Ini Tiga Indikator Keberhasilan Pilkada 2020 Menurut Kemendagri
Indikator ini menjadi petunjuk suksesnya pesta demokrasi yang telah dipersiapkan dengan cermat dengan melibatkan berbagai instansi terkait.
JERNIH-Hingga saat ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) masih optimistis Pilkada Serentak yang akan digelar pada 9 Desember 2020 mendatang, akan terlaksana dengan baik. Mendagri, Tito Karnavian, bahkan telah membuat tiga indikator keberhasilan pelaksanaan Pilkada
Staf Khusus Mendagri Bidang Politik dan Media Kastorius Sinaga, mengatakan hal tersebut ketika berbicara mewakili Mendagri dalam webinar Pembekalan Pilkada Berintegritas 2020 yang diselenggarakan oleh KPK, KPU, Bawaslu, dan Pemprov Jambi di Jambi, pada Selasa (24/11/2020) lalu.
Indikator pertama, kata Sinaga dalam Webinar tersebut, adalah meningkatnya kualitas pilkada yang ditunjukkan oleh peningkatan partisipasi politik publik.
“Ini sangat penting. Masyarakat akan enggan ke TPS bila kesehatan mereka tidak aman. Namun, analisis atas data agregat dan pantauan kami sampai tahap terakhir ini, kepatuhan paslon, timses, penyelenggara, dan masyarakat terhadap protokol Covid-19 telah meningkat dengan pesat,” katanya.
Indikator kedua adalah lahirnya gagasan-gagasan solutif dari para paslon untuk menangani COVID-19 beserta dampak kesehatan dan sosialnya.
Dari gagasan-gagasan itu pemilih bahkan seluruh rakyat dapat menilai kualitas calon pemimpin.
“Inilah kesempatan bagi paslon dan pemilih untuk mengubah kultur demoraksi kita, dari yang semula diwarnai oleh faktor-faktor irasional dan demagog menjadi rasional dan produktif, yaitu bagaimana mengatasi COVID-19 dan dampaknya di tengah masyarakat,”.
Indikator ketiga keberhasilan Pilkada Serentak 2020 adalah keyakinan dan jaminan akan keselamatan masyarakat saat pelaksanaan pilkada.
“Artinya, dengan gerakan yang begitu masif, baik oleh para paslon, timses, KPU, pemerintah, maupun masyarakat, pilkada telah menjadi ajang perjuangan melawan COVID-19,”.
Sinaga mengingatkan bahwa para paslon dapat membagi masker maupun APD sebagai alat peraga kampanye. KPU juga dapat mendorong paslon mengadakan debat publik bertema perlawanan terhadap Covid-19. “Jadi, tidak terbukti bahwa pilkada menjadi klaster baru penyebaran COvid-19,” kata Sinaga. (tvl)