Antara Rantau dan Rindu: Mengurai Fenomena Tiga Juta Pemudik di ‘Kota Intan’ Garut
Urbanisasi ini membawa berkah tersendiri bagi Kabupaten Garut. Remitansi atau aliran uang dari perantau ke desa-desa di Garut menjelang Lebaran menjadi motor penggerak ekonomi yang luar biasa.
JERNIH – Ada anomali yang puitis sekaligus menantang di Kabupaten Garut menjelang Idulfitri 1447 Hijriah ini. Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025 mencatat populasi penduduk yang menetap di Garut berada di angka 2.716.950 jiwa. Namun, saat fajar Lebaran hampir menyingsing, Bupati Garut Abdusy Syakur Amin justru bersiap menyambut kedatangan lebih dari tiga juta pemudik.
Angka ini mengungkap sebuah realitas sosiologis yang tajam, jumlah warga Garut yang merantau ternyata jauh lebih besar daripada mereka yang memilih bertahan di tanah kelahiran. Garut bukan sekadar kabupaten di Jawa Barat; ia adalah “rahim” yang melahirkan jutaan pengembara yang kini tersebar di denyut nadi kota-kota besar seperti Jakarta dan Bandung.
Urbanisasi: Pilihan Hidup Sang Pengembara
Fenomena “Garut di Perantauan” bukan tanpa alasan. Masyarakat Garut dikenal memiliki etos kerja yang unik dan spesifik. Dari tukang cukur aseli Garut (Asgar) yang menjadi standar ketampanan di ibu kota, pedagang jaket kulit yang merajai pasar fashion, hingga pengusaha kuliner dodol dan bakso aci yang menjamur di setiap sudut kota besar.
Urbanisasi massal ini dipicu oleh ketimpangan peluang ekonomi. Jakarta dan Bandung menawarkan magnet berupa perputaran uang yang lebih cepat dibandingkan sektor agraris atau kerajinan di lokal Garut. Bagi pemuda Garut, merantau adalah ritus pendewasaan—sebuah upaya untuk mengubah nasib keluarga di kampung halaman.
Urbanisasi ini membawa berkah tersendiri bagi Kabupaten Garut. Remitansi atau aliran uang dari perantau ke desa-desa di Garut menjelang Lebaran menjadi motor penggerak ekonomi yang luar biasa. Uang hasil keringat di perantauan diubah menjadi renovasi rumah, modal usaha kecil di kampung, hingga biaya pendidikan adik-adik mereka. Lebaran menjadi momen “panen” ekonomi bagi pasar-pasar tradisional di Garut.
Namun, di balik itu, Garut harus menghadapi tantangan infrastruktur yang berat. Saat 3 juta orang “pulang” secara bersamaan, sistem drainase, jalan raya, dan layanan publik diuji hingga batas maksimal.
Bupati Syakur Amin menyadari betul risiko ini. “Kami melakukan koordinasi lintas sektor untuk memastikan kelancaran mobilitas sekaligus menjaga stabilitas daerah,” ujarnya pada Jumat (13/3/2026). Selain ancaman bencana hidrometeorologi (banjir dan longsor), Pemkab Garut harus berjibaku memastikan ketersediaan pangan agar tidak terjadi inflasi akibat lonjakan permintaan dari jutaan tamu tersebut.
Salah satu kebijakan paling menarik tahun ini adalah pemberian insentif bagi pelaku transportasi tradisional. Kusir andong, pengemudi ojek, dan pengayuh becak di jalur utama diminta “libur” sejenak pada puncak mudik dengan kompensasi biaya dari APBD Provinsi dan Kabupaten. Ini adalah langkah cerdas untuk mengurangi bottleneck di pasar-pasar tumpah tanpa mematikan nafkah rakyat kecil. Selain itu, transformasi kantor-kantor kecamatan menjadi rest area dan kesiagaan Puskesmas 24 jam menunjukkan bahwa Garut berusaha menjadi tuan rumah yang hangat bagi anak-anaknya yang pulang
