Lembaga hak asasi manusia, Amnesty International, mewanti-wanti bahwa serangan bom terhadap Mekele bisa dikategorikan sebagai kejahatan perang.
JERNIH–Perdana Menteri Ethiopia, Abiy Ahmed, memberikan waktu selama 72 jam bagi pemimpin Front Pembebasan Rakyat Tigray (TPLF) untuk menyerahkan diri, hingga Minggu (22/11) malam lalu. Namun ultimatum tersebut diabaikan.
Dengan diabaikannya ancaman tersebut, militer Ethiopia yang menghadapi perlawanan sengit sejak memasuki perbatasan Tigray tiga pekan lalu, menurut PM Abiy kini siap untuk melancarkan serangan fase ketiga dan terakhir.
Perang saudara di Ethiopia telah memicu gelombang pengungsi ke negara jiran, Sudan. Saat ini jumlah pengungsi asal Tigray ditaksir berjumlah 40.000 orang. Jumlahnya dikhawatirkan akan membengkak menjadi 200.000 orang jika konflik berlanjut.
“Di fase terakhir ini, warga sipil tidak berdosa akan dilindungi dari tindak kekerasan. Semua upaya sudah dilakukan untuk memastikan bahwa kota Mekele, yang dibangun lewat jerih payah bangsa kita, tidak mengalami kerusakan parah,”kata Perdana Menteri.
Abiy mengklaim “ribuan” milisi dan pasukan khusus TPLF telah menyerahkan diri kepada militer pemerintah sebelum tenggat berakhir. Namun kebenaran informasi itu sulit dikonfirmasikan menyusul pemadaman listrik dan blokade internet di kawasan konflik.
Mediasi internasional
Jaringan diplomat di Afrika kepada kantor berita AFP mengatakan, pasukan pemerintah saat ini hanya berjarak setidaknya 30 kilometer dari ibu kota Tigray, Mekele. Karena itu PBB dan sejumlah lembaga internasional lain menggiatkan upaya mediasi, lantaran mengkhawatirkan nasib setengah juta penduduk kota yang berpotensi terjebak di wilayah perang. Kamis (26/11) lalu, Dewan Keamanan PBB untuk pertama kalinya bertemu buat membahas perang di Ethiopia.
Sekretaris Jendral PBB, Antonio Guterres, mendesak para pemimpin Ethiopia untuk mengupayakan segala cara demi melindungi warga sipil. Ada pun Amerika Serikat dan Uni Eropa aktif melobi Uni Afrika yang bermarkas di Addis Abeba untuk menggalang proses mediasi.
Sementara lembaga hak asasi manusia, Amnesty International, mewanti-wanti bahwa serangan bom terhadap Mekele bisa dikategorikan sebagai kejahatan perang.
Perdana Menteri Abiy berkeras bahwa militer Ethiopia sudah “merencakan dengan hati-hati” sebagai strategi mengalahkan TPLF di Mekele, tanpa menimbulkan banyak korban jiwa atau kerusakan pada infrastruktur kota. “Kami menyerukan warga Mekele dan sekitarnya untuk meletakkan senjata, berdiam di rumah dan menjauh dari target militer,”kata dia.
Dia menolak mediasi internasional terhadap apa yang disebutnya sebagai operasi “penegakan hukum.”
“Dengan hormat kami mendesak komunitas internasional untuk tidak melakukan tindak campur tangan yang ilegal dan tidak dibutuhkan,” kata dia. [AFP/AP]
