Di Tangan Bupati Dico Ganinduto, Nilai Perekonomian dan Investasi Kabupaten Kendal Meningkat

• Kabupaten Kendal memiliki kawasan ekonomi khusus (KEK), yang membutuhkan inovasi pemerintah daerah untuk mengundang investor.
• Bupati Dito Ganinduto memainkan peran besar meningkatkan nilai perekonomian dan investasi di KEK Kendal.

JERNIH — Pengamat Ekonomi dari Center of Reform on Economic (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengapresiasi sukses Bupati Dico Ganinduto meningkatkan nilai perekonomian Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

“Apa yang dilakukan Bupati Dico patut diapresiasi, mengingat upaya konsolidasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah merupakan salah satu hal yang krusial dalam meningkatkan investasi di Indonesia,” kata Yusuf dalam keterangannya pada Senin 26 Februari 2024.

Terlebih, kata dia, Kabupaten Kendal punya kawasan ekonomi khusus (KEK) yang membutuhkan peran Pemerintah Daerah dalam menyediakan lahan dan insentif bagi mereka yang ingin masuk untuk berinvestasi.

“Itu yang penting dalam peningkatan kinerja KEK,” katanya. “Yang juga perlu digaris-bawahi adalah peningkatan investasi di KEK merupakan kerjasama berbagai stakeholder. KEK Kendal itu muncul, salah satunya, karena permintaan kawasan ekonomi dikabulkan pemerintah pusat.”

Menurut Yusuf, pemerintah Kabupaten Kendal juga menyediakan beragam insentif dan aspek-aspek lain yang menjadi penting dalam peningkatan investasi di KEK.

“Kita tahu bahwa KEK terutama yang bersifat industri, contohnya manufaktur punya karakteristik yang bisa menyerap angkatan kerja dalam jumlah yang besar. Ketika ada KEK, industri berkorelasi positif terhadap penurunan pengangguran dan penyerapan angkatan kerja di kabupaten di mana KEK berada,” lanjutnya.

Selanjutnya, ia mengatakan bahwa di sisi jika melihat industri manufaktur memiliki karakteristik di mana upah yang ditawarkan relatif lebih tinggi dibandingkan sektor lapangan usaha di pertanian maupun perkebunan tertentu.

“Sehingga dengan upah yang lebih tinggi Maka dalam jangka panjang pekerja di sektor industri manufaktur diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraannya,” kata dia.

Lebih lanjut, menurutnya peningkatan upah minimum juga tidak terlepas dari banyaknya masyarakat yang bekerja di sektor industri manufaktur, karena secara agregat upah itu mengalami peningkatan karena adanya perubahan struktur lapangan kerja yang tadinya banyak terfokus ke sektor pertanian kemudian berpindah ke sektor industri manufaktur.

Sehingga menurutnya, yang perlu diperhatikan yaitu bagaimana mempertahankan kinerja dan produktivitas dari pekerja yang bekerja di KEK Kendal ini.

“Idealnya, perusahaan di KEK rutin melakukan upaya latihan dan juga peningkatan skill, sehingga dalam jangka panjang upah yang sudah mengalami peningkatan saat ini juga bisa kembali meningkat secara bertahap di jangka waktu panjang,” kata Yusuf.

Ia pun menilai bahwa pelajaran penting dari kesuksesan KEK Kendal salah satunya adalah bagaimana koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat dalam menyediakan kawasan ekonomi khusus yang baik.

“Sehingga apa yang dilakukan oleh pemerintah yang di kepalai oleh Bupati tentu bisa menjadi percontohan bagi kabupaten lain yang ingin mendirikan kawasan ekonomi khusus atau yang ingin meningkatkan kapasitas dan kinerja kawasan ekonomi khusus yang sudah ada saat ini,” ujarnya.

Yusuf juga mengatakan bahwa yang tidak kalah penting, yaitu memastikan apakah infrastruktur yang penting dalam menopang perkembangan KEK tersedia di masing-masing daerah yang memiliki dan berencana memiliki KEK.

Diketahui, Pemerintah Indonesia telah menetapkan Kendal sebagai KEK baru per 18 Desember 2019 yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85/2019.

KEK Kendal memiliki luas lahan 1.051,8 Ha yang terletak di Kecamatan Kaliwungu, Brangsong, Kendal dan Patebon, yang terbagi tiga zona yang menjalankan tiga fungsi, yaitu pengolahan ekspor, zona logistik dan zona industri.

Dengan adanya KEK tersebut, penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Kendal mengalami kenaikan dari 22.796 menjadi 40,891. Kenaikan tersebut terjadi seiring dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kendal yang lebih tinggi dibandingkan tahun 2022, yaitu dari Rp2.340.312 menjadi Rp2.508.300 pada 2023.

Bahkan, pemberian fasilitas Tax Holiday dan Tax Allowance di tawarkan Pemerintah Kabupaten Kendal sesuai dengan kebijakan BKPM dalam kemudahan berinvestasi di KEK Kendal. Hal ini pun memberikan impact kenaikan pelaku usaha di KEK Kendal.

Sehingga, kemudahan pemberian perizinan investasi di Kabupaten Kendal juga dapat memberikan impact kenaikan nilai investasi menjadi Rp59,1 triliun dan nilai export Rp176.570.623, yang terlihat adanya kenaikan sebesar 45% pada investasi selama kurun waktu 1 tahun.

Selanjutnya, pada tahun 2023 KEK Kendal juga telah berhasil menarik investor- investor, tidak hanya di dalam negeri namun hingga ke mancanegara seperti Cina, Taiwan, Hongkong, Malaysia dan lainnya, yang menghasilikan 98 tenants siap untuk berkontribusi dalam perkembangan ekonomi di Kabupaten Kendal.

Bahkan, Kementerian Perekonomian mengapresiasi Bupati Kendal Dico M Ganinduto karena capaian KEK Kendal menjadi yang terbaik di antara 20 KEK yang ada di Indonesia.