Mewajibkan atau Tidak Heredim Berdinas di Militer, Pemerintahan PM Netanyahu akan Runtuh

• Jika PM Netanyahu mewajibkan Heredim berdinas militer, dua partai koalisi angkat kaki dan harus ada pemilu dini.
• Jika PM Netanyahu tidak mewajibkan Herdim berdinas militer, kabinet perang Israel akan amburadul.

JERNIH — PM Israel Benjamin Netanyahu diperkirakan akan runtuh akibat ketegangan yang dipicu usulan rancangan undang-undang yang mengecualikan Yahudi Ultra Ortodoks, dalam Bahasa Ibrani disebut Heredim, dari dinas militer.

KAN, televisi pemerintah Israel, memberitakan PM Netanyahu mengatakan kepada para menteri dari Partai Likud bahwa tidak akan ada pemerintahan tanpa RUU itu dan tidak akan pernah menyerah untuk meloloskan RUU yang kotroversial.

Heredim, jumlahnya 15 persen dari populasi Israel, tidak bertugas di militer dan hanya mengabdikan diri mempelajari Taurat secara penuh waktu setiap hari. Di sisi lain, RUU Israel mewajibkan semua warga berusia di atas 18 tahun berdinas di militer.

Pengecualian Heredim dari RUU ini memicu perdebatan selama bertahun-tahun.

Perang Hamas-Israel di Jalur Gaza yang telah berlangsung enam bulan, dan hilangnya banyak tentara, menghidupkan lagi perdebatan pengecualian Heredim dari dinas militer. Partai-partai sekuler menginginkan orang Yahudi relijius itu menanggung beban perang.

Prinsip Kesetaraan

Tahun 2015, setelah Pengadilan Tinggi memutuskan RUU yang mengecualikan Heredim dari dinas militer bertentangan dengan prinsip kesetaraan, pemerintah tidak dapat menyetujui untuk mendaftarkan pengikuti Yahudi Ultra Otodoks menjadi tentara sejak 2017.

Meski parlemen Israel memperpanjang pengecualian Heredim dari dinas militer, masa berlaku pengecualian akan usai akhir Maret tahun ini. Konsekuensinya, pemerintah wajib memberi tanggapan tertulis kepada Pengadilan Tinggi Israel apakah akan tetap mengecualikan Heredim atau sebaliknya.

Haaretz memberitakan Pengadilan Tinggi, Februari lalu, memerintahkan PM Netanyahu menjelaskan mengapa mereka tidak memasukan Heredim untuk wajib militer.

Menaikan Usia Pengecualian

PM Netanyahu diharuskan memberi tahu Pengadilan Tinggi tentang posisinya mengenai masalah Heredim paling lambat 29 Maret, atau menerapkan wajib militer bagi Yahudi Ultra Ortodoks pada 1 April.

Menurut RUU yang ingin diajukan PM Netanyahu kepada pemerintah, usia pengecualian bagi Heredim akan dinaikan dari 26 menjadi 35 tahun. Mereka yang menghindari wajib militer pada usia itu akan menghadapi tuntutan pidana. Wajib militer berdurasi tiga tahun.

Menyusul demonstrasi pertengahan Maret lalu, yang menuntut Heredim mendaftar wajib militer, isu ini kian mendapat perhatian.

Risiko Pemilu Dini

Terlepas apakah PM Netanyahu menyetujui wajib militer bagi Heredim, pemerintahnya kemungkinan akan berselisih dengan dua mitra koalisinya.

Partai-partai Heredi dalam pemerintahan koalisi; Shas dan United Torah Yudaism, menentang Heredim berdinas di militer. Jika Heredim dipaksa bergabung ke militer, dua partai itu akan meninggalkan pemerintahan.

Jika keduanya meninggalkan pemerintahan, Israel kemungkinan menggelar pemilu dini.

Di sisi lain, anggota kabinet perang Israel Benny Gantz, Minggu lalu, mengancam akan mundur jika versi RUU wajib militer saat ini — yang mengecualikan Heredim dari dinas militer — disahkan.

“Kami tidak akan bisa menjadi anggota pemerintah jika RUU wajib militer disahkan dalam bentuk yang sekarang,” kata Gantz dalam pesan video yang disiarkan KAAN, yang berafiliasi dengan otoritas penyiaran Israel.

Menhan Israel Yoav Gallant juga tidak mengakui pengecualian Heredim dari dinas militer. “Saya tidak akan mendukung RUU itu,” katanya.

Pemerintahan Paling Buruk

Yair Lapid, pemimpin oposisi Israel, juga mengutuk RUU wajib militer itu. Menurutnya, RUU itu adalah wajah pemerintahan Israel paling buruk dalam sejarah.

“Tidak perlu malu,” katanya, merujuk pada pemerintahan koalisi pimpinan PM Netanyahu.

Lapid mencatat setelah enam bulan perang yang melelahkan, militer Israel kehabisan tentara, dan pemerintah menawarkan pengecualian wajib militer kepada puluhan ribu pemuda.

“Ini memalukan. Siapa pun yang terus duduk di pemerintahan saat ini adalah peserta dalam aib ini,” kata Lapid.

Pendaftaran 10 Ribu Heredim

Perang Hamas-Isarel menewaskan 32 ribu warga sipil Palestina di Gaza, dengan sebagian besar korban adalah anak-anak. Di sisi lain, perang genosida ini membuat Israel membutuhkan banyak tentara baru.

Sebelumnya, Lapid mengkritik Netanyahu karena membahayakan keamanan Israel dengan menunda pendaftaran Heredim dalam wajib militer. Lapid menyeru agar 10 ribu Heredim segera direkrut.

Surat kabar Yediot Ahronot mengatakan Israel mmbutuhkan 7.000 tentara, dengan setengahnya untuk bertempur. Kepala Rabhi Sephardic Israel Yitzhak Yosef mengatakan jika dipaksa bertugas di militer, Heredim akan meninggalkan Israel.