Salah satu poin utama yang disampaikan MMS adalah perlunya pemerintahan baru yang berani dan adil. “Kami masyarakat Sunda berharap agar Prabowo menjalankan pemerintahan yang berani dan berkeadilan. Adil dekat dengan takwa, dan hanya dengan keberanian serta keadilan masalah bangsa yang ditinggalkan pemerintah sebelumnya bisa diatasi,” ujar Prof. Ganjar Kurnia, salah satu pinisepuh MMS.
JERNIH– Majelis Musyawarah Sunda (MMS) yang baru saja menyelenggarakan Musyawarah Munggaran, sebuah pertemuan penting yang menyuarakan aspirasi masyarakat Sunda, menyeru agar pemerintahan Prabowo Subianto yang akan dilantik pada 20 Oktober 2024 memperjuangkan pembangunan Indonesia yang lebih inklusif dan berbasis keadilan sosial. MMS merupakan kaukus inisiatif masyarakat Sunda dari Jawa Barat, Banten, Jakarta, serta diaspora Sunda di berbagai wilayah di seluruh dunia.
Dalam pernyataan publiknya, MMS mengusung visi “Sunda Mulia Nusantara Jaya,” yang terinspirasi cita-cita tokoh nasional Sunda, seperti Oto Iskandar di Nata dan Ir. H. Djuanda Kartawijaya. Masyarakat Sunda menginginkan posisi yang dihormati dalam kebhinekaan Indonesia, dengan memperkuat peran suku bangsa dalam pembangunan nasional.
Salah satu poin utama yang disampaikan MMS adalah perlunya pemerintahan baru yang berani dan adil. “Kami masyarakat Sunda berharap agar Prabowo menjalankan pemerintahan yang berani dan berkeadilan. Adil dekat dengan takwa, dan hanya dengan keberanian serta keadilan, masalah bangsa yang ditinggalkan pemerintah sebelumnya bisa diatasi,” ujar Prof. Ganjar Kurnia, salah satu pinisepuh MMS.
MMS juga menyampaikan kritik terhadap pembangunan nasional yang selama ini dianggap terlalu sentralistik. Menurut MMS, pembangunan yang terfokus pada satu wilayah saja tidak mencerminkan semangat kebersamaan dalam membangun Indonesia. Mereka menekankan pentingnya desentralisasi dan otonomi daerah yang lebih efektif untuk mendekatkan pelayanan publik ke masyarakat lokal.
Tuntutan terhadap Pemerintahan Prabowo
MMS secara tegas menyuarakan beberapa tuntutan kepada pemerintahan baru. Salah satunya adalah keadilan dalam pembagian keuangan antara pusat dan daerah. MMS menyoroti ketidakadilan yang dialami Provinsi Jawa Barat dan Banten terkait Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil yang lebih kecil dibandingkan dengan daerah lain seperti Jawa Timur dan Jawa Tengah.
“Pemerintahan Prabowo Subianto harus segera memperbaiki perimbangan keuangan pusat dan daerah agar lebih adil bagi Jawa Barat dan Banten,” kata Irjen Pol (Purn) Taufiequrahman Ruki. Ruki menambahkan, sistem perpajakan saat ini juga memberikan beban lebih berat kepada daerah-daerah yang memiliki industri, seperti Jawa Barat dan Banten, namun keuntungannya justru dirasakan oleh pusat.
Selain itu, MMS menolak keras kebijakan kawasan aglomerasi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta. Mereka menilai kebijakan ini bertentangan dengan prinsip otonomi daerah dan mengancam karakter budaya dan wilayah Tatar Sunda. “Pemerintah harus membatalkan kebijakan ini demi menjaga keutuhan otonomi daerah,” tulis pernyataan yang juga ditandatangani Laksamana TNI (Purn) Ade Supandi itu.
MMS berharap, melalui pernyataan tersebut aspirasi masyarakat Sunda dapat menjadi perhatian pemerintahan baru dan mendorong terciptanya pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan di Indonesia. [ ]
