JAKARTA – Peletakan batu pertama alias groubdbreaking ibu kota baru Indonesia bakal dipercepat yakni kuartal IV (Oktober-Desember) 2020, padahal dari timeline yang ada, pelaksaan pemindahan ibu kota negara dari dokumen perencanaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), pemerintah baru akan melaksanakan groundbreaking pada tahun 2021 mendatang.
Meski percepatan pembangunan bakal dilaksanakan, ternyata disekitar wilayah ibu kota baru tersebut, terdapat aktifitas penambangan yang menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai penambangan ilegal. Karena itu, pemerintah bakal menghentikan sehingga tak merusak lingkungan.
“Kalau ilegal enggak boleh dong diterusin, apalagi di wilayah ibu kota negara,” ujar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, di Jakarta, Rabu (15/1/2020).
Menurut Siti, penambangan ilegal banyak ditemukan di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Panajam Paser Utara. Bahkan dari catatannya sedikitnya ada enam tambang ilegal yang aktivitasnya juga marak di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, yang berbatasan dengan wilayah ibu kota baru.
Siti meminta perusahaan yang melakukan penambangan menutup kembali lubang yang sudah digali. Saat ini ada 1.350 lubang bekas tambang yang ada di wilayah ibu kota baru dan sekitarnya.
Meski demikian, pihaknya dan kementerian terkait serta pemerintah daerah bakal turun tangan memastikan lubang galian bekas tersebut telah ditutup kembali, oleh pelaku penambang.
Aktivitas penambangan ilegal, lanjut Siti, selama ini kerap dilakukan warga setempat. Karena itu, pihaknya bakal memberikan solusi agar warga sekitar tetap memiliki mata pencaharian baru.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, menjelaskan peletakan batu pertama bakal dipercepat pelaksanaannya.
“Rencananya sih kuartal IV-2020,” ujarnya.
Alasan dipercepatnya rencana tersebut, lanjut Basuki, sebab saat ini pemerintah telah mengantongi beberapa opsi desain ibu kota baru terbaik dari hasil sayembara yang diikuti oleh lebih kurang 755 peserta.
“Karena kita sudah ada pemenangnya,” katanya.
“Untuk yang prasarana dasarnya mudah-mudahan tahun ini, tapi kalau prasarana dasar seperti cluster, pendidikan, dan kesehatan itu nanti 2020,” Basuki menambahkan.
Meski demikian, Basuki memilih bungkam saat ditanya terkait anggaran. “Belum, nanti kalau sudah ada detail desainnya, baru tahu (anggaran). Karena setelah itu pak Presiden ingin ketemu lagi, untuk bisa diberikan masukkan oleh beliau,” kata dia. [Fan]
