“Yang paling bertanggung jawab terhadap undang-undang ini tentu saja presiden”
JAKARTA – Kritik masyarakat terhadap omnibus law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja harusnya diarahkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab sistem Indonesia yakni presidensil, dimana kekuasaan di tangan presiden.
Demikian diungkapkan Anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Fadli Zon, pada diskusi Forum Jurnalis Politik, Kamis (22/10/2020).
“Yang paling bertanggung jawab terhadap undang-undang ini tentu saja presiden,” ujarnya.
Fadli Zon mengatakan, bola omnibus law ada di tangan presiden. Sebab sang presiden bisa membatalkan atau menunda aturan tersebut lewat peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau perpu.
Oleh sebab itu, jika kritik diarahkan ke parpol, Fadli menilai, akan merepotkan. Sebab, partai politik merupakan pilar demokrasi.
“Jadi bukan mengarahkan demo ke parpol dong. Yang menentukan itu di Istana. Bukan parpol,” ujar dia.
Sebelumnya, pemerintah telah memastikan akan melanjutkan UU Cipta Kerja di tengah ramainya penolakan.
Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, mengatakan Jokowi segera meneken UU Cipta Kerja. Meski begitu tetap terus berkomunikasi dengan kelompok-kelompok yang menolak.
