Ini dia sosok di balik pemerintah Israel yang paling doyan membuat kekacauan. Radikal dan brutal. Inilah potret pemerintah Netanyahu yang buruk bagi dunia.
WWW.JERNIH.CO – Di panggung politik Timur Tengah yang penuh gejolak, nama Itamar Ben-Gvir muncul sebagai sosok yang paling memecah belah sekaligus berpengaruh dalam sejarah modern Israel. Sebagai Menteri Keamanan Nasional, ia adalah simbol kebangkitan sayap kanan ekstrem yang membawa ideologi ultranasionalis dari pinggiran jalanan ke pusat pengambilan keputusan di Yerusalem.
Lahir pada tahun 1976 dari keluarga Yahudi asal Irak, Ben-Gvir tumbuh besar di lingkungan yang sangat terpapar ideologi Kahanisme—sebuah gerakan rasis anti-Arab yang didirikan oleh Rabi Meir Kahane. Sejak remaja, Ben-Gvir sudah akrab dengan dunia aktivisme radikal.
Namanya pertama kali mencuat secara internasional pada tahun 1995, ketika ia terekam kamera memegang hiasan mobil Cadillac milik Perdana Menteri Yitzhak Rabin sambil berkata, “Kami berhasil mendapatkan mobilnya, dan kami akan mendapatkan dia [Rabin] juga.” Beberapa minggu kemudian, Rabin dibunuh oleh seorang ekstremis Yahudi.
Kiprahnya sebagai pengacara juga tidak kalah kontroversial. Ia kerap membela pemukim Yahudi yang didakwa melakukan kekerasan terhadap warga Palestina atau menyerang militer Israel sendiri. Sebelum menjabat menteri, Ben-Gvir dilaporkan telah menghadapi lebih dari 50 dakwaan terkait hasutan kebencian dan rasisme, dengan beberapa hukuman yang dijatuhkan kepadanya.
Salah satu kebijakan belakangan ini Ben-Gvir yang paling menyita perhatian dunia adalah ambisinya untuk mempersenjatai warga sipil Israel secara massal. Sejak menjabat, ia telah mempermudah proses perizinan senjata api bagi puluhan ribu warga Yahudi.
Ben-Gvir berargumen bahwa polisi dan militer tidak bisa berada di mana-mana setiap saat. Dengan mempersenjatai warga, ia mengklaim bahwa “warga sipil yang bersenjata adalah garis pertahanan pertama” dalam menghadapi serangan teror.
Peristiwa serangan Hamas pada akhir 2023 menjadi momentum baginya untuk mempercepat distribusi senjata. Ia memanfaatkannya untuk melegitimasi pembentukan unit-unit “keamanan sipil” di berbagai kota.
BACA JUGA: Menteri Israel Ben-Gvir Kabur Setelah Dilempari Batu dan Diusir Warga Suku Badui di Negev
Ia percaya bahwa masyarakat yang bersenjata akan memberikan tekanan psikologis kepada kelompok-kelompok militan Palestina, meskipun para kritikus menilai hal ini justru memicu “perang saudara” dan kekerasan tanpa hukum.
Kiprah Ben-Gvir di pemerintahan ditandai dengan serangkaian tindakan yang dianggap provokatif oleh komunitas internasional. Ben-Gvir berulang kali memimpin kunjungan ke kompleks Masjid Al-Aqsa (Temple Mount) dan menyatakan dukungannya agar umat Yahudi diperbolehkan berdoa di sana. Tindakan ini dianggap melanggar kesepakatan sejarah dan sering kali memicu kerusuhan besar. Sebuah pelanggaran status quo Masjid Al-Aqsa.
Ia secara terbuka menyatakan bahwa hak hidup dan pergerakan warga Yahudi di Tepi Barat lebih penting daripada hak warga Palestina. Pernyataan ini memperkuat tuduhan internasional bahwa Israel menerapkan sistem apartheid di wilayah pendudukan.
Dalam konflik Gaza, ia menjadi suara paling vokal yang menentang kesepakatan gencatan senjata. Ia bahkan sempat mengancam akan membubarkan pemerintahan koalisi Netanyahu jika kesepakatan damai yang “merugikan Israel” disetujui.
Ben-Gvir terus mendesak pengesahan undang-undang hukuman mati bagi warga Palestina yang didakwa melakukan aksi teror, sebuah langkah yang sangat jarang dilakukan dalam sistem hukum Israel.
Keterlibatan Ben-Gvir dalam kabinet telah mengubah wajah diplomasi Israel. Banyak negara Barat, termasuk sekutu terdekat seperti Amerika Serikat, menyatakan kegelisahan mereka terhadap pengaruhnya. Bagi pendukungnya, ia adalah pahlawan yang berani menjaga keamanan nasional. Namun bagi lawan politiknya dan komunitas internasional, ia dianggap sebagai “provokator” yang menyulut api di tengah padang rumput yang kering.
Kepemimpinan Ben-Gvir menunjukkan pergeseran fundamental dalam politik Israel: dari upaya mencapai solusi dua negara menuju konsolidasi kekuasaan penuh atas wilayah pendudukan, yang sering kali mengabaikan norma-norma demokrasi internasional demi visi nasionalisme yang kaku.(*)
BACA JUGA: Menteri Kepolisian Israel Ben Gvir: Hamas Belum Terkalahkan dalam 73 Hari Pertempuran
