Seteru Dinasti Politik Manila Memuncak, Wapres Duterte Dituntut Pidana Atas Dugaan Ancaman Pembunuhan Presiden
JERNIH – Peta politik Filipina kian membara seiring memuncaknya perseteruan terbuka antara dua dinasti paling berpengaruh di negara tersebut. Departemen Kehakiman Filipina (DOJ) resmi melayangkan tuntutan pidana berat terhadap Wakil Presiden Sara Duterte ke Pengadilan Tingkat Pertama Regional Quezon City pada Selasa (11/8/2026) waktu setempat.
Langkah hukum tegas ini diambil setelah putri mantan Presiden Rodrigo Duterte tersebut melontarkan ancaman pembunuhan secara terbuka yang ditujukan kepada Presiden Ferdinand Marcos Jr., Ibu Negara Liza Araneta-Marcos, serta mantan Ketua DPR Martin Romualdez.
Juru Bicara DOJ, Polo Martinez, mengonfirmasi bahwa penuntutan resmi ini merupakan tindak lanjut langsung atas berkas investigasi yang dirujuk oleh Biro Investigasi Nasional (NBI).
Eskalasi krisis ini bermula dari pernyataan kontroversial Sara Duterte dalam sebuah konferensi pers yang mengguncang publik Filipina. Dalam keterangannya, Sara mengaku secara eksplisit telah menginstruksikan seorang pembunuh bayaran untuk mengeksekusi Presiden Marcos Jr., sang ibu negara, dan Martin Romualdez apabila dirinya terlebih dahulu tewas terbunuh.
Hasil penyelidikan NBI mengategorikan tindakan sang Wapres sebagai bentuk ancaman serius sekaligus dugaan hasutan untuk melakukan pemberontakan (incitement to sedition). Dalam berkas tuntutan pidana tersebut, pihak kejaksaan merekomendasikan besaran uang jaminan (bail) sebesar 120.000 peso Filipina (sekitar Rp34 juta) jika Sara mengajukan pembebasan penahanan sementara.
Gempuran pidana di pengadilan umum ini melengkapi badai politik yang tengah melilit Sara Duterte. Secara bersamaan, ia juga berada di ambang pemakzulan (impeachment) yang proses persidangannya tengah bergulir di Senat Filipina.
Dugaan ancaman pembunuhan terhadap kepala negara menjadi satu dari empat materi dakwaan utama dalam Sidang Pemakzulan tersebut. Tiga dakwaan berat lainnya yang menyasar sang Wapres meliputi dugaan penyelewengan anggaran operasional taktis tanpa transparansi, dugaan penerimaan gratifikasi dan suap selama menjabat serta akumulasi aset dan kekayaan bernilai masif yang tidak terdaftar secara sah dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
Menanggapi tuntutan pidana yang diajukan DOJ, tim kuasa hukum Sara Duterte langsung melayangkan perlawanan sengit. Pengacara pembela, Paul Lawrence Lim, menilai bahwa langkah Kejaksaan melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan umum melanggar hukum tata negara mengingat proses pemakzulan di Senat masih berlangsung. “Sebagai pejabat yang dapat dimakzulkan, Wakil Presiden tidak dapat dituntut atas dugaan pelanggaran yang juga menjadi pokok perkara pemakzulan,” tegas Lim.
Kubu Duterte mengagendakan pembelaan bahwa status kekebalan pejabat publik serta proses impeachment di lembaga legislatif harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum pengadilan sipil berhak mengadili perkara pidananya. Keterbelahan pandangan hukum ini dipastikan akan memicu perdebatan sengit di meja hijau sekaligus memperuncing tensi geopolitik di Manila.
