- Pemerintah BJP berusaha menghapus jejak kolonialisme. Bharat adalah nama kuno India.
- Namun, BJP — partai nasionalis Hindu — juga berupaya menghapus jejak-jejak Islam dan menjadikan India sepenuhnya negara Hindu.
JERNIH — India, Selasa 5 September, dihebohkan oleh rumor PM Narendra Modi akan mengganti nama negara menjadi Bharat setelah nama itu digunakan dalam undangan yang dikirim ke para pemimpin dunia untuk hadir di KTT G-20.
Penggunaan Bharat sebagai nama negara akan menjadi akhir dari upaya penghapusan simbol-simbol kolonial Inggris yang masih melekat di lanskap perkotaan, institusi politik, dan buku sejarah.
Bharat adalah kata dalam kitab suci Hindu kuno yang ditulis dalam Bahasa Sansekerta. Artinya, Bharat adalah kata yang digunakan untuk menyebut negara India saat ini.
Dalam konstitusi, Bharat adalah satu dari dua nama resmi negara yang kita kenal dengan industri film Bollywood. Bharat juga digunakan sebagai nama partai PM Modi yang kini berkuasa, yaitu Bharatiya Janata Party (BJP), atau Partai Rakyat Bharat.
BJP, kekuatan nasionalis Hindu, berkampanye menentang penggunaan nama India. Menurutnya, India adalah kata yang muncul di era kolonial Inggris. Nama India ditetapkan setelah penaklukan atas seluruh wilayah India.
India akan menjadi tuan rumah G-20. New Delhi, ibu kota India, yang biasa kumuh dan semrawut tiba-tiba menjadi kota yang cantik. Pertemuan puncak para pemimpin G-2 akan diakhiri dengan jamuan makan malam kenegaraan yang menurut kartu undangan akan diselenggarakan Presiden Bharat.
Pemerintah PM Modi dikabarkan telah mengadakan sidang khusus, tapi agenda legislatif tetap dirahasiakan. Namun News 18 memberitakan, mengutip sumber pemerintah yang disebut nama, anggota parlemen dari BJP mengajukan resolusi untuk mengganti nama India menjadi Bharat.
India Terbelah
rjmor itu memicu beragam cemooh dan dukungan. Partai oposisi dipastikan mengecam rencana itu. Nasionalis Hindu dengan antusias mendukung.
“Saya berharap pemerintah tidak sebodoh itu dengan membuang nama India,” kata Shashi Tharoor dari Partai Kongres, partai Keluarga Gandhi yang beroposisi, di media sosial X.
“Kiata harus menggunakan kedua kata itu; Bharat dan India, bukan melepas salah satunya yang berbau sejarah dan diakui dunia,” lanjut Tharoor.
Mantan pemain kriket Tes Virender Sehwag mengatakan mendukung penggunaan Bharat dan melepas nama India. Dia mendesak Dewan Kriket India menggunakan Bharat pada seragam tim.
“India adalah nama yang diberikan Inggris, dan kami sudah lama menunda untuk kembali menggunakan Bharat,” katanya.
Pola Pikir Kolonial
Selama beberapa dekade, pemerintah India — siapa pun yang berkuasa — berupaya menghilangkan jejak kolonial Inggris dengan mengganti nama jalan di seluruh kota.
Proses ini semakin intensif di bawah pemerintahan BJP. Dalam pidato publiknya, PM Modi kerap mengatakan agar India harus meninggalkan jejak pola pikir kolonial.
PM Modi merenovasi gedung parlemen di New Delhi, yang aslinya dirancang Inggris dengan arsitektur kolonial. Bulan lalu, India juga menanggalkan kitab hukum peninggalan Inggris, yang digambarkan Mendagri Amit Shah sebagai tanda-tanda lain perbudakan kita.
Tidak hanya itu, PM Modi juga menghapus nama-nama berbau Islam yang berasal dari Dinasti Mughal, yang berkuasa sebelum kedatangan Inggris. Modi sebenarnya tidak hanya ingin menjadikan India meninggalkan jejak Inggris, tapi menghapus semua yang berbau non-Hindu.
Tak Sendiri
Jika PM Modi serius melakukannya, India akan menjadi eks tanah jajahan Inggris kedua yang berganti nama. Juni 1989, Burma berganti nama menjadi Myanmar, atau Myanma.
Alasan pergantian cukup menarik. Burma adalah nama salah satu etnis. Namun, Burma bukan etnis terbesar. Burma, atau Bamar, adalah etnis yang diwariskan kekuasaan oleh Inggris.
Myanmar adalah kata dalam Bahasa Bamar yang berhubungan dengan keselamatan. Rezim militer saat itu berharap penggunaan kata Myanmar, yang bukan berasal dari nama etnis, agar semua etnis di negara itu bisa hidup berdampingan dalam damai.
Tidak seluruh orang di Myanmar senang dengan nama baru mereka. Masyarakat internasional juga masih banyak yang menggunakan nama Myanmar.
Inggris, misalnya, tidak pernah menyebut Myanmar tapi Burma. Maklum, mereka tidak kehilangan jejak kolonial-nya atas negara itu. Kanada, yang masih bagian dari Monarki Inggris, juga melakukan hal sama.
Aung San Suu Kyi, putri Jenderal Aung San, tidak mempersoalkan penggunaan dua nama untuk negaranya. Maklum, Jenderal Aung San adalah orang Bamar yang diwariskan kekuasaan oleh Inggris.
