Hindutva tidak berhenti di perbatasan India. Kaum nasionalis Hindu telah menggunakan konflik yang sedang berlangsung di Gaza untuk menjelek-jelekkan umat Islam lainnya secara global. Kelompok troll BJP telah menyebarkan disinformasi dan kebencian anti-Palestina secara online, dan kelompok nasionalis Hindu di India telah mengorganisasi demonstrasi pro-Israel.
Oleh : Vikram Visana*
JERNIH–Hasil pemilihan umum India sudah jelas. Perdana Menteri saat ini, Narendra Modi, meski suaranya berkurang cukup drastis, memenangkan cukup kursi untuk menjabat tiga masa jabatan berturut-turut. Namun Partai Bharatiya Janata (BJP) yang dipimpinnya mengalami kemunduran besar dan bersiap untuk melakukan perundingan koalisi setelah gagal memenangkan mayoritas untuk pertama kalinya dalam sepuluh tahun.
BJP didasarkan pada Hindutva, sebuah ideologi nasionalis Hindu. Digagas pada awal abad ke-20, politik Hindutva berkeras bahwa identitas nasional negara tersebut dibangun di sekitar mereka yang menganggap geografi India sebagai keramat. Karena itu, umat Islam dan Kristen, yang tempat sucinya terletak di Timur Tengah, dianggap sebagai warga negara kelas dua.
Modi mengedepankan Hindutva dalam kampanye pemilihannya. Dia secara keliru menuduh partai oposisi utama, Kongres Nasional India, mendasarkan manifesto mereka pada ideologi Liga Muslim, partai yang memperjuangkan pemisahan India pada tahun 1947.
Dia menjadikan kegelisahan demografis public seputar tingkat kesuburan Muslim yang sedikit lebih tinggi, untuk mengklaim bahwa pihak oposisi berencana mendistribusikan kembali kekayaan kepada “penyusup” yang “memiliki lebih banyak anak.”
Namun Hindutva tidak berhenti di perbatasan India saja. Kaum nasionalis Hindu telah menggunakan konflik yang sedang berlangsung di Gaza untuk menjelek-jelekkan umat Islam lainnya secara global. Kelompok troll BJP telah menyebarkan disinformasi dan kebencian anti-Palestina secara online, dan kelompok nasionalis Hindu di India telah mengorganisasi demonstrasi pro-Israel.
Dari manakah solidaritas Hindutva-Zionis ini muncul? Salah satu asal usulnya berasal dari kaum nasionalis Hindu paling awal yang mencontoh negara Hindu mereka berdasarkan Zionisme.
Pendiri Hindutva, Vinayak Damodar Savarkar, mendukung nasionalisme mayoritas dan membasmi semua kekuatan yang memecah belah. Kelompok ini termasuk warga Muslim yang mendukung kuota pemilu untuk komunitas mereka dan kelompok internasionalis sayap kiri.
Akibatnya, ia bahkan memaafkan undang-undang antisemitisme Nazi dalam dua pidatonya pada tahun 1938 karena, menurut pandangannya: “sebuah negara dibentuk oleh mayoritas yang tinggal di dalamnya.” Namun Savarkar sendiri tidak antisemit. Ia sering memuji kelompok minoritas Yahudi-India karena ia menganggapnya terlalu kecil untuk mengancam kohesi Hindu.
Bahkan, Savarkar memuji Zionisme sebagai kesempurnaan pemikiran etno-nasionalis. Cara Zionisme dengan mulus memadukan keterikatan etnis terhadap Tanah Air dan keterikatan agama terhadap tanah suci merupakan hal yang diinginkan Savarkar bagi umat Hindu.
Keterikatan ganda ini jauh lebih kuat dalam pikirannya dibandingkan model nasionalisme “darah dan tanah” Eropa tanpa ruang suci.
Saat ini, kaum nasionalis Hindu melestarikan warisan ini dan masih memandang Zionisme sebagai ideologi politik yang menarik. Bagi kaum nasionalis Hindu, beberapa Zionis terlibat dalam proyek untuk merebut kembali tanah suci mereka dari populasi Muslim yang akar agamanya di wilayah tersebut tidak setua agama mereka.
Hal serupa juga terjadi pada para pendukung Hindutva yang melihat bahwa meski mereka jumlahnya jauh lebih banyak, namun Muslim memiliki kekuatan budaya yang signifikan. Kekuasaan ini datang melalui dinasti Mughal yang menguasai sebagian besar India dari tahun 1526 hingga berdirinya British Raj pada abad ke-19.
Ide ini selanjutnya dipopulerkan oleh penerus ideologi Savarkar, Madhav Sadashivrao Golwalkar. Pada tahun 1947, Golwalkar menulis bahwa Zionisme adalah “upaya untuk merehabilitasi Palestina dengan populasi Yahudi kuno… untuk membangun kembali bangunan yang rusak dan merevitalisasi kehidupan nasional Ibrani yang hampir mati.”
Mendelegitimasi warga Muslim
Sama seperti orang-orang Palestina yang harus memberi jalan bagi mereka yang mengklaim ruang suci kuno sebagai prioritas utama, demikian pula, dalam pandangan Golwalkar, apakah “orang-orang Hindustan yang non-Hindu” harus “sepenuhnya berada di bawah bangsa Hindu.” Bagian dari proses saat ini adalah mendefinisikan ulang kewarganegaraan.
Pada tahun 2018, Israel mengesahkan undang-undang yang mengubah nama negara tersebut menjadi “negara bangsa orang Yahudi” dan mendelegitimasi warga negara non-Yahudi. Hal serupa juga terjadi pada Undang-Undang Amandemen Kewarganegaraan yang kontroversial di India pada tahun 2019 yang memudahkan imigran dari beberapa kelompok agama–namun tidak bagi Muslim–untuk mendapatkan kewarganegaraan.
Ditambah dengan retorika yang mengasosiasikan jutaan Muslim India dengan imigrasi ilegal, kelompok hak asasi manusia berpendapat bahwa undang-undang ini dapat digunakan untuk mencabut kewarganegaraan banyak Muslim India.
Kaum nasionalis Hindu juga memicu perang budaya untuk mengkonsolidasikan “peradaban Hindu” dan menghapus simbol-simbol Islam. Hal ini sangat sesuai dengan keinginan kelompok sayap kanan Israel untuk membangun kembali Kuil Sulaiman di lokasi Bukit Bait Suci di Yerusalem, tempat kompleks Masjid Al-Aqsa saat ini berada.
Pada tahun 1969, seorang ekstremis Zionis membakar sayap selatan al-Aqsa. Dan pada tahun 1980, kelompok fundamentalis Yahudi Bawah Tanah berencana meledakkan Dome of the Rock, sebuah tempat suci Islam di tengah kompleks tersebut.
Proyek serupa untuk menghancurkan masjid dan membangun kuil di tempatnya juga diusulkan oleh Savarkar dan Golwalkar. Organisasi nasionalis Hindu memusatkan perhatian mereka pada Masjid Babri di Ayodha karena ini adalah tempat kelahiran mitos dewa Hindu, Rama.
Salah satu pendiri BJP, Lal Krishna Advani, memimpin kampanye nasional pada tahun 1990 untuk membangun kuil baru -– sebuah proposal yang telah dilarang oleh Mahkamah Agung India selama beberapa dekade. Namun semangat kampanye yang dilancarkan mengakibatkan massa nasionalis Hindu menghancurkan Masjid Babri pada tahun 1992.
Dan setelah keputusan mahkamah agung India yang baru pada tahun 2019 memberikan izin, sebuah kuil dibangun di lokasi masjid yang hancur, dan diresmikan oleh Modi dengan upacara besar pada bulan Januari 2024.
Beberapa bulan kemudian, pada Mei 2024, Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir menyatakan dari kompleks Masjid Al-Aqsa bahwa negara Palestina tidak akan pernah ada. Saat dia melakukannya, rombongannya berdoa secara ilegal di lokasi Temple Mount yang diperebutkan.
Ketika upacara doa umat Hindu dipanjatkan dari lokasi Masjid Babri yang dibongkar, ratusan masjid lain di India kini berada di bawah ancaman. Kaum nasionalis Hindu mengajukan petisi kepada pengadilan untuk menyerahkan tanah yang dikelola oleh perwalian Islam kepada komunitas mayoritas Hindu.
Ketika Modi mulai menjabat untuk ketiga kalinya, ia mungkin berupaya menyelesaikan tugasnya menjadikan India sebagai tanah suci eksklusif umat Hindu – meskipun dengan oposisi yang lebih kuat dari sebelumnya. [Asia Times]
*Vikram Visana adalah dosen Teori Politik, Universitas Leicester
