Bima menyebut, pemerintah dapat menggeser mata anggaran belanja infrastruktur untuk dapat memenuhi kebutuhan anggaran vaksinasi gratis..
JERNIH-Setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan akan memberikan vaksin Covid-19 secara gratis bagi seluruh penduduk Indonesia, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira, membuat estimasi biaya vaksin untuk minimal 70 persen penduduk Indonesia.
“Secara kasar estimasi biaya vaksin untuk minimum 70 persen penduduk Indonesia adalah Rp75 triliun” kata Bhima saat dihubungi, pada Sabtu (19/12/2020).
Bima juga menyebut alasan mengapa angka minimum vaksinasi harus mencapai 70 persen penduduk Indonesia, yakni untuk mencapai kekebalan kelompok.
“Angka 70 persen dari total penduduk untuk mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity” kata Bima lebih lanjut.
Bagi Bima pernyataan Jokowi yang akan menggratiskan vaksin Covid bagi seluruh penduduk Indonesia sangat realistis dan bukan kebijakan populis, sebab banyak negara yang berkomitmen untuk vaksinasi gratis. Termasuk India yang sama-sama Negara berkembang namun mempunyai jumlah penduduk lebih besar dari jumlah penduduk Indonesia, dan berani memberikan vaksin gratis bagi warganya.
Lebih lanjut Bhima menyebut bahwa pemerintah dapat merelokasi mata anggaran belanja-belanja lain, seperti belanja infrastruktur untuk dapat memenuhi kebutuhan anggaran vaksinasi gratis.
Selanjutnya Bima memberi gambaran perubahan APBN tahun 2021 dengan melakukan alokasi anggaran infrastruktur sebesar Rp413 triliun, sementara stimulus untuk kesehatan berkurang menjadi Rp25,4 triliun. Artinya, ruang fiskal untuk menggratiskan vaksin terbuka lebar.
“Masalahnya secara politik anggaran mau apa tidak? Jika bicara soal prioritas anggaran harusnya sampai 2021 masih fokus pada penanganan kesehatan,”.
Pemerintah diminta fokus untuk penanganan pandemi dalam jangka pendek-menengah dan ini bisa dilakukan melalui jalan APBN perubahan pada awal tahun 2021. Terlebih pandemic Covid merupakan bencana nasional.
“Idealnya vaksin itu gratis apalagi dalam konteks bencana nasional. Jika vaksin berbayar dikhawatirkan menciptakan ketimpangan, di mana kelas menengah ke atas bisa mengakses vaksin yang komersil, sementara kelas bawah menunggu bantuan vaksin pemerintah”.
Hal lain yang disampaikan Bima adalah pemberian vaksin diutamakan pada kelompok rentan.
“Kemudian soal fokus pada kelompok rentan diutamakan seperti masyarakat lansia dan memiliki penyakit bawaan,”.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan seluruh warga negara RI akan mendapat vaksin corona atau covid-19 secara gratis. Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi saat menyerahkan Bantuan Modal Kerja (BMK) di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (16/12/2020). (tvl)
