Analis juga melihat perpanjangan status GSP sebagai pemanis potensial bagi Indonesia untuk bergerak lebih dekat ke AS, karena Jakarta tetap relatif netral di tengah pergumulan Washington untuk pengaruh geopolitik dengan Beijing.
JERNIH– Indonesia berupaya mengusulkan kesepakatan perdagangan terbatas dengan Amerika Serikat, setelah Washington memperpanjang akses Jakarta ke perjanjian tarif preferensial, menyusul kunjungan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo pada 29 Oktober.
Perjanjian baru tersebut dapat menggandakan nilai perdagangan antarnegara menjadi 60 miliar dolar AS dalam waktu lima tahun, kata Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar kepada This Week in Asia.
“Kami berharap dapat melanjutkan diskusi kami dengan AS tentang bagaimana memanfaatkan status Generalized System of Preferences (GSP) Indonesia, dan juga berbicara tentang perjanjian perdagangan yang lebih permanen dan lebih luas,” kata Mahendra.
Di bawah program preferensi perdagangan GSP, 3.500 produk dari 119 negara dan wilayah penerima yang ditunjuk, diizinkan masuk bebas bea dan bebas kuota ke AS. Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) pada 30 Oktober lalu mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menutup peninjauan atas kelayakan GSP Indonesia “tanpa kehilangan manfaat”.
Mahendra menambahkan, meski Washington belum menyetujui pembahasan kesepakatan perdagangan, Jakarta telah “mendapat tanda-tanda positif dari AS”. Dia menekankan bahwa alih-alih Indonesia mengusulkan pembicaraan tentang “perjanjian perdagangan bebas yang jauh lebih memakan waktu dan kompleks” dengan ekonomi terbesar di dunia, “kami berupaya untuk berdiskusi tentang kesepakatan perdagangan terbatas, yang lebih sederhana dan terfokus”.
Muhammad Lutfi, duta besar Indonesia untuk AS, mengatakan dalam webinar baru-baru ini bahwa Indonesia akan memprioritaskan pakaian, barang elektronik, karet, alas kaki, dan furnitur dalam kesepakatan perdagangan tersebut. Dia mengatakan mesin, plastik, suku cadang otomotif, alat optik dan medis, dan bahan kimia organik juga akan menjadi “produk strategis”, sebagaimana dilaporkan The Jakarta Post.
Indonesia, yang diberi status GSP pada 1980, tahun lalu mengekspor barang senilai 2,61 miliar dolar ke AS di bawah skema tersebut— atau sekitar 13 persen dari total ekspor sebesar 20,1 miliar dolar AS ke Amerika tahun lalu, menurut data Komisi Perdagangan Internasional Amerika Serikat. Nilai ekspor GSP dari Januari hingga Agustus mencapai 1,87 miliar dolar AS, meningkat lebih dari 10 persen dari periode yang sama tahun lalu.
Perpanjangan status GSP Indonesia sebagian disebabkan oleh tindakan sementara yang “ingin dilaksanakan oleh Jakarta untuk mempercepat peningkatan impor AS, dan pembentukan Kelompok Kerja Bersama AS-Indonesia untuk Perdagangan Produk Hortikultura”, sebagaimana dikatakan Perwakilan Dagang AS Robert E. Lighthizer dalam surat kepada Luhut Pandjaitan, menteri koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
Namun, status GSP Thailand telah ditangguhkan, efektif 30 Desember, “berdasarkan kurangnya kemajuan yang cukup dalam menyediakan akses pasar yang adil dan masuk akal kepada AS untuk produk daging babi”, kata USTR. Ekspor Thailand ke AS di bawah GSP bernilai lebih dari 800 juta dolar AS tahun lalu.
Mahendra Siregar mengatakan, “Indonesia adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara dan Selatan yang status GSP-nya sedang ditinjau tetapi tidak terdampak. Perpanjangan GSP mengirimkan pesan bahwa Indonesia telah meningkatkan iklim bisnis dan investasinya melalui reformasi regulasi, karena jika tidak, AS tidak akan memperpanjang status GSP kami.”
Yose Rizal Damuri, kepala departemen ekonomi di Pusat Kajian Strategis dan Internasional (CSIS), mengatakan, meski nilai ekspor ke AS di bawah fasilitas GSP “tidak terlalu signifikan”, perpanjangan tersebut merupakan dorongan yang signifikan bagi upaya Jakarta untuk menarik investasi asing.
“Jika status GSP untuk Indonesia dibekukan, akan mengganggu reputasi Indonesia di mata dunia internasional. Beberapa tahun lalu, AS menangguhkan GSP untuk Turki dan India, dan mereka dihukum oleh pasar keuangan. Lira Turki kemudian jatuh, “kata Damuri.
“Perpanjangan GSP juga akan menarik investasi asing ke Indonesia. Karena pandemi Covid-19 dan perang perdagangan AS-Cina, banyak bisnis internasional mungkin mempertimbangkan untuk mendiversifikasi rantai pasokan mereka, karena mereka merasa terlalu bergantung pada satu lokasi produksi tertentu, seperti Cina, dan ini berisiko bagi mereka. Indonesia benar-benar ingin memanfaatkan upaya diversifikasi ini.”
Damuri mengatakan AS juga tidak ingin memperburuk hubungannya dengan Indonesia, karena banyak perusahaan Amerika telah berinvestasi di ekonomi terbesar di Asia Tenggara itu.
“Mayoritas perusahaan ini berinvestasi di sektor strategis seperti pertambangan, dan migas. Jadi AS tidak punya alasan untuk menghukum Indonesia yang selama ini menjadi anak baik dan memperbaiki regulasi untuk memenuhi tuntutan AS di tahun 2018 ketika mengancam akan mencabut fasilitas GSP untuk Indonesia, ”ujarnya.
Analis juga melihat perpanjangan status GSP sebagai pemanis potensial bagi Indonesia untuk bergerak lebih dekat ke AS, karena Jakarta tetap relatif netral di tengah pergumulan Washington untuk pengaruh geopolitik dengan Beijing.
Di tingkat regional ada kekhawatiran bahwa jika Trump memenangkan masa jabatan kedua, persaingan AS dengan Cina akan semakin tajam, dan tidak terlalu menguntungkan kawasan tersebut.
“Dalam beberapa tahun terakhir sepertinya AS tidak terlalu memperhatikan Asia Tenggara, tetapi [Menlu] Mike Pompeo baru saja mengunjungi Indonesia, dan Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto baru-baru ini mengunjungi AS, jadi dalam hal hubungan bilateral kami sebenarnya semakin dekat dengan AS, ”kata Dewi Fortuna Anwar, pakar Asean dan profesor riset di Pusat Riset Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
“Indonesia juga cukup lega karena AS terus memberikan fasilitas GSP kepada Indonesia, sehingga Jakarta melihat hubungannya dengan AS kurang lebih sama di bawah Trump [dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya].
“Namun di tingkat regional ada kekhawatiran bahwa jika Trump memenangkan masa jabatan kedua, persaingan AS dengan Cina akan semakin tajam, dan itu tidak benar-benar menguntungkan kawasan. Dan kami melihat bahwa hal ini menyebabkan ketidakpastian tingkat tinggi di tingkat regional dan global yang dapat memicu konflik. “
Selain Indonesia, negara anggota Association of Southeast Asian Nations (Asean) yang telah diberikan status GSP oleh AS adalah Myanmar, Kamboja, Filipina, dan Thailand, sedangkan pemenuhan persyaratan GSP Myanmar, Kamboja, dan Filipina berakhir pada 31 Desember.
Pada 2013, Laos meminta untuk ditunjuk sebagai penerima GSP, tetapi USTR bulan lalu memupuskan harapannya “menyusul kurangnya keterlibatan baru-baru ini oleh pemerintah Laos dalam kriteria kelayakan hak pekerja”.
Menurut Mahendra, perpanjangan GSP Indonesia tidak melibatkan upaya lobi khusus. “Prosesnya benar-benar transparan, tidak ada peluang untuk lobi. Tapi kami telah bernegosiasi melalui pertemuan dan pembicaraan formal, tentu saja, di mana kami membahas masalah perdagangan kami.”
Dia yakin perpanjangan GSP ini akan mengoptimalkan ekspor Indonesia dan mendorong investasi dalam negeri, khususnya di sektor-sektor yang dapat mengekspor barang-barang dengan tarif nol ke AS.
Sementara ketidakpastian pemilu AS dapat memengaruhi pasar dan perdagangan global, ia yakin hubungan antara Washington dan Jakarta dapat menahan gejolak politik. “Indonesia telah menjalin hubungan dengan AS selama beberapa dekade, dan kami saling menghormati,” ujarnya. “Hanya karena pemerintahan di suatu negara berubah, bukan berarti posisi mereka [dalam perdagangan] juga akan berubah, setiap negara akan menghormati dan menghormati perjanjian [perdagangan] yang ada.”
AS adalah mitra dagang terbesar kedua Indonesia, setelah Cina. Nilai ekspor nonmigas ke AS tahun lalu US $ 17,68 miliar, dibandingkan dengan US $ 25,85 miliar ke Cina, menurut data Badan Statistik Indonesia.
Mahendra mengatakan kedua negara itu “sama pentingnya” bagi Indonesia. “Di tengah pandemi dan perang dagang AS-Cina, Indonesia berhasil meningkatkan volume ekspornya ke Cina dan ke AS, jadi kami punya kepentingan di kedua negara. Kami berharap Cina dan AS juga memiliki kepentingan di Indonesia sehingga kami dapat menjaga momentum ini. ” [Resty Woro Yuniar / South China Morning Post]
