Inilah Calon Menteri Luar Negeri Kabinet Biden: Antony Blinken
Dengan menominasikan Blinken—bukan diplomat senior Susan Rice yang sebelumnya santer diberitakan , Biden menghindari potensi konflik keras dengan Senat AS yang selalu menargetkan Rice sebagai sasaran kritik
JERNIH– Presiden terpilih Amerika Serikat, Joe Biden, akan mengumumkan asisten kebijakan luar negeri Antony John Blinken sebagai menteri luar negeri baru dalam pemerintahan mendatang. Media AS, termasuk New York Times dan Bloomberg, melaporkan hal itu dengan mengutip sumber di Gedung Putih.
Antony Blinken, 58 tahun, pernah menjabat sebagai wakil menteri luar negeri dan penasihat keamanan nasional selama pemerintahan Obama 2009 sampai 2013. Ia telah memiliki hubungan dekat dengan Biden, ketika dirinya menjadi wakil presiden. Blinken memulai karirnya sebagai penasihat kebijakan luar negeri di Departemen Luar Negeri AS pada masa pemerintahan Bill Clinton.
Joe Biden mengatakan dia ingin menggiring AS kembali kepada kebijakan multilateral dan bergabung lagi dengan perjanjian internasional, termasuk Kesepakatan Iklim Paris yang ditinggalkan pemerintahan Donald Trump. Biden juga mengatakan akan bekerja sama dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Hindari konflik tajam
Jabatan di kabinet AS harus disetujui oleh Senat. Saat ini, kubu oposisi Republik masih menguasai mayoritas di Senat yang beranggotakan 100 orang.
Dalam susunan Senat yang baru hasil pemilu 3 November, kubu Republik menguasai 50 mandat dan kubu Demokrat 48 mandat. Dua kursi masih akan diperebutkan dalam pemilihan putaran kedua di negara bagian Georgia pada Januari mendatang. Jika kedua mandat itu jatuh ke tangan demokrat dan pembagian kekuatan menjadi 50:50, maka keputusan akan berada di tangan wakil presiden terpilih, Kamala Harris.
Dengan menominasikan Antony Blinken, Joe Biden menghindari potensi konflik keras dengan Senat AS, dengan tidak mengajukan Susan Rice, diplomat yang sempat disebut media sebagai calon kuat menlu AS mendatang. Susan Rice adalah dipomat senior AS dan sejak lama jadi sasaran kritik kubu Republik, terutama dalam kasus serangan mematikan ke perwakilan AS tahun 2012 di Benghazi, Libya. [AFP/AP/DPA]