Para pemimpin Uighur menyuarakan keprihatinan bahwa pihak berwenang Cina akan mencegah Kepala Badan HAM PBB, Michelle Bachelet, melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap dugaan pelanggaran hak asasi, dan sebagai gantinya memberinya tur panggung ‘PR’ dengan akses terbatas.
JERNIH—Para pemimpin kelompok Muslim Cina, Uyghur, mendesak Kepala Badan Hak Asasi Manusia PBB, Michelle Bachelet, untuk tidak menjadi korban aksi ‘PR’—aksi kehumasan– saat perjalanannya ke Cina memasuki fase baru yang rumit pada hari Selasa, dengan kunjungan ke wilayah Xinjiang yang kontroversial.
Saat ini, sebagaimana diberitakan banyak media massa arus utama dunia, Partai Komunis Cina yang berkuasa dituduh menahan lebih dari satu juta orang Uyghur dan minoritas Muslim lainnya di wilayah barat Cina, sebagai bagian dari tindakan keras keamanan selama bertahun-tahun yang oleh Amerika Serikat disebut sebagai “genosida.”
Cina dengan keras membantah tuduhan itu, menyebutnya sebagai “kebohongan abad ini.”
Bachelet diperkirakan akan mengunjungi kota Urumqi dan Kashgar di Xinjiang pada Selasa dan Rabu sebagai bagian dari tur enam hari yang dijalaninya.
“Saya berharap dia juga bisa menanyakan kepada pemerintah Cina tentang keberadaan ibu saya,” kata Jevlan Shirememet, menambahkan bahwa dia tidak dapat menghubungi ibunya selama empat tahun. Pria berusia 31 tahun yang berbasis di Turki itu juga mengatakan dia berharap Bachelet akan menjelajah lebih jauh dari jadwalnya.
“Saya tidak tahu mengapa dia tidak bisa mengunjungi tempat-tempat ini,” katanya kepada AFP.
Nursimangul Abdureshid — warga Uighur lainnya yang tinggal di Turki — mengatakan dirinya tidak terlalu berharap bahwa perjalanan kepala hak asasi PBB itu dapat membawa perubahan.
“Saya meminta mereka untuk mengunjungi korban, seperti anggota keluarga saya, bukan adegan yang sudah disiapkan sebelumnya oleh pemerintah Cina,” katanya kepada AFP.
“Jika tim PBB tidak dapat memiliki akses tak terbatas di Xinjiang, saya tidak akan menerima apa yang disebut laporan mereka.”
Ibu kota regional Urumqi — berpenduduk empat juta — menampung badan-badan pemerintah utama yang diyakini telah mengatur kampanye di seluruh provinsi yang digambarkan Cina sebagai tindakan keras terhadap ekstremisme agama.
Kota itu adalah rumah bagi komunitas Uyghur yang cukup besar dan merupakan tempat bentrokan etnis yang mematikan pada tahun 2009, serta dua serangan teroris pada tahun 2014.
Sementara itu, Kashgar-– rumah bagi 700 ribu Muslim Uighur–– terletak di jantung Uyghur di Xinjiang selatan.
Kota yang merupakan kota Jalur Sutra kuno itu telah menjadi target utama tindakan keras Beijing, kata para peneliti dan aktivis. Pihak keamanan Cina dituduh membekap pusat budaya itu dengan selimut keamanan berteknologi tinggi sambil melibas rumah-rumah dan situs-situs keagamaan Uyghur.
Pinggiran kedua kota dipenuhi dengan apa yang diyakini sebagai kamp penahanan, bagian dari jaringan luas fasilitas yang baru dibangun yang membentang di seluruh provinsi terpencil itu.
Para juru kampanye telah menyuarakan keprihatinan bahwa pihak berwenang Cina akan mencegah Bachelet melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap dugaan pelanggaran hak asasi, dan sebagai gantinya memberinya tur panggung ‘PR’ dengan akses terbatas.
AS mengatakan “sangat prihatin” bahwa Bachelet tidak mendapatkan jaminan tentang apa yang akan dia lihat, menambahkan bahwa dia tidak mungkin mendapatkan gambaran yang “tidak dimanipulasi” tentang situasi hak asasi Cina.
Berbicara di Guangzhou di mana dia bertemu dengan Menteri Luar Negeri Cina, Wang Yi, pada hari Senin, Bachelet mengatakan dia akan “membicarakan beberapa masalah yang sangat penting dan masalah sensitif.”
“Saya berharap ini akan membantu kami membangun kepercayaan diri, dan memungkinkan kami untuk bekerja sama,” tambahnya.
Bachelet juga memberikan jaminan aksesnya ke pusat penahanan dan pembela hak selama pertemuan virtual Senin dengan kepala puluhan misi diplomatik di Cina, menurut sumber diplomatik di Beijing.
Caroline Wilson, duta besar Inggris untuk Cina, menelepon dan mengatakan dia menekankan “pentingnya akses tanpa batas ke Xinjiang dan percakapan pribadi dengan rakyatnya.” “Tidak ada alasan untuk mencegah perwakilan PBB menyelesaikan penyelidikan mereka,” tulis Wilson di Twitter.
Kantor Bachelet juga mengatakan dia akan bertemu dengan organisasi masyarakat sipil, perwakilan bisnis dan akademisi.
Selain penahanan massal, pihak berwenang Cina telah melancarkan kampanye kerja paksa, sterilisasi paksa, dan penghancuran warisan budaya Uyghur di Xinjiang, kata para banyak peneliti dan juru kampanye HAM.
Di luar negeri, komunitas Muslim Uighur telah menggelar aksi unjuk rasa dalam beberapa pekan terakhir mendesak Bachelet untuk mengunjungi kerabat yang diyakini ditahan di Xinjiang. [Arab News/AFP]
