Menurut Titi, penundaan justru malah akan menciptakan krisis kepercayaan terhadap pemerintah yang dianggap tak mampu menjaga stabilitas politik dan hukum untuk melaksanakan agenda terencana.
JERNIH-Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, menolak jika pelaksanaan Pemilu yang sudah disepakati antara KPU, DPR RI dan Pemerintah, ditunda. Begitu juga terkait alasan penundaannya, dia menyampaikan beberapa kritik.
Jika dikatakan penundaan Pemilu 2024 karena alasan bencana, Abdul mempertanyakan jika ada pihak yang bisa menjamin Indonesia tak dilanda bencana pada tahun depan. Melalui akun Twitter pribadinya @Abe_Mukti, pada Senin (28/2), dia juga mempertanyakan adakah pihak serupa yang bisa menjamin jika tak akan ada perang lagi kalau Pemilu ditunda.
Sebelumnya, alasan penundaan Pemilu akibat perang Rusia dan Ukraina yang berimbas besar terhadap Indonesia, dikatakan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.
“Kalau Pemilu 2024 ditunda karena perang Rusia-Ukraina, apakah ada yang bisa menjamin perang akan segera berakhir?” kata Abdul mempertanyakan.
Sementara itu, Abdul juga mengkritik pandemi yang dijadikan alasan penundaan pemilu. Dia bilang, jangan-jangan tahun ini Corona berakhir menjadi pandemi seperti yang dikatakan pemerintah.
Begitu pun terkait mahalnya biaya penyelenggaraan Pemilu, jika ekonomi membaik dan negara punya uang cukup apakah Pemilu tetap ditunda?
“Kalau biaya Pemilu 2024 ditunda karena biaya mahal, apakah biaya tidak bisa dikurangi?” kata dia bertanya.
Hingga saat ini, baru PKB dan PAN yang sudah terang-terang mengusulkan penundaan Pemilu dengan alasan seperti yang dipertanyakan Abdul Mukti. Sementara Golkar, meski masih malu-malu, sudah memberikan sinyal setuju.
Empat partai lainnya yakni, PDIP, Demokrat, PKS dan NasDem sudah menyatakan penolakannya. Sedangak Gerindra dan PPP belum menentukan sikap.
Di lain pihak, meski pada Muktamar lalu sudah menyatakan tidak akan ikut-ikutan ranah politik praktis, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf yang merupakan saudara kandung dari Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, menudukung kalau Pemilu 2024 ditunda.
Yahya meminta diadakan dialog terkait usulan penundaan tersebut, mengingat beragam persoalan yang dihadapi Indonesia.
“Nanti kita lihat apa saja yang perlu dilakukan untuk mengurangi beban bangsa ini,” kata Yahya.
Jika Pemilu benar-benar disepakati ditunda pelaksanaannya, Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai bahwa masyarakat akan mendapat tontonan berupa pelanggaran konstitusi berjamaah.
Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Angraini menilai, hukum hanya akan menjadi alat legitimasi pelanggengan kekuasaan.
“Jadi, kita bukan lagi rule of law. Tapi sudah rule by law. Hukum menjadi instrumen kekuasan,” katanya.
Tentu saja, dengan dasar kesepakatan yang sudah dicapai antara KPU, DPR dan Pemerintah beberapa waktu lalu, usulan ini harus ditolak bersama-sama jika disebutkan akan mengganggu jalannya upaya pemulihan ekonomi akibat pandemi.
Menurut Titi, penundaan justru malah akan menciptakan krisis kepercayaan terhadap pemerintah yang dianggap tak mampu menjaga stabilitas politik dan hukum untuk melaksanakan agenda terencana.[]
