Teknologi cloud raksasa AS dipakai untuk menyadap ribuan panggilan warga Palestina. Investigasi internasional membuka tabir kelam kerja sama Microsoft dengan militer Israel.
JERNIH – Microsoft memutus sejumlah layanan untuk sebuah unit di Kementerian Pertahanan Israel setelah investigasi mengungkap bahwa teknologi perusahaan itu digunakan dalam operasi pengawasan massal terhadap warga sipil di Gaza.
Presiden Microsoft, Brad Smith, menegaskan bahwa penggunaan teknologi perusahaan untuk kegiatan semacam itu melanggar ketentuan layanan standar mereka.
“Keputusan ini tidak akan memengaruhi kerja sama lain yang kami lakukan dengan Israel,” ujar Smith. Ia menambahkan, langkah tersebut diambil menyusul investigasi yang dilakukan.
Kerja sama Microsoft dengan pemerintah Israel telah lama menjadi isu kontroversial, termasuk di dalam perusahaan sendiri, hingga memicu protes karyawan. “Saya tahu banyak dari Anda peduli dengan isu ini,” tulis Smith dalam pesan internal yang dipublikasikan perusahaan. Ia juga menekankan bahwa peninjauan masih berlangsung dan informasi lebih lanjut akan dibagikan “dalam beberapa hari dan minggu mendatang, ketika waktunya tepat.”
Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Israel menggunakan layanan cloud Microsoft Azure untuk menyimpan data dalam jumlah masif. Data tersebut mencakup rekaman panggilan telepon warga Palestina yang telah disadap, lalu dianalisis dan dimanfaatkan untuk operasi militer di Gaza maupun Tepi Barat.
Merespons laporan itu, Microsoft meluncurkan tinjauan internal. Perusahaan menegaskan tidak mengakses konten pelanggan, namun menemukan bukti pendukung, termasuk tingginya konsumsi kapasitas penyimpanan di Belanda serta penggunaan layanan kecerdasan buatan (AI).
Hasil tinjauan membuat Microsoft memberi tahu Kementerian Pertahanan Israel bahwa mereka akan menghentikan dan menonaktifkan sejumlah layanan, termasuk penyimpanan cloud dan teknologi AI tertentu.
“Kami memastikan langkah ini sesuai dengan ketentuan layanan kami, khususnya agar teknologi kami tidak digunakan untuk pengawasan massal terhadap warga sipil,” tulis Smith, menekankan komitmen perusahaan pada prinsip privasi.
Kabarnya Israel berencana memindahkan datanya ke layanan cloud Amazon. Namun, Amazon tidak memberikan komentar atas laporan itu.
Awal tahun ini, pakar PBB Francesca Albanese meminta puluhan perusahaan multinasional berhenti berbisnis dengan Israel, memperingatkan risiko keterlibatan dalam kejahatan perang di Gaza dan Tepi Barat.
Microsoft termasuk dalam daftar perusahaan yang disebutkan dalam laporannya kepada Dewan HAM PBB, bersama Amazon dan Alphabet. Sama seperti Microsoft, kedua perusahaan itu juga menghadapi tekanan internal dari sebagian karyawan terkait kerja sama mereka dengan Israel.(*)
BACA JUGA: Israel Gunakan Cloud Microsoft untuk Pengawasan Massal Warga Palestina
