Oslo — Hari ini, Abiy Ahmed — perdana menteri Ethiopia — akan menerima Nobel Perdamaian dalam acara resmi di Oslo, ibu kota Norwegia. Human Right Watch (HRW) dan Release Eritrea, dua organisasi kemanusiaan yang aktif di Afrika, menggugat penganugerahan itu.
Oktober 2019 lalu, Komite Nobel Norwegia mengumumkan Abiy Ahmed sebagai pemenang Nobel Perdamaian dengan berbagai pujian terhadap perdana menteri Ethiophia itu. Ahmed dianggap sukses melakukan reformasi dalam negeri dan mencapai perdamaian dengan Eritrea dan negara sekelilingnya.
Ahmed memulai usahanya tahun 2018, ataus setelah dia menjadi perdana menteri. Pengumuman Komite Nobel Norwedia disambut antusias publik Ethiopia, banyak orang mengganti foto profil mereka dengan Abiy Ahmed.
Pemimpin di seluruh dunia seakan bergabung dengan paduan suara internasion, menyanyikan lagu pujian untuk pemimpin berusia 43 tahun.
Merangkul Musuh Lama
Dari sederet pujian Komite Nobel Norwegia, yang fenomenal adalah Ahmed membangun menyelesaikan sengketa wilayah laut antara Kenya dan Somalia. Ia juga memediasi pemimpin Sudan dan Sudan Selatan.
Di dalam negeri, Ahmed memulihkan hubungan bersejarah dengan Eritrea. Dua bulan setelah terpilih sebagai perdana menteri, Abiy — mantan perwira intelejen — dengan berani mengumumkan bahwa Ethiopia akan sepenuhnya menerima persyaratan perjanjian damai dengan musuh historis Eritrea.
Pengumuman Ahmed seakan menghentikan siklus kematian akibat konflik kedua negara. Lebih 80 ribu orang tewas, dan ratusan lain dipaksa keluar rumah, selama perang dua tahun Ethiopia-Eritrea tahun 1998.
Kesepakatan perdamaian yang disponsori PBB tahun 2000, dengan memberi wilayah sengketa kepada Eritrea, tidak pernah benar-benar bisa diimplementasikan.
Upaya Ahmed dan Isaias Afwerki, presiden Eritrea, secara resmi mengakhiri kebutuan militer dua dasawarsa. Kedua negara kembali membentuk hubungan diplomatik, membuka jalur komunikasi, dan perjalanan udara.
Darah Masih Tumpah
Pertanyaannya, apakah Abiy menyelesaikan masalah Ethiopia dengan Eritrea?
Tidak.
“Perbatasan Eritrea masih ditutup. Batas kedua negara belum dibuat, dan eksodus Eritrea dari pembantaian brutal pemerintah Isaias Afwerki masih berlanjut,” kata HRW dalam pernyataan resmi, setelah Komite Nobel mengumumkan kemenangan Ahmed.
Selam Kidane, direktur Release Eritrea, mengatakan kemenangan Ahmed mengejutkan. Release Eritrea adalah kelompok yang berbasis di Inggris, dan berkampanye menentang pengabiayaan agama di negara Laut Merah itu.
“Abiy meneken perjanjian damai, tapi hidup belum berubah untuk Eritrea,” kata Kidane kepada Al Jazeera.
Yang dilakukan Ahmed dengan meneken perdamaian adalah, masih menurut Kidane, menghapus citra Isaias Afwerki sebagai penindas rakyat Eritrea.
Afwerki memerintah Eritrea sejak negeri itu mendapatkan kemerdekaan dari Ethiopia awal 1990-an. Eritrea menjadi negara satu partai, tidak kenal pemilihan umum, dan — menurut Komite untuk Perlindungan Wartawan — dikenal sebagai world’s most censored country.
Sejumlah jurnalis tak dikenal ditahan di Eritrea tanpa diadili, dan tidak ada yang tahu nasib mereka.
Militer Eritrea dikecam karena menimbulkan ketakutan, dan mendorong banyak pemuda negara itu melarikan diri. Ribuan orang mempertaruhkan nyawa untuk lari dari Eritrea, dan mendapatkan penghidupan layak di negara lain.
UNHCR, badan pengungsi PBB, mengatakan Eritrea berpenduduk kurang dari lima juta orang, tapi menjadi satu dari sembilan negara penyumbang pengungsi terbesar. Kini, 500 ribu orang Eritrea memadati kamp-kamp pengungsi, dan jumlahnya terus bertambah.
Fakta ini mengindikasikan seolah sebagian besar orang Eritrea ingin lari dari negara mereka. Jadi, perjanjian damai Ethiopia-Eritrea sama sekali tak berguna.
“Ahmed mengubah Isaias Afwerki dari penindas menjadi pahlawan,” kata Kidane.
Menariknya, Komite Nobel Norwegia — yang dihubungi Al Jazeera — mengatakan; “Kami tidak membahas masalah hak asasi manusia, ketika memutuskan Abiy Ahmed sebagai pemenang Nobel Perdamaian.”
Pernyataan selanjutnya; “Komite Nobel Norwegia berharap perjanjian damai akan membantu membawa perubahan positif bagi seluruh populasi Ethiopia dan Eritrea.”
Awol Allo, dosen hukum Universitas Keele Inggris, mengatakan Komite Nobel Norwegia mengeluarkan keputusan yang benar dengan memberi Nobel Perdamaian kepada Ahmed.
“Kekhawatiran aktivis hak asasi manusia Eritrea dan pro-demokrasi dapat dipahami, tapi tidak ada saran Nobel Perdamaian diberikan kepada Ahmed karena mengubah situasi di Eritrea,” katanya.
Menurut Allo, Ahmed pantas menerima penghargaan itu karena menyelamatkan Ethiopia — negeri berpenduduk 108 juta jiwa — dari tebing ledakan ekonomi dan politik.
Ahmed berasal dari kelompok Oromo, etnis terbesar di Ethiopia. Ia memimpin aksi protes yang menggulingkan Hailemariam Desalegn. Namun ketika Abiy naik ke puncak kekuasaan, kekerasan etnis meningkat.
HRW mencatat pemerintah lokal memburuk, situasi keamanan mencekam. Lebih dua juta orang mengungsi di dalam negeri Erthiopia, termasuk 1,4 juta pada partuh pertama 2018.
Intervensi ke Somalia
Di Somalia, militer Ethiopia dituduh menggunakan kekuatan mematikan pada Desember 2018 terhadap pengunjuk rasa tak bersenjata. Sebelas orang tewas, termasuk seorang legislator, dalam bentrokan jelang kampanye pemilihan regional.
Sarah Jackson, wakil direktur Amnesti Internasional untuk Afrika Timur, mengatakan pasukan Somalia dan Ethiopia harus menahan diri tidak menggunakan kekuatan mematikan terhadap pengunjuk rasa di Baidora.
Ahmed dan Oromo juga memicu ketegangan dengan mesir, mengenai bendungan-bendungan besar di Sungai Nil. Entah apa yang akan dilakukan saat dia menghadapkan negaranya pada kekuatan yang lebih besar.
Yang pasti, Ahmed akan membela mati-matian kemenangannya. Namun, dia tidak akan memberikan konferensi pers di Balai Kota Oslo usai menerima penghargaan itu.
