Pembersihan etnis massal pertama di Palestina pada tahun 1948 dengan pengusiran lebih dari 750.000 orang Palestina memenuhi hati orang Palestina dan Muslim dengan kesedihan dan kemarahan dan semakin menguat sejak itu. Akademisi Palestina-Amerika terkenal, Edward Said, berkomentar bahwa Deklarasi Balfour “dibuat oleh kekuatan Eropa … tentang wilayah non-Eropa … dengan mengabaikan kehadiran dan keinginan mayoritas penduduk asli di wilayah itu”, dengan fasih merangkum kedalaman ketidakadilan.
Oleh : Dr Muhammad Abdul Bari*
JERNIH– Sekali lagi, perang asimetris 11 hari antara Israel dan Hamas pada Mei 2021 telah mengekspos biaya yang sangat tidak proporsional di kedua belah pihak.
Warga Palestina menderita lebih dari 250 kematian termasuk 65 anak-anak. Sarana sanitasi dan infrastruktur lainnya dilumpuhkan dan lebih dari 1.800 unit rumah menjadi tidak layak huni, dengan 1.000 hancur total.
Israel menghitung 13 kematian termasuk dua anak-anak. Diperkirakan bahwa sekitar 100 juta dolar AS diperlukan untuk membangun kembali kerusakan pada industri, listrik dan pertanian di Gaza yang sudah miskin, yang telah berada di bawah blokade keras Israel selama lebih dari satu dekade.
Dalam tanda-tanda yang tidak menyenangkan, Israel tidak berhenti membangun pemukiman illegal, dan polisi Israel melanjutkan tindakan permusuhan mereka terhadap Muslim di kompleks Al-Aqsa meskipun ada gencatan senjata. Selama Konferensi Pemimpin Rabi Israel yang diadakan pada Mei 2021, Rabi Yitzhak Yosef, Kepala Rabi Sephardic Israel, menegaskan kembali dekrit agama lama yang melarang orang Yahudi memasuki Bukit Bait Suci (Haram al-Sharif). Ada sedikit tanda di Israel yang mengikuti nasihat tokoh agama yang dihormati itu.
Sayangnya, tetapi tidak mengejutkan, Presiden Biden melanjutkan tradisi lama AS dalam mendukung aksi militer Israel, tanpa urgensi untuk gencatan senjata. Ketika keganasan pemboman Gaza meningkat dan korban mulai meningkat, ia mendukung gencatan senjata yang ditengahi Mesir, sambil berjanji bahwa pemerintahannya akan mendanai pengisian kembali pertahanan Iron Dome Israel dan bekerja dengan Otoritas Palestina (PA) pada solusi dua negara.
Seperti para pendahulunya dan pemerintahan mereka, Biden gagal mengatakan bagaimana dia akan mengatasi realitas kontrol mutlak Israel atas Palestina yang tidak hanya mengubah Gaza menjadi penjara terbuka terbesar, tetapi juga melumpuhkan PA dan membuat mereka kelaparan dari otoritas apa pun. Dengan dukungan militer, ekonomi dan diplomatik yang tak tertandingi dari proyek kolonial pemukim Israel, sulit untuk melihat bagaimana AS dapat menjadi penengah yang adil.
Terlihat, Biden tidak membahas bagaimana Gaza akan dibangun kembali. Partai yang berkuasa, Hamas, yang terpilih secara demokratis dalam pemilihan umum yang diterima secara internasional yang diadakan pada tahun 2006, ditetapkan sebagai kelompok teroris oleh Amerika dan banyak sekutunya dan sejak itu telah diboikot.
Sayangnya, kegagalan PA untuk mengadakan pemilihan setelah tahun 2006 telah melemahkan kepemimpinan Palestina. Pada tahun 2017, Tony Blair, utusan untuk kuartet Timur Tengah (terdiri dari AS, Uni Eropa, PBB dan Rusia), berkomentar bahwa “dia dan para pemimpin dunia lainnya salah karena menyerah pada tekanan Israel untuk memaksakan boikot langsung terhadap Hamas.” Mantan Presiden AS Jimmy Carter mendesak “supine Europe” lebih dari satu dekade lalu untuk memutuskan hubungan dengan AS atas blokade Gaza. Sangat disayangkan bahwa beberapa negarawan hanya mengumpulkan keberanian untuk berbicara untuk keadilan ketika mereka tidak lagi menjabat!
Benih ketidakadilan yang disebar kekuatan kolonial
Patut diingatkan kepada beberapa pembaca bagaimana tanah suci kuno sampai pada posisi bencana ini. Yahudi telah hadir di Palestina yang dikuasai Utsmaniyah kecil selama berabad-abad, tetapi pada abad ke-19, ketika kekaisaran Utsmaniyah sedang dalam gejolak, Inggris, Prancis, dan Rusia mengambil keuntungan dari pergeseran keseimbangan kekuatan. Keangkuhan kekaisaran kolonial Inggris dan Prancis selama Perang Dunia 1 memprakarsai ketidakadilan, perpecahan, dan anarki yang tak tertandingi di jantung kawasan Timur Tengah Arab.
Yang paling mencolok adalah di tanah bersejarah para Nabi, Palestina, dengan Yerusalem di pusatnya sebagai salah satu situs yang paling dihormati untuk tiga agama Ibrahim.
Setelah perjanjian Sykes-Picot 1916 wilayah itu terbagi menjadi rampasan setelah Perang Dunia 1, dengan Palestina jatuh di bawah pendudukan Inggris. Deklarasi Balfour, diabadikan dalam bentuk surat dari Menteri Luar Negeri Inggris, Arthur James Balfour, pada bulan November 1917 kepada seorang pemimpin komunitas Anglo-Yahudi, Lord Lionel Walter Rothschild, menjanjikan dukungan Inggris untuk “pembentukan rumah nasional untuk orang-orang Yahudi” di Palestina.
Itu adalah contoh mencolok dari pembentukan negara kolonial pemukim. Ini menyegel nasib Palestina sebagai medan pertempuran bagi generasi yang akan datang. Di mana orang-orang Yahudi telah hidup dalam damai dan harmoni dengan Muslim di Spanyol dan wilayah Ottoman selama satu milenium, mereka tiba-tiba menjadi musuh di Palestina, berkat kebijakan ‘memecah belah dan memerintah’ kolonial, lobi Zionis yang sukses di kedua sisi Atlantik, Zionisme Kristen dan perpecahan Arab.
Seperti halnya dependensi mahkota lainnya di hari-hari terakhir kolonialisme, Inggris menganggap pemukiman Zionis Eropa di Palestina sebagai cara untuk menciptakan kekuasaan yang setia di jantung dunia Arab dan memperluas ‘misi sipilnya’ atas orang-orang non-kulit putih. Pelepasan tanggung jawab atas kesetaraan dan keadilan segera menyebabkan penderitaan pertama dari banyak penderitaan Palestina.
Pembersihan etnis massal pertama di Palestina pada tahun 1948 dengan pengusiran lebih dari 750.000 orang Palestina memenuhi hati orang Palestina dan Muslim dengan kesedihan dan kemarahan dan semakin menguat sejak itu. Akademisi Palestina-Amerika terkenal, Edward Said, berkomentar bahwa Deklarasi Balfour “dibuat oleh kekuatan Eropa … tentang wilayah non-Eropa … dengan mengabaikan kehadiran dan keinginan mayoritas penduduk asli di wilayah itu”, dengan fasih merangkum kedalaman ketidakadilan.
Penduduk asli Palestina telah menghadapi bencana demi bencana, apakah itu di bawah palu pendudukan Israel, pemindahan paksa, pemenjaraan atau penghinaan dalam kehidupan sehari-hari mereka melalui pelecehan di pos-pos pemeriksaan. Kegagalan PA yang didominasi Fatah untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat Palestina yang luas telah digambarkan oleh beberapa orang sebagai krisis kepemimpinan dan legitimasi.
Kegagalan untuk membentuk platform bersama untuk menghadapi Israel tidak membantu perjuangan Palestina. Hamas memiliki tantangannya sendiri dalam hal citranya di Barat dan juga sumber pendanaannya. Meskipun Gaza menderita karena kebijakan bumi hangus Israel berkali-kali, kebijakan Hamas tentang serangan roket tanpa pandang bulu terhadap Israel tidak dilihat secara positif oleh banyak pendukungnya. Namun, terlepas dari segala rintangan, belakangan ini ia telah meningkatkan posisinya dalam gerakan pembebasan Palestina.
Agresi Israel terus terjadi dengan dukungan moral dan material tanpa syarat dari Amerika. Miliaran dolar pembayar pajak Amerika diberikan kepada Israel, sebagian besar sebagai bantuan militer jangka panjang. Dengan membeli peralatan militer canggih dari AS, Israel telah mengembangkan salah satu militer tercanggih di dunia, lengkap dengan senjata nuklir di gudang senjatanya. Hasilnya adalah konflik sepihak yang memungkinkan perampasan dan pembersihan etnis suatu masyarakat terus berlanjut tanpa henti. Selama beberapa dekade terakhir, AS telah melindungi sekutu dekatnya dari kritik global, memveto setidaknya 53 resolusi Dewan Keamanan PBB yang kritis terhadap Israel.
Inggris dan Prancis mungkin tidak lagi menjadi negara adidaya, tetapi sebagai kekuatan besar dengan modal diplomatik dan pengaruh ekonomi yang berharga, mereka berada dalam posisi untuk memperbaiki keseimbangan. Sayangnya, mereka tidak hanya memilih untuk menghindar dari mengoreksi kesalahan masa lalu mereka, di banyak tempat mereka telah mengikuti kebijakan luar negeri intervensionis.
Israel semakin jadi negara apartheid
Komunitas internasional telah impoten dalam mendukung keadilan bagi Palestina, khususnya PBB, di mana setiap upaya untuk mengatasi konflik menghadapi veto Amerika karena alasan politik. Namun, penyalahgunaan kekuasaan yang mencolok seperti itu terlihat membuat Amerika lebih tidak populer di banyak bagian dunia. Dengan dunia kita secara bertahap menjadi multipolar, ada tanda-tanda perubahan sikap.
Banyak organisasi hak asasi manusia internasional, termasuk Israel, tidak hanya setuju tetapi juga menyuarakan pendapat mereka bahwa status quo ketidakadilan dan pendudukan adalah salah satu yang secara jelas memenuhi definisi apartheid di bawah hukum internasional. Dan suara-suara ini semakin keras dan semakin jelas.
Sebuah kelompok hak asasi manusia terkemuka di Israel, B’Tselem, menerbitkan sebuah laporan pada awal tahun 2021 berjudul “A regime of Jewish supremacy from the Jordan River to the Mediterranean Sea: This is apartheid”. Laporan ini mematahkan tabu tidak tertulis yang membandingkan perlakuan Israel terhadap warga Palestina dengan sistem apartheid Afrika Selatan.
Dalam laporan setebal 213 halaman yang diterbitkan beberapa bulan kemudian dan berjudul “A Threshold Crossed: Israeli Authorities and the Crimes of Apartheid and Persecution”, Human Rights Watch (HRW) meneliti bagaimana pemerintah Israel secara metodis memberikan hak istimewa kepada orang-orang Yahudi Israel sementara menindas warga Palestina. Otoritas Israel, katanya, “melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan termasuk apartheid dan penganiayaan.”
Seruan ini secara khusus digaungkan dari dalam Israel. Lebih dari 500 orang Yahudi Israel menandatangani surat terbuka yang menuntut intervensi internasional terhadap apartheid. Dalam sebuah artikel yang menarik, dua mantan duta besar Israel untuk Afrika Selatan, Ilan Baruch dan Alon Liel, menulis bagaimana “bantuan Afrika Selatan di bawah rezim apartheid dan peta wilayah Palestina yang diduduki saat ini didasarkan pada gagasan yang sama untuk memusatkan ‘populasi yang tidak diinginkan di area sekecil mungkin, dalam serangkaian kantong yang tidak berse-belahan. Dengan secara bertahap mengusir populasi ini dari tanah mereka dan memusatkan mereka ke dalam kantong-kantong padat dan retak, baik Afrika Selatan saat itu dan Israel hari ini bekerja untuk menggagalkan otonomi politik dan demokrasi sejati.”
Selain itu pada tahun 2021, pengadilan pidana internasional meluncurkan penyelidikan atas dugaan kejahatan perang di wilayah Palestina, termasuk periode yang dicakup oleh perang Gaza 2014. Sementara warga Palestina menyambut baik tinjauan ini, Israel menentang dengan alasan bahwa hal itu berpotensi menempatkan ratusan warga Israel pada risiko penuntutan. Ini mungkin tanda-tanda positif, tetapi sedikit kenyamanan bagi warga Gaza biasa yang tinggal di apa yang telah digambarkan oleh banyak badan kemanusiaan sebagai penjara terbuka terbesar di dunia, di mana hampir 2 juta warga Palestina hidup dalam kemiskinan di balik blokade Israel yang kejam.
Lebih dari 70 persen warga Palestina di Gaza terdaftar sebagai pengungsi, dengan banyak dari keluarga yang terpaksa meninggalkan desa mereka pada tahun 1948 dan yang lainnya telah mengungsi karena kekerasan dan penganiayaan yang sedang berlangsung. Dalam sambutan pembukaannya setelah Dewan Keamanan gagal membuat gencatan senjata selama konflik 2021, atas hak veto AS, Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, mengatakan “jika ada neraka di bumi, itu adalah kehidupan anak-anak di Gaza.” Tidak ada yang bisa lebih jauh dari kebenaran. [Bersambung–]
*Dr Muhammad Abdul Bari (Twitter: @MAbdulBari) adalah Muslim Inggris dan seorang pendidik, konsultan pengasuhan anak dan seorang penulis. Jernih.co mendapatkan izin langsung beliau untuk pemuatan artikel ini.
