Dukungan FKPT dan Mitra Deradikalisasi Diharapkan Membantu BNPT Cegah Radikalisme
“Itulah alasan mengapa BNPT dan masyarakat harus selalu memiliki kerja sama yang baik, agar potensi kekerasan dan propaganda jaringan teroris tidak semakin membesar”
JAKARTA – Dukungan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FPKT) dan Mitra Deradikalisasi, diharapkan dapat membantu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam mencegah keterpaparan masyarakat akan radikalisme.
Hal itu dikatakan Kepala BNPT, Komjen Pol Boy Rafli Amar, saat membuka kegiatan silaturahmi kebangsaan dengan pengurus FPKT dan Mitra Deradikalisasi Provinsi Aceh, di Banda Aceh.
Ditulis Serambi Indonesia, Kamis (25/2/2021), Boy berharap, FPKT di semua daerah dapat menjalin semangat kerja sama, toleransi, dan persaudaraan guna mendukung terciptanya Indonesia yang aman dan damai.
“Itulah alasan mengapa BNPT dan masyarakat harus selalu memiliki kerja sama yang baik, agar potensi kekerasan dan propaganda jaringan teroris tidak semakin membesar,” kata dia.
Ia menjelaskan, kegiatan silaturahmi kebangsaan merupakan penguatan program deradikalisasi BNPT, baik terhadap mitra deradikalisasi maupun mitra BNPT yang telah kembali ke masyarakat. Dengan tujuan, mendengar pengalaman, masukan, serta keluh kesah dari pengurus FKPT dan melihat seberapa efektif program kegiatan deradikalisasi berjalan.
“Kegiatan ini guna menyerap informasi terkait dinamika dalam masyarakat terutama dalam hal mengantisipasi agar potensi radikal intoleran dan yang mengarah pada kejahatan terorisme, tidak ada lagi,” katanya.
Boy mengapresiasi setiap usaha yang dilakukan pengurus FKPT Provinsi Aceh dalam mendukung upaya penanggulangan terorisme yang dilakukan BNPT. Karenanya, peran media sosial yang luar biasa bisa digunakan dalam upaya pencegahan preventif.
“Literasi digital bagi masyarakat agar menggunakan media sosial dengan bermartabat. Menjadikan nilai-nilai hukum dan nilai etika sebagai dasar menggunakan media sosial,” ujar dia.
Selain itu, dia juga mengingatkan pentingnya dialog dengan mahasiswa guna mencegah terpaparnya dari radikalisme. Sebab, perbedaan yang berpotensi melahirkan kondisi ketidaknyamanan, dapat diubah menjadi kondusif dengan diskusi dan dialog.
“Pemahaman kebangsaan dirasa sangat dibutuhkan mahasiswa agar memiliki pemahaman yang sama tentang Pancasila,” ujar Boy.
Sementara, Ketua FKPT Provinsi Aceh, Kamaruzaman Bustaman Ahmad, mengatakan, dari hasil penelitian yang dilakukan pihaknya, Provinsi Aceh masuk ke dalam kategori sedang menuju tinggi perihal intoleransi.
Dari kategori itu, lanjut Kamaruzaman, ada empat hal yang mempengaruhi, di antaranya penyebaran berita hoaks, pemanfaatan kebijakan Syariat Islam Aceh sebagai pintu masuk kelompok garis keras, isu politik yang disambungkan dengan isu agama, dan masalah regional terutama di negara-negara Asia Tenggara. [Fan]
