JAKARTA – Jabatan yang diemban Fachrul Razi sebagai Menteri Agama kini dikritisi sejumlah politisi, sebab dinilai ganjil, dari berlatar belakang militer kemudian dipercayakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memegang posisi 01 di Kementerian Agama (Kemenag).
Meski beberapa memprotes, namun tidak bagi Golkar yang turut membela Fahrul Razi. Ketua Bidang Kerohanian DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily, mengatakan latar belakang Fachrul dari unsur militer tak perlu dipersoalkan.
Menurutnya, mantan Wakil Panglima TNI itu kini bukanlah militer aktif. Oleh sebab itu, Fachrul memiliki hak yang sama dengan masyarakat lain untuk menduduki jabatan politik manapun.
“Semua tentu harus kritik program dan kebijakannya, bukan latar belakangnya,” ujarnya di Jakarta, Senin (10/2/2020).
Ia menegaskan, dalam pengangkatan Facrul tak ada aturan yang dilanggar. Apalagi penunjukan menteri merupakan wewenang sang presiden secara penuh.
“Itu hak prerogatif Presiden untuk memilih pembantunya,” kata Ace.
Kritik tersebut juga sempat dijawab pihak Istana. Tenaga Ahli Utama Kedeputian Komunikasi Politik KSP, Donny Gahral, mengatakan untuk penunjukan sebagai menteri, Presiden Jokowi dinilai memiliki pertimbangan tersendiri.
“Presiden saya kira mempunyai pertimbangan sendiri, memiliki kebijaksanaan sendiri dalam soal-soal penentuan kabinetnya,” ujarnya di Jakarta, Minggu (9/2/2020).
Oleh karena itu, ia menjelaskan, semua pihak berhak beropini tentang Kabinet Indonesia Maju. Namun, meminta opini tersebut tidak menekan Jokowi dalam mengambil keputusan apapun.
“Semua boleh beropini tentang apapun, termasuk kabinet. Tentu tidak kemudian menjadi semacam tekanan bagi Presiden untuk memutuskan sesuatu,” katanya.
Donny meminta, masyarakat memberikan ruang kepada kabinet Jokowi untuk bekerja. Sebab waktu 100 hari kerja adalah terlalu singkat, yang kemudian dilakukan evaluasi kinerja pemerintah.
“Kita berikan ruang mereka untuk bekerja, 100 hari saya kira terlalu singkat untuk melakukan evaluasi apapun yang sekarang ditudingkan kepada Kabinet Indonesia Maju,” kata dia.
Sebelumnya, Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Luluk Nur Hamidah memberikan catatan terkait 100 hari kerja Kabinet Indonesia Maju. Ia mengkritik keputusan Jokowi yang dinilai tidak pas, yakni memilih menteri agama dengan menempatkan Fachrul Razi.
“Menempatkan orang dengan visinya beliau (Jokowi), inginnya Indonesia meroket jadi tidak pas. Yang jadi pertanyaan, apa dan dengan siapa kompromi itu dilakukan. Kalau kemudian model pemerintahan kita kompromistis dan basisnya kompromi, ini pragmatism,” ujarnya, Sabtu (8/2/2020).
“Misal termasuk pilihan Menteri Agama, saya kira itu bukan hanya nahdliyin, tapi bangsa Indonesia juga kaget-kaget, atas dasar apa sih militer harus jadi Menteri Agama,” Luluk melanjutkan. [Fan]
