Membangun pemerintahan yang bersih tidak dapat dilakukan hanya dengan retorika. Reformasi di tubuh lembaga penegak hukum menjadi langkah penting yang harus segera diambil. Kepolisian harus bertransformasi menjadi institusi yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik. Kejaksaan perlu menegakkan hukum tanpa pandang bulu, dan pengadilan harus memastikan setiap warga negara mendapatkan keadilan yang sejati. Tanpa reformasi yang nyata, mustahil membangun pemerintahan yang berwibawa dan dipercaya oleh rakyat.
Oleh : Yuddy Chrisnandi*
JERNIH– Seratus hari telah berlalu sejak kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mulai bekerja. Survei terbaru Kompas mencatat tingkat kepuasan publik yang mencapai 80%, sebuah angka yang mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan ini. Namun di balik angka tersebut, tantangan besar masih membayangi, terutama dalam upaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Prabowo adalah sosok yang telah menempuh perjalanan panjang dalam demokrasi Indonesia. Meski menghadapi kritik terkait struktur kabinet yang dianggap terlalu besar dengan 48 kementerian dan 54 wakil menteri, ia tetap berkomitmen menjalankan 17 program prioritas pembangunan. Program-program ini mencakup sektor vital seperti penyediaan makanan bergizi gratis (MBG) bagi 82,9 juta jiwa, pembangunan 3 juta rumah layak huni, dan perluasan area sawah untuk mewujudkan swasembada pangan.
Namun, di tengah ambisi besar ini, tantangan ekonomi yang dihadapi tidaklah ringan. Target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% per tahun menjadi ambisi yang sulit diwujudkan, mengingat proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional yang menurut lembaga internasional seperti World Bank dan IMF hanya berada di kisaran 5%-5,2%. Untuk mencapai target tersebut, diperlukan kebijakan yang berfokus pada peningkatan investasi, industrialisasi, dan optimalisasi sektor ekspor.
Pemerintahan yang Bersih sebagai Fondasi Kuat
Presiden Prabowo telah menegaskan komitmennya terhadap pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Namun, kenyataan di lapangan masih menunjukkan betapa praktik korupsi terus merajalela, bahkan di dalam institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga ini telah merosot tajam, terbukti dari penurunan indeks persepsi korupsi dalam satu dekade terakhir.
Membangun pemerintahan yang bersih tidak dapat dilakukan hanya dengan retorika. Reformasi di tubuh lembaga penegak hukum menjadi langkah penting yang harus segera diambil. Kepolisian harus bertransformasi menjadi institusi yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik. Kejaksaan perlu menegakkan hukum tanpa pandang bulu, dan pengadilan harus memastikan setiap warga negara mendapatkan keadilan yang sejati. Tanpa reformasi yang nyata, mustahil membangun pemerintahan yang berwibawa dan dipercaya oleh rakyat.
Diplomasi dan Tantangan Global
Kunjungan luar negeri Presiden Prabowo ke berbagai negara seperti China, Amerika Serikat, dan negara-negara Timur Tengah menunjukkan ambisi besar dalam memperkuat posisi Indonesia di panggung dunia. Namun, tantangan global yang dihadapi juga tidak bisa diabaikan, termasuk ketidakpastian akibat kembalinya Donald Trump sebagai Presiden AS yang dapat mengubah dinamika hubungan bilateral.
Sebagai anggota BRICS, Indonesia harus cermat menjaga keseimbangan antara hubungan dengan China dan negara-negara Barat, sembari tetap memperkuat kerja sama ekonomi di kawasan Asia-Pasifik seperti Jepang, Korea Selatan, dan Australia. Di sisi lain, keterlibatan aktif dalam penyelesaian konflik global seperti di Timur Tengah dapat menjadi langkah strategis untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai negara dengan pengaruh diplomatik yang signifikan.
Langkah Solutif: Reformasi Lembaga Penegak Hukum
Dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada, pemerintahan Prabowo harus memprioritaskan agenda yang realistis dan berdampak langsung bagi masyarakat. Salah satu agenda utama yang harus segera diwujudkan adalah reformasi lembaga penegak hukum. Kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan memegang peranan penting dalam memastikan keadilan sosial dan stabilitas nasional.
Reformasi kepolisian harus diarahkan pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas, dengan menekan budaya korupsi dan memperkuat sistem pengawasan internal yang lebih efektif. Di sisi lain, kejaksaan harus memperkuat integritas dalam proses penuntutan, memastikan bahwa proses hukum berjalan tanpa intervensi politik atau kepentingan kelompok tertentu. Sedangkan pengadilan, sebagai benteng terakhir keadilan, harus mampu menjamin independensi dan menegakkan hukum dengan adil tanpa diskriminasi.
Jika reformasi ini dapat berjalan secara konsisten, maka dampak positifnya akan dirasakan di berbagai sektor. Kepercayaan investor akan meningkat, pertumbuhan ekonomi akan terdorong, dan stabilitas nasional akan semakin kokoh. Reformasi ini tidak memerlukan anggaran besar, tetapi membutuhkan ketegasan dan keberanian politik dari Presiden untuk memastikan pelaksanaannya berjalan dengan baik.
Prabowo Subianto adalah legenda dalam sejarah demokrasi Indonesia. Dengan mandat kuat yang telah diberikan rakyat, ia memiliki peluang besar untuk meninggalkan jejak bersejarah sebagai pemimpin yang membawa perubahan nyata. Reformasi lembaga penegak hukum menjadi langkah awal yang krusial dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
Melalui langkah-langkah strategis yang terukur dan implementasi yang konsisten, Prabowo tidak hanya dapat mewujudkan visi pembangunan nasional tetapi juga memperkokoh demokrasi Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah. [ ]
*Guru Besar Ekonomi Politik-Universitas Nasional, Duta Besar RI untuk Ukraina,Armenia & Georgia 2017-2021.
