesembilan anggota yang hadir saat ini antara lain ketua Mahkamah Agung, dua hakim agung lainnya yang dipilih oleh hakim agung, menteri kehakiman, menteri kabinet lainnya; dua anggota Knesset yang dipilih oleh Knesset, dan dua anggota Asosiasi Pengacara Israel.
Di mata pemerintah, keseimbangan ini memberikan terlalu banyak kekuasaan kepada pejabat yang tidak terpilih.
Akibatnya, pemerintah awalnya mengusulkan perubahan sehingga panel tersebut akan mencakup tiga menteri kabinet, dua anggota parlemen koalisi, dan dua tokoh masyarakat yang dipilih oleh pemerintah, yang berarti mayoritas suara 7-4 untuk anggota pro-pemerintah.
Namun, mengikuti tekanan dari AS, perubahan dilakukan pada RUU yang sekarang membayangkan panel terdiri dari tiga menteri kabinet, tiga anggota parlemen koalisi, tiga hakim, dan dua anggota parlemen oposisi, sebagai gantinya memberikan mayoritas suara 6-5.
Netanyahu awalnya tampaknya akan meratifikasi “paket reformasi” pada saat parlemen memasuki masa reses pada 2 April. Tetapi mengikuti tekanan AS, “paket reformasi” akan ditangguhkan sampai parlemen bersidang kembali pada 30 April, dengan pengecualian undang-undang panel yudisial.
Mengapa warga Israel marah?
Israel secara teratur suka membual bahwa itu adalah satu-satunya negara demokrasi di Timur Tengah. Sebagian besar dari persepsi diri ini berasal dari memiliki peradilan yang independen. Hal ini, setidaknya bagi warga Israel, dipandang sebagai sesuatu yang melindungi kebebasan sipil negara dan memastikan pemisahan kekuasaan.
Rancangan undang-undang yang diusulkan telah menentang hal ini, dan sebagai akibatnya, menimbulkan kekhawatiran di seluruh negeri. Sementara sebagian besar oposisi berasal dari partai dan aktivis kiri-tengah, banyak mantan politisi dan pejabat sayap kanan dan mapan juga mengkritik keras rencana tersebut.
Sejumlah mantan pejabat intelijen senior telah memperingatkan bahwa negara sedang meluncur ke arah “kediktatoran”, mengutip reformasi peradilan sebagai langkah besar di sepanjang jalan itu. “Ini adalah perubahan rezim, secara hukum mengubah Israel menjadi kediktatoran. Itulah yang terjadi,” kata Nadav Argaman, mantan direktur dinas keamanan Shin Bet, berbicara kepada media Israel pekan lalu.
Sebelumnya pada bulan Maret, mantan kepala Mossad, Danny Yatom, juga memperingatkan bahwa negara itu menghadapi “kediktatoran”, sementara Haaretz mewawancarai seorang mantan tentara elit yang mengungkapkan keprihatinan serupa.
Sejauh ini protes telah terjadi 11 minggu berturut-turut, menentang undang-undang tersebut, dengan ribuan orang membanjiri jalan-jalan Tel Aviv, Haifa, Yerusalem, dan kota-kota lain menentang perubahan tersebut. Banyak yang mengklaim perombakan peradilan merupakan “kudeta”.
Tokoh politik senior juga bergabung dalam protes. Pemimpin oposisi Yair Lapid berbicara kepada pengunjuk rasa di kota Ashdod pekan lalu, memperingatkan bahwa pemerintah ingin “menjalankan undang-undang dan mengubah Israel menjadi negara yang tidak demokratis”.
Apa reaksi internasional?
Banyak sekutu tradisional Israel telah mengkritik undang-undang yang diusulkan dan menyerukan kompromi atau agar proposal dihapuskan seluruhnya. Presiden Prancis Emmanuel Macron memperingatkan Netanyahu bahwa Israel berisiko “memutuskan” dirinya dari demokrasi dengan undang-undang tersebut.
Sementara Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan dia memiliki “keprihatinan besar” dan bahwa peradilan adalah “kebaikan demokrasi yang tinggi”.
Pada hari Minggu, Presiden AS Joe Biden mengatakan kepada Netanyahu – yang, tidak seperti di masa lalu, belum diundang ke Gedung Putih sejak pemilihannya kembali – bahwa nilai-nilai demokrasi adalah ciri khas hubungan AS-Israel dan dia mendukung menemukan kompromi atas undang-undang.
Sebaliknya, bagaimanapun, Inggris telah meloloskan perjanjian perdagangan dan keamanan baru dengan Israel dan menyambut Netanyahu ke London minggu ini. [Middle East Eye]
