JERNIH – Geopolitik dunia berguncang setelah militer Amerika Serikat melancarkan operasi “penculikan” terhadap Presiden Republik Bolivarian Venezuela, Nicolas Maduro, dan istrinya, Cilia Flores. Menanggapi peristiwa tersebut, GREAT Institute mengeluarkan pernyataan keras, menyebut tindakan Donald Trump sebagai preseden berbahaya yang mengancam stabilitas politik global.
Direktur Geopolitik GREAT Institute, Dr. Teguh Santosa, menegaskan bahwa aksi sepihak tersebut tidak memiliki dasar hukum internasional dan melukai prinsip kedaulatan bangsa-bangsa.
Dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (4/1/2026), Dr. Teguh memperingatkan bahwa pembiaran terhadap aksi Donald Trump memerintahkan pasukan militer AS ini akan membuka pintu bagi kekuatan besar untuk memperlakukan negara lain sesuka hati. Tindakan Trump ini juga memperbesar sikap saling curiga dan saling sandera di antara super power, dan pada gilirannya memperlebar magnitudo ketidakstabilan politik global.
“Aksi koboi Trump menculik Maduro jelas melanggar hukum internasional, khususnya Artikel 2(4) Piagam PBB, yang melarang penggunaan kekuatan dalam hubungan internasional tanpa otorisasi Dewan Keamanan. Jika dibiarkan, negara mana pun yang tidak sejalan dengan kemauan ‘Super Power’ bisa menjadi sasaran berikutnya,” tegas Dr Teguh.
Penculikan Maduro oleh pasukan AS juga melanggar kedaulatan Venezuela dan prinsip-prinsip hukum internasional. Karenanya, ia menyerukan kepada seluruh pemimpin dunia, termasuk Presiden RI Prabowo Subianto, untuk tidak tinggal diam dan segera melayangkan kecaman resmi guna membela muruah hukum internasional.
PBB juga diminta bersikap lebih tegas menghukum rezim Trump, dan memerintahkan pembebasan Maduro dan istrinya, Cilia Flores, yang diculik Sabtu dini hari, 3 Januari 2026.
Operasi penculikan Maduro dan istrinya melibatkan lebih dari 150 pesawat militer dan begitu banyak personel dari berbagai cabang militer AS, termasuk pasukan khusus Delta Force dan unit FBI.
Mereka melakukan serangan presisi pada target-target di Venezuela, termasuk sistem pertahanan udara, untuk memberikan perlindungan bagi tim ekstraksi yang menuju ke lokasi Maduro. Serangan ini juga melibatkan taktik perang siber untuk membersihkan jalur bagi tim operasi di darat dan udara.
Penculikan bernama sandi Operasi Absolute Resolve ini juga melibatkan CIA yang memantau aktivitas Maduro selama beberapa bulan terakhir sampai puncak serangan pada Sabtu dini hari lalu.
Dr Teguh juga menilai, tuduhan AS pada keterlibatan Maduro dan istrinya dalam jaringan narko-terorisme tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan serangan militer. “Pemerintah AS seharusnya menggunakan mekanisme yang diatur hukum internasional dan prinsip multilateralisme untuk menetralisir penyelundupan narkotika ke negaranya,” ujarnya lagi.
Pemerintah AS pertama kali menuduh Maduro sebagai pemimpin kartel narkoba pada tahun 2020, di periode pertama pemerintahan Trump. “Tetapi di balik tuduhan narko-terorisme patut diduga motif utama Trump adalah menguasai ladang minyak Venezuela yang terbesar di dunia. Apalagi sejak revolusi Bolivarian 1999, Venezuela menasionalisasi aset perusahaan minyak AS yang beroperasi di sana,” tambah Dr Teguh.
