JAKARTA – Dugaan korupsi puluhan triliun yang terjadi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri), membuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menindaklanjuti hal tersebut.
Ketua KPK, Komjen Pol Firli Bahuri, mengatakan pihaknya masih menunggu hasil audit BPK, terkait nominal kerugian negara yang ditimbulkan. Sebab kewenangan audit potensi kerugian hanya BPK.
“Kita harus komunikasi dengan BPK dulu. BPK yang mengetahui terkait hasil audit,” ujarnya di Jakarta, Senin (13/1/2020).
Pihaknya, lanjut Firli, tak ingin terburu-buru menangani hal tersebut. Karena itu, bakal lebih dulu mendengarkan pemaparan BPK sebelum mengambil langkah selanjutnya.
“Jadi, kita harus dengar pemaparan dari pihak BPK, tapi prinsipnya KPK bekerja. Sekali lagi kita mau dengar dulu dari BPK RI,” kata dia.
Senada, Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango, menjelaskan sampai saat ini pihaknya belum memiliki informasi terkait dugaan korupsi di Asabri. Meski demikian, bakal membuka penyelidikan jika ditemukan bukti-bukti kuat adanya potensi kerugian negara.
“Kami belum mempunyai info sampai saat ini. Tapi, karena pernyataan ini muncul dari Menkopolhukam (Mahfud MD), tentu saja KPK akan mencoba mencari dan mengumpulkan data,” ujar dia.
Sebelumnya, Menkopolhukam, Mahfud MD, menyebut dirinya mendapat informasi atas dugaan korupsi di PT Asabri. Diketahui portofolio saham yang dibeli Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu anjlok.
Asabri adalah perusahaan asuransi jiwa bersifat sosial yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan undang-undang dan memberikan perlindungan finansial untuk kepentingan prajurit TNI, anggota Polri, dan PNS Kemhan/Polri.
“Ya saya mendengar ada isu korupsi di Asabri yang mungkin itu tidak kalah fantastisnya dengan kasus Jiwasraya, di atas Rp10 triliun,” ujar Mahfud, Jumat (10/1/2020).
Oleh karena itu, Mahfud bakal memanggil Menteri BUMN, Erick Thohir dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani.
Apabila, isu tersebut benar, ia tidak akan memberikan toleransi. Pejabat terkait akan dimintakan penjelasan. “Kita tidak boleh toleran terhadap korupsi itu. Kita akan segera panggil Bu Sri dan Pak Erick Thohir untuk menanyakan duduk masalahnya,” kata Mahfud. [Fan]
