JAKARTA—Pasca-beredarnya video paksaan bagi minimarket di Bekasi untuk memberi jatah parkir bagi ormas-ormas kedaerahan yang viral di media sosial, Polda Metro Jaya menurunkan Tim Reserse Kriminal Umum untuk mendalami dugaan tindak pidana dalam aksi itu.
Hal itu diungkapkan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Suyudi Ario Seto kepada wartawan. “Kami akan mendalami apakah ada tindakan yang melawan hukum, baik itu secara intimidatif terhadap pengusaha atau masyarakat,” kata Suyudi di Polda Metro Jaya. Menurut Suyudi, polisi akan menindak aksi premanisme di Jakarta dan sekitarnya. “Tindakan-tindakan premanisme dalam bentuk apa pun, tidak akan kami beri toleransi,”ujar dia.
Tim khusus itu akan berkoordinasi dengan jajaran Polres Bekasi guna menjamin keselamatan dan keamanan masyarakat khususnya para pekerja di minimarket di Bekasi. “Kami harus melindungi masyarakat, pengusaha. Jangan sampai ada gangguan keamanan di wilayah Jakarta dan sekitarnya,” ujar Suyudi lebih lanjut.
Sebagaimana diketahui, pekan lalu jagad maya dihebohkan dengan viralnya video yang diduga diambil saat unjuk rasa ormas pada 23 Oktober 2019 di depan SPBU Narogong, Rawalumbu. Dalam video tersebut, seorang laki-laki berbaju putih berusaha memediasi kelompok ormas dengan manajemen mini market. Pria berbaju putih itu menekankan agar pengusaha minimarket ‘bekerja sama’ dengan ormas untuk mengizinkan anggota ormas mengelola lahan parkir di mini market.
Pria berbaju putih itu juga menerangkan bahwa Pemkot Bekasi tengah menggodok wacana penarikan pajak parkir di banyak titik, termasuk mini market.
Dalam video itu, ada seorang pria yang tampaknya perwakilan mini market dipaksa menjawab tuntutan mereka. Namun pria tersebut nampak enggan menjawab sehingga menimbulkan gerutuan anggota ormas yang hadir dalam mediasi tersebut.
Senin (5/11) lalu, Wali Kota Bekasi, Kapolres Metro Bekasi Kota, dan Dandim 05/07 Kota Bekasi, Bersama Ketua Resto GIBAS Kota Bekasi Deni M Ali, melakukan konferensi pers di Kantor Wali Kota Bekasi. Dia memohon maaf atas serangkaian ucapan anggotanya dan ormas-ormas lain yang membuat gaduh belakangan ini.
Pengamat intelijen dan keamanan Stanislaus Riyatna mengapresiasi langkah Polda Metro Jaya yang cepat menyikapi kejadian tersebut. Ia juga mengingatkan kewajiban pemerintah daerah dalam membina oknum-oknum yang diduga melakukan aksi premanisme.
“Masalah premanisme ini kan sudah sangat lama. Kedok ormas ini juga sudah sangat lama. Ini harus menjadi catatan pemerintah bagaimana pembinaan terhadap ormas agar tidak melakukan tindakan pemaksaan atau premanisme,” kata dia.
Soal kerja sama Pemerintah Daerah dengan ormas untuk mengelola lahan parkir, Stanislaus mengingatkan bahwa dana parkir adalah salah satu pendapatan asli daerah (PAD) dan perlu payung hukum yang jelas bila hendak memanfaatkan ormas.
“Kalau pun kerja sama, harus dikelola secara profesional. Persoalan nanti jasa parkirnya akan merekrut orang-orang dari ormas, ya sah-sah saja,” ujar Stanislaus. [tvl]
