Veritas

Presiden Duterte Bisa Dituntut di Pengadilan Kriminal Internasional

ICC yang bermarkas di Den Haag menemukan ‘dasar yang masuk akal untuk percaya’ bahwa perang narkoba di bawah Duterte sama dengan ‘kejahatan terhadap kemanusiaan’ seiring terus ditemukannya mayat-mayat

JERNIH– Pembunuhan sewenang-wenang terhadap seorang ibu dan bocah Filipina telah menghidupkan kembali debat nasional tentang kampanye anti-kejahatan mematikan yang digagas Presiden Filipina Rodrigo Duterte. Muncul seruan baru untuk membawa para pemimpin dan pejabat tinggi Filipina untuk menghadapi tuntutan internasional atas kejahatan terhadap kemanusiaan di Pengadilan Kriminal Internasional (International Criminal Court/ ICC).

Insiden penembakan, yang direkam dalam video oleh beberapa saksi mata–termasuk kerabat dan tetangga korban dan dilihat secara viral di media social—itu melibatkan mantan pejabat polisi yang berbasis di Manila dengan sejarah panjang pelanggaran yang telah dilakukannya.

Foto file ini diambil pada tanggal 8 Juli 2016, menunjukkan petugas polisi sedang menyelidiki mayat seorang pengedar narkoba, wajahnya ditutupi dengan selotip di Manila.

Keadaan sebenarnya seputar pertengkaran, kebuntuan, dan pembunuhan di provinsi utara, Tarlac, itu belum diselidiki sepenuhnya. Tetapi tanggapan viral dan mendalam terhadap pembunuhan itu, yang diselingi komentar tentang pelecehan sistematis oleh penegak hukum di bawah Duterte, menyebabkan presiden terlibat dalam kontroversi tersebut.

“Saya tidak berpikir Anda bisa lepas dari kerasnya keadilan karena (ini terekam di) TV. (Bahkan saya terkejut) … Itu tidak adil dan (terlalu) brutal, “kata Duterte dalam campuran bahasa Filipina dan Inggris, menanggapi insiden tersebut. Dia menolak pembunuhan brutal itu, seperti halnya pembunuhan terkait polisi lainnya, sebagai kasus tersendiri yang melibatkan polisi “gila”.

Presiden Filipina secara aktif mendorong kekerasan di antara para penegak hukum sambil menawarkan perlindungan tanpa syarat. “Aku akan melindungimu. Saya tidak akan mengizinkan satu polisi atau satu militer masuk penjara,”kata Duterte dalam salah satu pidatonya yang tak terhitung jumlahnya di hadapan militer Filipina pada akhir 2016.

Baru-baru ini, Duterte telah memerintahkan penegak hukum untuk mengambil tindakan tegas terhadap siapa pun yang menentang lockdown Covid-19, termasuk perintah carte blanche untuk “menembak mati mereka”. “Perintah saya untuk polisi, militer dan aparat desa, jika ada masalah dan ada kesempatan di mana mereka bertempur dan hidup Anda terancam, tembak mereka hingga mati,” katanya.

“Sekarang saya memberi tahu penegak hukum, personel berseragam: Lakukan tugas Anda. Lakukan sesuai dengan hukum (tetapi) waspada dan bijak. Tembak kesalahan sekecil apa pun. Karena jika Anda tidak melakukannya, mereka akan menjatuhkan Anda terlebih dahulu dan Anda akan berada dalam bahaya,”kata Duterte dalam pidatonya di hadapan Kepolisian Nasional Filipina, sambil bersumpah untuk melanjutkan perang kontroversialnya terhadap “kejahatan narkoba.”

Pola panjang hasutan Duterte untuk melakukan kekerasan dan upayanya yang terus-menerus untuk melindungi petugas polisi yang kejam telah memperkuat prospek jangka pendek ICC yang berbasis di Den Haag untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap pejabat tinggi Filipina, termasuk Duterte. ICC diizinkan untuk menjalankan yurisdiksinya ketika pengadilan nasional tidak mau atau tidak dapat menuntut seorang penjahat.

Kantor kepala jaksa penuntut ICC Fatou Bensouda minggu lalu merilis laporan tahunan yang menemukan “dasar yang masuk akal untuk percaya” bahwa perang obat bius di bumi hangus Duterte telah menyebabkan kekejaman massal yang dapat disebut sebagai “kejahatan terhadap kemanusiaan.”

Sejak 2018, ICC telah menerima banyak pengaduan dari aktivis hak asasi manusia yang berbasis di Filipina dan legislator tentang catatan hak asasi manusia presiden Filipina. Ada puluhan ribu dugaan pembunuhan di luar hukum terhadap tersangka pengguna narkoba, pengedar dan penjahat dalam empat tahun terakhir.

Kelompok gereja, pengacara, dan pemimpin politik yang berbasis di luar negeri baru-baru ini membentuk koalisi hak asasi manusia baru yang dikenal sebagai “Investigasi PH” untuk mengumpulkan bukti tentang dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan terkait dengan “perang melawan narkoba” Duterte. Mereka juga melobi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan internasional lainnya untuk menahan mereka yang bertanggung jawab.

Kelompok baru itu mengatakan, mereka bermaksud menyerahkan temuannya ke ICC sehingga Duterte dan pejabat Filipina lainnya yang terlibat dalam dugaan pembunuhan di luar hukum dapat dituntut.

Pada Maret tahun lalu, pemerintah mengumumkan akan memblokir penyelidik ICC yang akan memasuki negara itu. Juru Bicara Kepresidenan, Salvador Panelo, saat itu mengklaim penyelidikan ICC akan menjadi pelanggaran kedaulatan Filipina.

Pada saat yang sama, para pejabat menggembar-gemborkan kampanye mematikan itu sebagai kesuksesan. Menurut data Badan Penegakan Narkoba Filipina (PDEA), ada sebanyak 5.810 orang tewas dalam perang narkoba Duterte antara Juni 2016 dan Juli 2020.

Survei bulan Desember 2019 hingga Februari 2020 yang dilakukan oleh Badan Obat-obatan Berbahaya di negara itu menemukan, jumlah pengguna obat-obatan terlarang telah turun menjadi 1,67 juta dari perkiraan awal antara 4 hingga 8 juta pada awal masa jabatan Duterte pada pertengahan 2016.

Survei tersebut juga menunjukkan bahwa sekitar setengah dari orang Filipina “sangat setuju” dengan kampanye anti-narkoba pemerintah, menurut ketua dewan Catalino Cuy. Tetapi survei opini terpisah juga menunjukkan bahwa sebanyak sembilan dari 10 orang Filipina menentang pembunuhan di luar hukum dan ingin tersangka narkoba tetap hidup.

Kelompok hak asasi manusia dan organisasi masyarakat sipil mencurigai jumlah sebenarnya dari orang Filipina yang tewas dalam kampanye anti-narkoba mencapai 30.000, dengan sebagian besar pembunuhan di luar hukum yang melibatkan kelompok main hakim sendiri yang disponsori oleh beberapa orang yang disebut sebagai “regu kematian” (death squad).

Tahun lalu, pemerintah Duterte mencabut keanggotaan Filipina di ICC berdasarkan Statuta Roma, tetapi pengadilan bersikeras bahwa mereka tetap memiliki yurisdiksi atas kejahatan sistematis yang dilakukan sebelum finalisasi penarikan resmi negara tersebut.

Pengadilan yang berbasis di Belanda telah memeriksa semua tuduhan kejahatan yang dilakukan oleh otoritas Filipina dalam tiga tahun pertama masa jabatan Duterte.

Dalam dekade terakhir, ICC telah menyelidiki para pemimpin nakal terkemuka lainnya,  termasuk mantan Presiden Sudan Omar al-Bashir, Presiden Liberia Charles Taylor dan Presiden Yugoslavia Slobodan Milosevic, atas partisipasi aktif mereka dalam kampanye kekerasan pembersihan etnis dan genosida.

Jika terbukti bersalah, Duterte akan menjadi pemimpin Asia pertama yang menghadapi hukuman karena melakukan kekejaman massal. Presiden Filipina itu telah berulang kali menentang ICC dan kelompok hak asasi manusia internasional lainnya, dan menantang mereka untuk menangkapnya.

Neri Colmenares, seorang legislator oposisi terkemuka dan pengacara hak asasi manusia, telah mengklaim bahwa Duterte “mungkin akan menghadapi penangkapan” dalam waktu dekat karena perannya yang terkenal dalam pembunuhan di luar hukum dan mendukung budaya impunitas di antara para penegak hukum.

Penasihat hukum kepala Duterte dan mantan juru bicara Salvador Panelo, dengan cepat menolak pernyataan itu sebagai “keinginan kuat” sambil mempertanyakan yurisdiksi dan kemampuan ICC untuk menangkap presiden Filipina.

“Ini tidak akan terjadi. ICC tidak memiliki yurisdiksi sehingga tidak akan efektif jika mereka mengeluarkan surat perintah. Bagaimana mereka akan menegakkannya? ”kata kepala pengacara Duterte dalam campuran bahasa Filipina dan Inggris selama wawancara radio baru-baru ini.

Mantan Senator Antonio Trillanes, tokoh oposisi terkemuka lainnya yang termasuk di antara mereka yang telah mengajukan pengaduan ke ICC, berkeras bahwa Duterte tidak akan lolos dari keadilan.

“Duterte mungkin mencoba untuk mengabaikan yurisdiksi ICC atas dirinya, tetapi jauh di dalam hatinya dia tahu bahwa dia tidak dapat melepaskan diri dari yang satu ini,” tulis Trillanes dalam sebuah posting Twitter dalam campuran bahasa Filipina dan Inggris. “Setelah memprofilkan Duterte, saya yakin dia sudah gemetar karena ketakutan.” Duterte telah mengecilkan dan mengejek peringatan tentang penangkapannya yang akan segera terjadi. “Saya tidak takut … saya akan mati demi prinsip saya,” kata Duterte, menandakan pembangkangannya untuk mempertahankan kebijakan kontroversialnya meskipun ada ancaman penuntutan ICC hingga akhir masa jabatannya pada pertengahan 2022. [Asia Times]

Tags

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close