Crispy

Negara-negara Besar Komit Dukung Perdamaian di Libia

BERLIN—Usai Libya Summit, sebuah pertemuan Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Libia di Berlin, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan, negara-negara besar menyatakan komitmen penuh untuk resolusi perdamaian di Libia.

BBC juga melaporkan, para pemimpin dunia telah berjanji untuk tidak ikut campur dalam konflik sipil Libia yang sedang berlangsung. Mereka bahkan telah berjanji untuk menegakkan embargo senjata PBB.

Konflik tersebut menentang Jenderal Khalifa Haftar yang kuat, melawan Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA) yang didukung PBB.

Namun, kendati kedua belah pihak yang hadir merupakan orang Libia, mereka tidak bertemu satu sama lain. Kanselr Jerman Angela Merkel menyatakan, kedua belah pihak diberi pengarahan dan konsultasi dengan pihak lain.

Selain Angela Merkel, terlihat beberapa peserta yang hadir pada pertemuan tersebut, seperti Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Presiden Prancis Emmanuel Macron, dan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson.

Sebelum pertemuan itu Boris Johnson mengatakan bahwa tujuan konferensi itu adalah untuk “menghentikan posisi perebutan”. “Rakyat Libia sudah cukup menderita,” katanya kepada kantor berita BBC pada saat ia tiba, Minggu (19/1). “Sudah waktunya bagi negara untuk bergerak maju,” ungkapnya.

BBC melaporkan, para pemimpin dari UE, Rusia, dan Turki juga termasuk di antara mereka yang berkomitmen untuk mengakhiri intervensi asing dalam perang Libia, dan untuk menegakkan embargo senjata PBB.

Setelah konferensi berlangsung, Angela Merkel menyampaikan pernyataannya dengan menekankan tidak ada cara militer untuk mengakhiri konflik. Yang ada hanyalah solusi politik.

Sementara itu, Antonio Guterres menuturkan, jika semua kekuatan utama yang hadir memiliki “komitmen kuat untuk menghentikan” eskalasi lebih lanjut di wilayah ini. Namun, dia mengatakan “sangat khawatir” tentang laporan soal pasukan setia Jenderal Hafter yang telah menutup beberapa pelabuhan utama dan pipa minyak utama di negara itu.

Menteri Luar negeri Rusia Sergei Lavrov juga menyatakan keprihatinannya. Dia mengatakan, setelah itu kekuatan utama “belum berhasil meluncurkan dialog serius dan tegas” antara pihak-pihak yang bertikai.

Ada pertanyaan muncul tentang apakah bisa ada gencatan senjata yang abadi dan bagaimana ini bisa dipertahankan? Namun demikian, Lavrov mengatakan, kedua belah pihak telah mengambil “langkah kecil” ke depan.

Pertempuran di Libya

Rusia, Mesir, dan Turki yang merupakan para pendukung asing dari konflik, berkomitmen untuk menghormati embargo senjata PBB di Libia hanya jika Dewan Keamanan PBB bertindak atas pelanggaran. Ini adalah sesuatu yang gagal dilakukan selama bertahun-tahun mengalami konflik.

Agar kemajuan dapat dicapai dalam jangka panjang, pihak-pihak yang bertikai di Libia perlu berkomitmen untuk gencatan senjata, yang masih tampak dibuat-buat. Jika pada akhirnya ada gencatan senjata yang cukup lama, itu akan memungkinkan PBB untuk kembali ke pentas politik, dan merancang proses politik baru untuk negara tersebut.

Eropa di lain sisi berusaha untuk mendorong berfungsinya kembali semua yang ditinggalkan selama setahun terakhir karena solusi atas divisi sendiri. Jika tidak ada yang lain, KTT Berlin mungkin telah memungkinkannya untuk kembali ke posisi yang lebih kuat dibandingkan menstabilkan Libia.

Libia telah dilanda konflik sejak pemberontakan pada 2011 yang menggulingkan orang kuat lama, Muammar Gaddafi. Rana Jawad, koresponden BBC di Afrika Utara melaporkan, Tentara Nasional Libia (LNA) Jenderal Haftar mengendalikan sebagian besar Libia timur, dan pada April lalu ia melancarkan serangan terhadap saingannya, Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA) di ibu kota Tripoli.

Pasukannya sejauh ini tidak dapat merebut kota itu, tetapi awal bulan ini LNA merebut kota terbesar ketiga di negara itu, Sirte, tempat meninggalnya Gaddafi.

Menurut PBB, pertempuran itu telah menewaskan ratusan orang dan ribuan lainnya mengungsi dari rumah mereka. Gencatan senjata telah diumumkan pada awal bulan ini antara Gen Haftar dan GNA, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Fayez al-Serraj.

Namun, kedua belah pihak saling menyalahkan atas pelanggaran yang dilaporkan dalam perjanjian tersebut. Pada pekan lalu upaya untuk menengahi gencatan senjata yang terus berlanjut mengalami kegagalan pada pertemuan puncak di Moskow.

Negara-negara asing

Peran negara-negara asing dalam konflik telah menjadi fokus dalam beberapa bulan terakhir, dengan Turki mengeluarkan undang-undang kontroversial untuk mengerahkan pasukan untuk membantu pasukan GNA di Tripoli.

LNA dari Gen Haftar didukung oleh Rusia, Mesir, Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), dan Yordania.

Pada Sabtu, 19 Januari lalu,  Utusan Khusus PBB untuk Libia Ghassan Salamé mengatakan kepada Radio 4 Today, solusi politik untuk konflik adalah yang terbaik untuk semua pihak yang terlibat. Pasalnya, Libia merupakan negara dengan wilayah yang luas, identitas lokal yang kuat, populasi yang bersenjata lengkap, dan infrastruktur pemerintah yang lemah, adalah negara yang sulit dikendalikan oleh satu kelompok. [BBC/matamatapolitik]

Tags

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close