Netanyahu secara eksplisit mengaitkan penembakan Bondi dengan keputusan Australia awal tahun ini untuk mengakui negara Palestina dan dukungannya terhadap resolusi PBB yang mengkritik tindakan Israel di Gaza.
JERNIH – Australia tengah bergulat dengan dampak terburuk dari salah satu serangan paling mematikan dalam sejarah modernnya. Insiden penembakan massal saat perayaan Hanukkah di Pantai Bondi, Sydney, yang menewaskan sedikitnya 16 orang dan melukai puluhan lainnya, tidak hanya memicu kecaman universal, tetapi juga memicu krisis politik yang kini menghimpit Perdana Menteri Anthony Albanese.
Otoritas Australia telah mengklasifikasikan penembakan tersebut sebagai serangan teroris bermotif antisemitisme. Namun, tragedi ini dengan cepat diubah menjadi alat tekanan politik, baik dari dalam negeri maupun dari luar.
Hanya berselang beberapa jam setelah serangan, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, melancarkan serangan politik agresif terhadap Canberra. Ia menuduh Albanese “tidak berbuat apa-apa” untuk membendung antisemitisme, bahkan mengklaim kebijakan Australia telah menciptakan kondisi bagi terjadinya pembantaian tersebut.
Netanyahu secara eksplisit mengaitkan penembakan Bondi dengan keputusan Australia awal tahun ini untuk mengakui negara Palestina dan dukungannya terhadap resolusi PBB yang mengkritik tindakan Israel di Gaza. Kementerian Urusan Diaspora Israel bahkan melangkah lebih jauh dengan menyatakan, “Darah para korban ada di tangan pemerintah Australia.”
Retorika yang meningkat ini terjadi setelah hubungan kedua negara menegang selama berbulan-bulan, terutama setelah Israel mencabut visa diplomat Australia di wilayah Palestina, yang dianggap Canberra sebagai tindakan “tidak beralasan.”
Namun, tekanan Israel ini tidak disambut seragam oleh komunitas Yahudi Australia. Beberapa perwakilan senior memperingatkan bahwa intervensi politik eksternal berisiko memperburuk ketegangan alih-alih mengatasi sumber antisemitisme yang sebenarnya.
Di tengah narasi komunal yang memanas, sebuah tindakan heroik warga sipil menjadi kontras yang kuat. Ahmed al-Ahmed (43), seorang warga Sydney asal Suriah, dipuji sebagai pahlawan setelah ia menghadang salah satu pelaku dan melucuti senjatanya sebelum dirinya tertembak.
Pejabat Australia mengkreditkan tindakannya telah menyelamatkan banyak nyawa. Al-Ahmed, yang kini dirawat namun dalam kondisi stabil, menuai pujian luas lintas agama dan politik, menggugurkan upaya pihak-pihak yang ingin membingkai tragedi ini melalui permusuhan antar-komunitas.
Albanese Hadapi Dilema
Di panggung domestik, Albanese menghadapi kritik dari kubu oposisi yang menuntut tindakan keamanan yang lebih keras. Pemimpin Konservatif, Sussan Ley, menyatakan “semuanya harus berubah” dan menuntut peningkatan pengawasan di universitas serta lembaga budaya. Bahkan Senator sayap kanan, Pauline Hanson, menyalahkan kebijakan imigrasi atas serangan tersebut, meskipun polisi mengonfirmasi pelaku termuda lahir di Australia.
Kini, Albanese berjuang keras mempertahankan garis batas yang semakin terkikis: pemisahan antara antisemitisme dan kritik yang sah terhadap kebijakan pemerintah Israel. “Anda seharusnya dapat menyatakan pandangan Anda di sini di Australia tentang peristiwa di luar negeri. Garis batas dilanggar ketika orang disalahkan dan diidentifikasi hanya karena mereka kebetulan adalah orang Yahudi,” kata Albanese.
Sikap ini menempatkan Albanese berseberangan langsung dengan Netanyahu yang cenderung menyamakan oposisi terhadap kebijakan Israel—termasuk dukungan terhadap hak-hak Palestina—sebagai bentuk antisemitisme. Kelompok advokasi kebebasan sipil khawatir proposal keamanan baru, seperti penyaringan visa berdasarkan pandangan politik dan pengawasan protes yang diperluas, berisiko mengikis pluralisme politik di Australia.
Saat Australia berduka atas korban di Bondi, guncangan politiknya terus menyebar. Bagi Israel, penembakan ini menjadi alat untuk menekan pemerintah yang berani mengakui Palestina. Sementara bagi Australia, tragedi ini mempercepat seruan akan langkah-langkah keamanan yang jauh lebih ketat, bahkan hingga membatasi kebebasan berekspresi.
