WHO telah menyuarakan keprihatinan tentang perbedaan antara Israel dan Palestina yang tinggal di Tepi Barat dan Jalur Gaza yang diduduki
JERNIH – Israel telah setuju untuk menyerahkan 5.000 dosis vaksin virus corona ke Palestina untuk mengimunisasi pekerja medis garis depan. Demikian diungkapkan Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz mengumumkan Minggu (31/1/2021) di Jerusalem.
Ini adalah pertama kalinya Israel mengonfirmasi transfer vaksin ke Palestina, yang tertinggal jauh dari kampanye vaksinasi agresif Israel dan belum menerima vaksin apa pun.
Organisasi Kesehatan Dunia telah menyuarakan keprihatinan tentang perbedaan antara Israel dan Palestina yang tinggal di Tepi Barat dan Jalur Gaza yang diduduki. Kelompok hak asasi manusia internasional dan para ahli PBB mengatakan Israel bertanggung jawab atas kesejahteraan warga Palestina di daerah-daerah ini.
Israel mengatakan bahwa di bawah perjanjian perdamaian sementara yang dicapai pada 1990-an, pihaknya tidak bertanggung jawab atas Palestina dan dalam hal apa pun belum menerima permintaan bantuan.
Kantor Gantz mengatakan pada Minggu pagi bahwa transfer telah disetujui. Tidak ada rincian lebih lanjut tentang kapan itu akan terjadi. Belum ada komentar langsung dari pejabat Palestina.
Israel adalah salah satu pemimpin dunia dalam vaksinasi penduduknya setelah melakukan kesepakatan pengadaan barang dengan raksasa obat internasional Pfizer dan Moderna. Kementerian Kesehatan mengatakan hampir sepertiga dari 9,3 juta orang Israel telah menerima dosis pertama vaksin, sementara sekitar 1,7 juta orang telah menerima dosis keduanya.
Kampanye tersebut mencakup warga Arab Israel dan warga Palestina yang tinggal di Yerusalem timur yang dicaplok. Tetapi warga Palestina yang tinggal di Tepi Barat di bawah pemerintahan otonomi Otoritas Palestina dan mereka yang tinggal di bawah pemerintahan Hamas di Gaza tidak termasuk.
Otoritas Palestina telah mencoba memperoleh dosis melalui program WHO yang dikenal sebagai COVAX. Tetapi program, yang bertujuan untuk mendapatkan vaksin bagi negara-negara yang membutuhkan, lambat dijalankan.
Sengketa tersebut mencerminkan ketidaksetaraan global dalam akses ke vaksin, karena negara-negara kaya menyedot sebagian besar dosis. Hal ini membuat negara-negara yang lebih miskin semakin tertinggal dalam memerangi kesehatan publik dan efek ekonomi dari pandemi. [*]
