- Kenaikan harga menjelang Ramadan seolah menjadi siklus tahunan, namun kali ini pemerintah dituntut lebih sigap karena gejolak sudah dimulai lebih awal.
- Kemendagri memberikan peringatan keras kepada seluruh Pemda menyoroti anomali di mana harga di daerah penghasil justru ikut naik padahal stok melimpah.
JERNIH – “Pedasnya” harga cabai dan merangkaknya harga komoditas lain mulai mencekik daya beli masyarakat, menciptakan anomali pasar bahkan sebelum tabuh beduk Ramadan terdengar. Fenomena kenaikan harga ini menimbulkan kecemasan harga akan terus melambung menjelang lebaran nanti.
Di Jakarta, harga Cabai Rawit Merah (CRM) telah menembus angka psikologis Rp75.000 hingga Rp90.000 per kilogram untuk kualitas terbaik di Pasar Induk Kramat Jati. Padahal, di tingkat petani Sulawesi Selatan, harga masih berada di angka Rp45.000 per kg. Disparitas harga yang mencolok ini mengindikasikan adanya sumbatan dalam rantai distribusi yang membuat konsumen akhir harus membayar jauh lebih mahal.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, mencoba menenangkan badai kecemasan ini. Ia meyakini harga cabai di Jakarta akan kembali normal dalam satu hingga dua pekan ke depan. Keyakinan ini didasarkan pada strategi “potong kompas” yang akan dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
“Kami akan membeli cabai langsung dan menjualnya kepada pengecer dengan margin keuntungan yang dipatok hanya Rp5.000. Ini cara kita mengendalikan inflasi,” ujar Pramono di Balai Kota (19/2/2026).
Pemerintah Jakarta berencana mendatangkan 2 hingga 3 ton cabai per hari dari Sulawesi Selatan melalui Fasilitas Distribusi Pangan (FDP) Badan Pangan Nasional. Selain intervensi stok, harapan muncul dari faktor alam; sejumlah wilayah produksi seperti Garut, Sumedang, Magelang, hingga Banyuwangi diprakirakan akan memasuki masa panen raya dalam dua minggu ke depan, yang secara otomatis akan menambah suplai dan menekan harga secara bertahap.
Namun, masalah pangan bukan hanya soal Jakarta. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, memberikan peringatan keras kepada seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) di Indonesia. Ia menyoroti adanya anomali di mana harga di daerah penghasil justru ikut naik padahal stok melimpah.
Tomsi mengingatkan para pejabat daerah untuk memiliki empati tinggi terhadap kondisi masyarakat bawah. “Jangan mengukur (kenaikan harga) pakai badan kita. Bagi pejabat, naik sedikit mungkin tidak terasa, tapi bagi rakyat kecil, kenaikan sekecil apa pun itu sangat berat,” tegas Tomsi.
Kemendagri meminta pemerintah pusat hingga daerah untuk melakukan langkah-langkah konkret berikut guna menjaga stabilitas harga nasional. Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Satgas Pangan harus turun langsung ke pasar dan gudang distributor, bukan sekadar memantau dari balik meja. Investigasi mendalam diperlukan untuk mengetahui mengapa harga di tingkat produsen murah namun melonjak di pasar.
Respons cepat juga diperlukan ketika harga komoditas sudah melewati ambang batas Harga Eceran Tertinggi (HET). Pemda harus segera melakukan audit penyebab—apakah karena kelangkaan barang, kendala transportasi, atau ulah spekulan.
Yang juga tidak kalah penting adalah kolaborasi antar-daerah. Daerah yang surplus pangan harus segera dikoneksikan dengan daerah yang defisit melalui skema subsidi transportasi agar biaya logistik tidak membebani harga jual akhir.
Kenaikan harga menjelang Ramadan seolah menjadi siklus tahunan, namun kali ini pemerintah dituntut lebih sigap karena gejolak sudah dimulai lebih awal. Keberhasilan dalam dua minggu ke depan—sebagaimana dijanjikan Gubernur Jakarta—akan menjadi tolok ukur apakah instrumen negara cukup kuat melawan spekulasi pasar.
Disiplin pengawasan dan kemauan keras untuk memangkas rantai distribusi yang terlalu panjang adalah kunci agar piring makan rakyat tetap terisi tanpa harus menguras kantong lebih dalam.
