Belum genap setahun menjabat periode kedua, Wali Kota Madiun Maidi harus berhadapan dengan KPK. OTT ini menambah daftar kepala daerah hasil Pilkada 2024 yang tumbang oleh dugaan korupsi proyek dan dana CSR.
WWW.JERNIH.CO – Tambah satu lagi daftar walikota yang terjerat OTT. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Wali Kota Madiun, Maidi, pada Senin, 19 Januari 2026. Penangkapan ini kembali menambah daftar kepala daerah yang terjerat kasus hukum di awal tahun 2026.
OTT tersebut dilakukan secara senyap di wilayah Kota Madiun. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan operasi tersebut dan menyampaikan bahwa tim penindakan mengamankan 15 orang dalam kegiatan itu.
“Dari jumlah tersebut, 9 orang, termasuk Wali Kota Madiun, telah dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK,” ujar Budi dalam keterangan resminya.
Dalam OTT tersebut, Maidi diduga terlibat dalam praktik korupsi dengan dua modus utama, yakni; Fee Proyek, berupa dugaan penerimaan setoran dari sejumlah proyek pembangunan di lingkungan Pemerintah Kota Madiun. Dan, dana Corporate Social Responsibility (CSR), berupa dugaan penyalahgunaan atau pemotongan dana CSR dari pihak swasta yang seharusnya dialokasikan untuk kepentingan masyarakat.
KPK juga menyita barang bukti uang tunai senilai ratusan juta rupiah, baik dalam mata uang rupiah maupun asing. Namun demikian, nilai tersebut masih merupakan bukti awal hasil OTT.
“Total nilai suap maupun potensi kerugian negara masih dalam proses penghitungan dan akan diumumkan setelah penetapan status hukum para pihak yang terjaring,” kata Budi.
Maidi merupakan Wali Kota Madiun yang baru saja dilantik untuk periode kedua (2025–2030) pada Februari 2025 lalu. Ia dikenal memiliki latar belakang panjang sebagai birokrat dan pendidik.
Sebelum terjun ke dunia politik, Maidi mengawali karier sebagai Guru Geografi di SMAN 1 Madiun pada 1989, kemudian menjabat Kepala SMAN 2 Madiun, Kepala Dinas Pendidikan, hingga Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Madiun selama sembilan tahun (2009–2018).
Dalam dunia politik, Maidi merupakan kader Partai Gerindra. Pada Pilkada 2024, ia maju dengan dukungan koalisi besar 11 partai politik.
Dari sisi akademik, Maidi tercatat memiliki rekam jejak pendidikan yang panjang. Ia menyandang dua gelar sarjana, yakni Sarjana Pendidikan (S.Pd.) dari IKIP Negeri Madiun (kini UNIPMA) dan Sarjana Hukum (S.H.) dari Universitas Merdeka Madiun.
Pada jenjang magister, ia meraih gelar Magister Manajemen (M.M.) dari STIE-AUB Surakarta serta Magister Pendidikan (M.Pd.) dari Universitas Sebelas Maret (UNS). Pada 2023, ia menyelesaikan pendidikan Doktor (S3) Administrasi Publik di Universitas Terbuka.
Gelar lengkapnya tercatat sebagai Dr. Drs. H. Maidi, S.H., M.M., M.Pd.
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan pada September 2024, Maidi memiliki total kekayaan sebesar Rp18,41 miliar. Kekayaan tersebut didominasi oleh aset tanah dan bangunan senilai Rp16,07 miliar, yang tersebar di Kota Madiun, Magetan, dan Ngawi.
Selain itu, Maidi juga melaporkan kepemilikan sejumlah kendaraan dengan total nilai Rp667 juta, kas dan setara kas sekitar Rp3,3 miliar, serta hutang sebesar Rp1,77 miliar.
LHKPN ini kini menjadi salah satu fokus penyidik KPK untuk mencocokkan profil kekayaan dengan dugaan penerimaan suap yang sedang didalami.
Tren penangkapan kepala daerah oleh KPK kian intensif memasuki periode 2025 hingga awal 2026, yang ditandai dengan jeratan hukum terhadap sejumlah pejabat tinggi mulai dari Bupati Kolaka Timur Abdul Azis atas korupsi RSUD pada Agustus 2025.
Gubernur Riau Abdul Wahid terkait suap infrastruktur di bulan November 2025, hingga rentetan penangkapan di bulan Desember 2025yang menyeret Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya dalam kasus suap-gratifikasi, dan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang atas kasus ijon proyek.
Rentetan ini terus berlanjut hingga Januari 2026 dengan terjaringnya Walikota Madiun Maidi. Maidi bersama 8 orang lainnya telah diterbangkan ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK.(*)
BACA JUGA: Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang Terjerat OTT KPK
