Donald Trump Ancam Ambil Alih Terusan Panama, Presiden Panama Merespon Keras
- Sebagai pengusaha properti yang ingin membeli sangat murah, Donald Trump akan menyebut berapa pun biaya yang dikenakan Panama sangat mahal.
- Bagi Panama, terusan itu dibangun dengan pengorbanan rakyatnya dan layak dipertahankan.
JERNIH — Donald Trump, presiden AS terpilih, mengancam akan mengambil alih Terusan Panama jika negara di Amerika Tengah itu terus mengenakan biaya terlalu tinggi bagi kapal-kapal AS. Presiden Panama Jose Raul Mulino merespon.
Menulis di media sosial Truth, Trump mengatakan Biaya yang dibebankan Panama itu menggelikan, terutama jika mengetahui kemurahan hati luar biasa yang diberikan AS kepada Panama. Ia juga menyebut keadaan ini penipuan total.
Panama mengenakan biaya antara 0,5 sampai 300 ribu dolar, tergantung jenis kapal dan muatannya. Terusan Panama menangani sekitar lima persen perdagangan dunia.
Dibangun di bawah kepemimpinan AS tahun 1914, rute perdagangan ini sangat penting bagi AS. Sekitar 70 persen muatan yang melewati terusan ini dari dan ke AS.
Tahun 1999 AS mengalihkan kendali penuh atas terusan itu ke Panama, sesuai perjanjian 1977 yang ditandatangani Presiden AS Jimmy Carter.
Trump menyebut keputusan Carter itu bodoh. “Ketika Presiden Carter secara bodoh memberikan terusan itu dengan harga satu dolar selama masa jabatannya, itu semata-mata menjadi tanggung jawab Panama, bukan Cina atau siapa pun,” katanya.
Pebisnis properti yang menginginkan segala serba murah untuk AS ini menuduh Panama menyalahgunakan kendali atas terusan dengan mengenakan biaya berlebihan kepada kapal-kapal Paman Sam. Bahkan Angkatan Laut AS pun dikenakan biaya tinggi.
“Panama tidak diberi hak mengenakan tarif sangat tinggi untuk kapal-kapal AS untuk lewat,” ujar Trump.
Jika Panama tidak mengikuti prinsip-prinsip moral dan hukum yang berasal dari ‘isyarat pemberian murah hati’, demikian Trump mengancam, Washington akan menuntut Terusan Panama dikembalikan kepada AS tanpa syarat.
Trump juga mengatakan AS tidak akan membiarkan kendali atas Terusan Panama jatuh ke tangan yang salah. Untuk komentar ini, Trump tampaknya khawatir fasilitas pelabuhan di dekat terusan dioperasikan perusahaan-perusahaan Cina.
Yang tidak diketahui adalah bagaimana Trump akan mengambil alih Terusan Panama. Kemungkinannya adalah dengan invasi militer.
AS pernah melakukannya ketika tahun 1989 militer AS menginvasi Panama untuk menangkap Jenderal Manuel Noriega — pemimpin de facto negeri itu. Si Muka Nenas, julukan Noriega saat itu, dibawa ke AS dan diadili dengan tuduhan perdagangan narkoba.
Militer Panama sempat melakukan perlawanan tapi tak seimbang. AS mengerahkan armada tempurnya, yang menyebabkan jatuh korban sipil mencapai ratusan.
Tak Bisa Dinegosiasi
Presiden Panama Jose Raul Mulino menjawab ancaman Donald Trump dalam pidato di depan rakyatnya. “Kedaulatan dan kemerdekaan Panama tidak dapat dinegosiasikan,” kata Presiden Raul Mulino, seraya menggaris-bawahi pentingnya Terusan Panama sebagai bagian sejarah perjuangan dan penaklukan yang tidak dapat dibatalkan
“Setiap meter persegi Terusan Panama dan wilayah yang berdekatan dengannya adalah milik Panama, dan akan tetap demikian,” lanjut Raul Mulino.
Raul Mulino juga menolak klaim Trump dengan mengatakan tarif terusan ditetapkan secara publik dan transparan, dengan mempertimbangkan kondisi pasar, persaingan internasional, biaya operasi, dan kebutuhan pemeliharaan.
Sejak pengalihan Terusan Panama dari AS ke Panama pada 31 Desember 1999, dan sesuai Perjanjian Torrijos-Carter yang ditandatangani 1977, tidak ada keberatan atau keluhan atas kendali Terusan Panama.
“Perjanjian-perjanjian itu juga menetapkan kenetralan terusan secara permanen, menjamin operasinya yang terbuka dan aman bagi semua negara,” kata Raul Mulino.
Raul Mulino juga menyebut penyerahan Terusan Panama merupakan penghormatan terbaik bagi martis yang berjuang demi kedaulatan dan martabat Panama selama kerusuhan anti-AS tahun 1964. Ia juga menolak Cina, Uni Eropa, dan kekuatan lain memiliki kendali langsung dan tidak langsung atas Terusan Panama.
“Panama menghormati negara lain dan menuntut rasa hormat,” kata Raul Mulino.