aftar yang dibagikan Gedung Putih mencakup 35 organisasi non-PBB, termasuk yang paling penting adalah Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC), Institut Internasional untuk Demokrasi dan Bantuan Pemilu, dan Uni Internasional untuk Konservasi Alam.
JERNIH – Presiden Donald Trump telah mengumumkan rencananya untuk menarik Amerika Serikat dari 66 organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan organisasi internasional, termasuk forum-forum utama untuk kerja sama dalam bidang perubahan iklim, perdamaian, dan demokrasi.
Dalam memorandum presiden yang dibagikan Gedung Putih pada Rabu (7/1/2026) malam, Trump mengatakan bahwa keputusan tersebut diambil setelah meninjau organisasi, konvensi, dan perjanjian mana yang bertentangan dengan kepentingan Amerika Serikat. Perubahan tersebut akan membuat AS menghentikan partisipasinya dan juga memotong semua pendanaan kepada entitas yang terkena dampak.
Daftar yang dibagikan Gedung Putih mencakup 35 organisasi non-PBB, termasuk yang paling penting adalah Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC), Institut Internasional untuk Demokrasi dan Bantuan Pemilu, dan Uni Internasional untuk Konservasi Alam.
Meskipun IPCC dimasukkan dalam daftar badan non-PBB oleh Gedung Putih, namun organisasi ini menyatukan para ilmuwan terkemuka untuk menilai bukti-bukti terkait perubahan iklim dan memberikan penilaian ilmiah berkala membantu memberikan informasi kepada para pemimpin politik.
Selain itu, Gedung Putih mengatakan akan menarik diri dari 31 entitas PBB, termasuk badan perjanjian perubahan iklim tertinggi PBB, Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), Dana Demokrasi PBB, dan entitas PBB tertinggi yang menangani kesehatan ibu dan anak, UNFPA.
Beberapa entitas PBB yang menjadi sasaran juga berfokus pada perlindungan kelompok rentan dari kekerasan selama perang, termasuk Kantor Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Anak-Anak dalam Konflik Bersenjata.
Dalam sebuah catatan kepada para koresponden pada Rabu malam, juru bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan bahwa PBB berharap akan menanggapi pengumuman tersebut paling lambat Kamis (8/1/2026) hari ini.
Meskipun secara terbuka menyatakan Amerika Serikat ingin mengurangi keterlibatannya dalam forum PBB, Trump tidak ragu-ragu untuk memengaruhi pengambilan keputusan di tingkat internasional.
Pada Oktober tahun lalu, Trump mengancam akan menjatuhkan sanksi kepada para diplomat yang secara resmi mengadopsi pungutan terhadap bahan bakar kapal pencemar lingkungan, yang telah disepakati pada pertemuan sebelumnya, sehingga secara efektif menggagalkan kesepakatan tersebut selama 12 bulan.
Pemerintahan Trump juga menjatuhkan sanksi kepada pelapor khusus PBB, Francesca Albanese, setelah ia menerbitkan laporan yang mendokumentasikan peran perusahaan internasional dan AS dalam perang genosida Israel di Gaza.
Pada tahun 2017, Trump juga mengancam akan memotong bantuan dari negara-negara yang memberikan suara mendukung rancangan resolusi PBB yang mengutuk keputusan AS untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel .
Sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, AS juga memiliki kekuatan cukup besar di PBB, sebagai salah satu dari hanya lima negara yang dapat memveto, sebuah kekuatan yang berulang kali digunakan AS untuk memblokir upaya mengakhiri perang Israel di Gaza sebelum menengahi gencatan senjata akhir tahun lalu.
Sejak memulai masa jabatan keduanya pada Januari tahun lalu, Trump telah menarik AS dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) , perjanjian iklim Paris, dan dewan hak asasi manusia PBB.
Trump juga keluar dari ketiga organisasi ini selama pemerintahan pertamanya, tetapi penarikan tersebut kemudian dibatalkan pemerintahan mantan Presiden AS Joe Biden.
Pengunduran diri AS dari WHO dijadwalkan mulai berlaku pada 22 Januari 2026, satu tahun setelah diperintahkan oleh Gedung Putih. Antara 2024 dan 2025, AS memberikan kontribusi dana sebesar $261 juta kepada WHO, setara dengan sekitar 18 persen dari pendanaan yang diterima organisasi tersebut untuk pekerjaannya dalam mendorong kerja sama global pada berbagai isu kesehatan mendesak, termasuk tuberkulosis dan pandemi, seperti COVID-19.
Pemerintahan Trump juga melanjutkan larangan pendanaan AS terhadap badan PBB untuk pengungsi Palestina, UNRWA, yang dimulai pada masa pemerintahan Biden.
