Gratispol Kaltim, Terobosan Pendidikan Gratis Senilai Rp1,38 Triliun untuk 85 Ribu Mahasiswa

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur meluncurkan program Gratispol sebagai skema pendidikan gratis terbesar di tingkat provinsi. Dengan anggaran Rp1,38 triliun pada 2026, program ini menanggung UKT mahasiswa hingga jenjang doktoral demi mempercepat lahirnya SDM unggul.

WWW.JERNIH.CO –  Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur resmi meluncurkan program unggulan bertajuk Gratispol (Gratis untuk Pelayanan Optimal). Program ini menjadi salah satu terobosan terbesar di sektor pendidikan daerah, dengan tujuan memastikan tidak ada lagi anak-anak Kalimantan Timur yang terhambat melanjutkan pendidikan tinggi akibat keterbatasan biaya.

Gratispol dirancang sebagai instrumen transformasi sosial jangka panjang. Melalui program ini, Pemprov Kaltim menanggung biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) atau SPP mahasiswa secara langsung, sehingga mahasiswa dapat fokus pada proses belajar tanpa dibebani persoalan finansial.

Program Gratispol mencakup seluruh jenjang pendidikan tinggi, mulai dari diploma (D3/D4), sarjana (S1), magister (S2), hingga doktoral (S3), termasuk program profesi dan spesialis. Berbeda dengan skema beasiswa yang umumnya bersifat kompetitif, Gratispol dirancang lebih inklusif dan sistematis. Dana bantuan dibayarkan langsung oleh Pemprov Kaltim ke rekening perguruan tinggi setiap semester, tanpa mekanisme penggantian (reimburse).

Sasaran program ini adalah warga Kalimantan Timur yang memiliki KTP dan Kartu Keluarga Kaltim dengan masa domisili minimal tiga tahun. Penerima harus terdaftar sebagai mahasiswa aktif di perguruan tinggi negeri maupun swasta yang telah bekerja sama dengan Pemprov.

Perkuliahan di dalam daerah menjadi prioritas, namun tersedia pula skema khusus bagi mahasiswa Kaltim yang menempuh pendidikan di kampus unggulan nasional maupun luar negeri. Adapun batas usia ditetapkan maksimal 25 tahun untuk S1, 35 tahun untuk S2, dan 40 tahun untuk S3.

Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menegaskan bahwa peluncuran Gratispol dilatarbelakangi oleh kebutuhan mendesak untuk menggeser ketergantungan daerah dari sumber daya alam menuju penguatan sumber daya manusia. Berdasarkan data pemerintah, angka partisipasi pendidikan tinggi di Kaltim masih berada di kisaran 12 persen, jauh di bawah standar daerah maju yang idealnya mencapai minimal 20 persen.

“Kaltim tidak boleh terus bergantung pada kekayaan alam semata. Pendidikan harus menjadi fondasi utama pembangunan. Tidak boleh ada anak Kaltim yang tertinggal hanya karena persoalan ekonomi,” ujar Rudy Mas’ud.

Untuk menjamin keberlanjutan program, Pemprov Kaltim mengalokasikan anggaran yang sangat besar pada tahun 2026. Total dana yang disiapkan mencapai sekitar Rp1,38 triliun. Anggaran tersebut mencakup pembiayaan Gratispol S1 sebesar Rp1,18 triliun, S2–S3 sebesar Rp133,6 miliar, mahasiswa luar Kaltim Rp12,8 miliar, luar negeri Rp14,8 miliar, serta program khusus dan afirmasi sekitar Rp34,5 miliar.

Hingga saat ini, sebanyak 53 perguruan tinggi negeri dan swasta telah menjalin kerja sama dengan Pemprov Kaltim. Pada tahun 2026, program Gratispol menargetkan menjangkau hingga 85.000 mahasiswa, baik mahasiswa baru maupun mahasiswa yang sedang menempuh studi.

Dalam pelaksanaannya, Pemprov Kaltim menetapkan batas atas (ceiling) pembayaran UKT atau SPP berdasarkan rumpun ilmu. Jika biaya kuliah berada di bawah batas tersebut, mahasiswa tidak perlu membayar sama sekali. Namun, apabila biaya kuliah melebihi batas, mahasiswa hanya menanggung selisihnya.

Batas maksimal pembayaran ditetapkan, antara lain, Rp5 juta per semester untuk S1 sosial-humaniora, Rp7 juta untuk S1 eksakta atau teknik, Rp8 juta untuk farmasi, dan Rp15 juta untuk kedokteran. Sementara itu, S2 dibatasi maksimal Rp12 juta dan S3 maksimal Rp15 juta per semester.

Program Gratispol dinilai berbeda dibandingkan program pendidikan daerah lain karena tiga hal utama. Pertama, integrasi sistem pembayaran langsung antara Pemprov dan perguruan tinggi melalui perjanjian kerja sama, sehingga tagihan mahasiswa otomatis menjadi nol.

Kedua, besarnya alokasi anggaran yang mencapai lebih dari Rp1,3 triliun per tahun, menjadikannya salah satu program pendidikan daerah terbesar di Indonesia. Ketiga, cakupan jenjang pendidikan yang inklusif hingga tingkat doktoral dan spesialis.

Secara teknis, Kalimantan Timur disebut sebagai provinsi pertama yang menerapkan skema bantuan biaya kuliah berskala besar dengan sistem pembayaran langsung ke kampus tanpa seleksi beasiswa prestasi yang ketat. Berbeda dengan daerah lain yang umumnya masih mengandalkan skema beasiswa, Gratispol lebih mendekati konsep pendidikan gratis yang masif dan otomatis.(*)

BACA JUGA: Pendidikan Politik Generasi Z: Misi Ideologis GREAT Melawan Apatisme